Pengamat mengingatkan untuk terus mengawal hasil KTT G20 agar terealisasi dan tidak hanya menjadi sekadar komitmen hitam di atas putih. (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA).
Jakarta, CNN Indonesia --
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali baru saja berakhir pada Rabu (16/11). Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyerahkan gelar presidensi G20 tahun depan ke Perdana Menteri India Narendra Modi.
Konferensi negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu telah menetapkan beberapa hasil kebijakan ekonomi ke depan.
Di antaranya, membentuk Dana Pandemi (Pandemic Fund). Total dana terkumpul dari komitmen sudah sebanyak US$1,5 miliar atau setara Rp23,45 triliun (asumsi kurs Rp15.634 per dolar AS) yang berasal dari 24 kontributor, yaitu anggota G20, negara non G20, dan tiga lembaga filantropis dunia.
Dengan Pandemic Fund, negara-negara miskin dan berkembang, termasuk Indonesia, dapat mengajukan proposal penggunaan dana dengan skema pendanaan menggunakan instrumen hibah.
G20 juga telah membentuk Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform di Indonesia. Hal ini guna mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang adil dan berkelanjutan.
Adapun dukungan pembiayaan untuk ETM dari Climate Investment Funds dan dukungan kerja sama lembaga internasional.
Selain itu, forum G20 juga telah mendorong kolaborasi global untuk mengatasi isu kerawanan pangan yang sedang menjadi persoalan negara-negara di dunia. Dalam hal ini, G20 berinisiatif menyelenggarakan pertemuan menteri keuangan dan menteri pertanian negara-negara anggota.
Lalu, meminta World Bank Group (WBG) dan Food and Agriculture Organization (FAO) untuk memetakan kesenjangan respons global atas kerawanan pangan.
Negara-negara G20 juga berkomitmen membantu ketersediaan pembiayaan bagi negara-negara rentan dan miskin melalui pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) oleh IMF yang sudah mencapai US$81,6 miliar atau setara Rp1.275 triliun.
G20 juga berupaya mengatasi krisis utang negara miskin dan berkembang dengan program restrukturisasi utang melalui kerangka umum pengelolaan utang (Common Framework for Debt Treatment.
Tidak hanya itu, negara-negara G20 pun meluncurkan Bali Kompendium. Kesepakatan ini disusun dengan kerja sama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Kompendium ini nantinya akan digunakan sebagai panduan berinvestasi oleh negara-negara G20.
Tak berhenti sampai di situ, di sela-sela perhelatan G20, beberapa negara pun tercatat memiliki komitmen untuk berinvestasi di Indonesia.
Lantas, apakah semua pembahasan mengenai ekonomi tadi merupakan hasil konkret untuk perbaikan ekonomi Indonesia?
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan kebijakan ekonomi dari G20 cukup baik. Namun, ada beberapa yang belum terlihat aksi nyatanya.
Seperti, bagaimana menghentikan perang Rusia-Ukraina yang menjadi biang kerok krisis, bagaimana mengatasi ketahanan pangan dalam jangka pendek, dan bagaimana mengatasi kebijakan moneter yang cenderung ketat.
"Saya menilai ini (KTT G20) belum maksimal menghasilkan keputusan yang berpengaruh dalam jangka pendek. Karena rata-rata komitmen tadi kan jangka panjang semua, padahal masalah utama (krisis) energi dan pangan yang disebabkan oleh Rusia-Ukraina itu belum terjadi (realisasinya)," ujar Tauhid kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya hal ini lebih penting karena sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman resesi di tahun depan.
Meski begitu, ia tidak mau mengkerdilkan kebijakan jangka panjang yang telah disepakati. Tauhid menilai semua kebijakan ekonomi dan keuangan yang telah dihasilkan dalam KTT G20 cukup menjanjikan.
"Tapi (kebijakan) yang jangka pendek belum terselesaikan dengan baik," tegasnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Tauhid juga mengatakan hasil dari G20 cukup sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghelat KTT G20. Tercatat pemerintah mengucurkan Rp526,54 miliar untuk mempercantik kawasan Nusa Dua dan fasilitas lainnya dalam rangka hajatan tersebut.
Pasalnya, KTT G20 juga akan menghasilkan multiplier effect bagi ekonomi Indonesia. Namun, yang akan lebih menikmati itu adalah masyarakat Bali.
