Pengelolaan 'Homestay' Bakal Terpusat di Badan Usaha Milik Desa

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan pengelolaan homestay akan terpusat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di masing-masing desa.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Vinsensius Jemadu mengungkapkan BUMDes bakal membantu memasarkan homestay melalui berbagai media, termasuk melakukan kerja sama dengan marketplace atau agen travel online.

"Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur sebelumnya telah menyusun kajian pengelolaan homestay di DPSP (Destinasi Pariwisata Super Prioritas) Borobudur yang menghasilkan model pengelolaan homestay terpusat pada satu pengelola yaitu BUMDes," kata Jemadu lewat keterangan resmi yang dikutip dari Antara, Selasa (25/10).

Dalam skema tersebut, setiap homestay yang masih perseorangan harus bergabung dengan desa wisata. Desa wisata atau asosiasi homestay akan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BUMDes dalam pengelolaan, termasuk pemasaran.

Hal ini, menurut Jemadu, sejalan dengan arahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam mengimplementasikan kebijakan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi.

Melalui kebijakan ini, Kemenparekraf memastikan akan terus berupaya memperkuat manajemen pengelolaan homestay terpadu di kawasan DPSP.

Dengan manajemen tersebut, ia berharap lama tinggal (length of stay) wisatawan yang berkunjung ke Borobudur dapat meningkat.

Pembahasan konsep finalisasi PKS sendiri telah dilakukan antara asosiasi homestay dengan BUMDes yang melibatkan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Magelang, Badan Pengelola Otorita Borobudur (BPOB) serta Kepala Desa, Asosiasi Pengelola Homestay, BUMDes dari Desa Karangrejo, Desa Karanganyar, dan Desa Tuksongo di Balkondes Karangrejo, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jumat (21/10).

[Gambas:Video CNN]