Tim peneliti Indef, kata Tauhid, menghitung multiplier effect bagi perekonomian RI mencapai sekitar Rp6 triliun, lebih kecil dari perhitungan pemerintah yakni Rp7,4 triliun.
Namun, ia lagi-lagi mengatakan bahwa manfaat ini tidak akan dirasakan dalam jangka pendek.
"Kita tidak bisa berharap dia (multiplier effect ekonomi) langsung berdampak besar pada ekonomi Indonesia," ujarnya.
Tak Hanya Sekadar Komitmen
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede kebijakan ekonomi yang telah dihasilkan dalam KTT G20 tidak boleh hanya sekadar komitmen, tapi harus dilaksanakan dan terus dikawal.
Ia menilai kebijakan yang telah disepakati memang cukup baik. Namun, hal itu tidak berarti jika dalam pelaksanaan tidak didukung oleh seluruh anggota.
"Tentunya tadi meskipun tidak ada hal yang mengikat, tapi dari komitmen tadi yang sudah dirilis, harapannya ini bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota G20," imbuh Josua.
Ia menyebut komitmen dari negara-negara G20 penting karena forum ini mewakili dua per tiga ekonomi dunia. Artinya, jika G20 bisa berkontribusi, efeknya bisa dirasakan tidak hanya bagi Indonesia, tapi ekonomi global.
Josua juga menilai KTT G20 yang dilaksanakan di Bali ini bisa memberikan dampak tidak langsung bagi Indonesia berupa peluang investasi dari luar negeri. Hal ini pun telah terbukti dari komitmen AS, China, hingga Jepang yang akan berinvestasi.
Kendati demikian, ia yakin investasi dari luar akan meningkat mengingat Indonesia mampu menyelenggarakan KTT dengan sukses.
"Ini berarti ada kepercayaan juga dari anggota G20 yang lainnya untuk berinvestasi di Indonesia," sambung Josua.
Ia menambahkan kesepakatan ekonomi dalam KTT G20 harus terus dikawal dan dibarengi dengan komunikasi yang berkelanjutan melalui beberapa pertemuan bilateral dari negara anggota.
Josua melihat peningkatan investasi bisa menjadi hal yang paling konkrit dari KTT G20, terutama investasi di sektor manufaktur dan pertanian.
Dengan meningkatnya investasi di sektor tersebut, mesin penggerak ekonomi Indonesia akan tetap berjalan.
"Kalau kita bisa menarik investasi khususnya pada sektor-sektor produktif, artinya ini bisa menjadi pengungkit agar dampak scarring effect dari pandemi itu bisa kita atasi dengan lebih baik," ujarnya.
Josua juga optimis jika investasi di sektor tersebut meningkat, pertumbuhan ekonomi juga bisa naik ke level 7 persen.
Terkait, biaya yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk menghelat G20, ia mengatakan hasilnya bisa dilihat dalam jangka panjang.
Menurutnya, Indonesia bisa diapresiasi oleh semua pemimpin negara-negara G20 dan luar G20 berkat pelaksanaan KTT yang sukses dan aman.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali baru saja berakhir pada Rabu (16/11). Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyerahkan gelar presidensi G20 tahun depan ke Perdana Menteri India Narendra Modi.
Konferensi negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu telah menetapkan beberapa hasil kebijakan ekonomi ke depan.
Di antaranya, membentuk Dana Pandemi (Pandemic Fund). Total dana terkumpul dari komitmen sudah sebanyak US$1,5 miliar atau setara Rp23,45 triliun (asumsi kurs Rp15.634 per dolar AS) yang berasal dari 24 kontributor, yaitu anggota G20, negara non G20, dan tiga lembaga filantropis dunia.
Dengan Pandemic Fund, negara-negara miskin dan berkembang, termasuk Indonesia, dapat mengajukan proposal penggunaan dana dengan skema pendanaan menggunakan instrumen hibah.
G20 juga telah membentuk Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform di Indonesia. Hal ini guna mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang adil dan berkelanjutan.
Adapun dukungan pembiayaan untuk ETM dari Climate Investment Funds dan dukungan kerja sama lembaga internasional.
Selain itu, forum G20 juga telah mendorong kolaborasi global untuk mengatasi isu kerawanan pangan yang sedang menjadi persoalan negara-negara di dunia. Dalam hal ini, G20 berinisiatif menyelenggarakan pertemuan menteri keuangan dan menteri pertanian negara-negara anggota.
Lalu, meminta World Bank Group (WBG) dan Food and Agriculture Organization (FAO) untuk memetakan kesenjangan respons global atas kerawanan pangan.
Negara-negara G20 juga berkomitmen membantu ketersediaan pembiayaan bagi negara-negara rentan dan miskin melalui pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) oleh IMF yang sudah mencapai US$81,6 miliar atau setara Rp1.275 triliun.
G20 juga berupaya mengatasi krisis utang negara miskin dan berkembang dengan program restrukturisasi utang melalui kerangka umum pengelolaan utang (Common Framework for Debt Treatment.
Tidak hanya itu, negara-negara G20 pun meluncurkan Bali Kompendium. Kesepakatan ini disusun dengan kerja sama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Kompendium ini nantinya akan digunakan sebagai panduan berinvestasi oleh negara-negara G20.
Tak berhenti sampai di situ, di sela-sela perhelatan G20, beberapa negara pun tercatat memiliki komitmen untuk berinvestasi di Indonesia.
Lantas, apakah semua pembahasan mengenai ekonomi tadi merupakan hasil konkret untuk perbaikan ekonomi Indonesia?
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan kebijakan ekonomi dari G20 cukup baik. Namun, ada beberapa yang belum terlihat aksi nyatanya.
Seperti, bagaimana menghentikan perang Rusia-Ukraina yang menjadi biang kerok krisis, bagaimana mengatasi ketahanan pangan dalam jangka pendek, dan bagaimana mengatasi kebijakan moneter yang cenderung ketat.
"Saya menilai ini (KTT G20) belum maksimal menghasilkan keputusan yang berpengaruh dalam jangka pendek. Karena rata-rata komitmen tadi kan jangka panjang semua, padahal masalah utama (krisis) energi dan pangan yang disebabkan oleh Rusia-Ukraina itu belum terjadi (realisasinya)," ujar Tauhid kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya hal ini lebih penting karena sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman resesi di tahun depan.
Meski begitu, ia tidak mau mengkerdilkan kebijakan jangka panjang yang telah disepakati. Tauhid menilai semua kebijakan ekonomi dan keuangan yang telah dihasilkan dalam KTT G20 cukup menjanjikan.
"Tapi (kebijakan) yang jangka pendek belum terselesaikan dengan baik," tegasnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Tak Hanya Sekadar Komitmen
Pengamat mengingatkan untuk terus mengawal hasil KTT G20 agar terealisasi dan tidak hanya menjadi sekadar komitmen hitam di atas putih. Ilustrasi. (IStockphoto/Vector).
Tauhid juga mengatakan hasil dari G20 cukup sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghelat KTT G20. Tercatat pemerintah mengucurkan Rp526,54 miliar untuk mempercantik kawasan Nusa Dua dan fasilitas lainnya dalam rangka hajatan tersebut.
Pasalnya, KTT G20 juga akan menghasilkan multiplier effect bagi ekonomi Indonesia. Namun, yang akan lebih menikmati itu adalah masyarakat Bali.
Tim peneliti Indef, kata Tauhid, menghitung multiplier effect bagi perekonomian RI mencapai sekitar Rp6 triliun, lebih kecil dari perhitungan pemerintah yakni Rp7,4 triliun.
Namun, ia lagi-lagi mengatakan bahwa manfaat ini tidak akan dirasakan dalam jangka pendek.
"Kita tidak bisa berharap dia (multiplier effect ekonomi) langsung berdampak besar pada ekonomi Indonesia," ujarnya.
Tak Hanya Sekadar Komitmen
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede kebijakan ekonomi yang telah dihasilkan dalam KTT G20 tidak boleh hanya sekadar komitmen, tapi harus dilaksanakan dan terus dikawal.
Ia menilai kebijakan yang telah disepakati memang cukup baik. Namun, hal itu tidak berarti jika dalam pelaksanaan tidak didukung oleh seluruh anggota.
"Tentunya tadi meskipun tidak ada hal yang mengikat, tapi dari komitmen tadi yang sudah dirilis, harapannya ini bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota G20," imbuh Josua.
Ia menyebut komitmen dari negara-negara G20 penting karena forum ini mewakili dua per tiga ekonomi dunia. Artinya, jika G20 bisa berkontribusi, efeknya bisa dirasakan tidak hanya bagi Indonesia, tapi ekonomi global.
Josua juga menilai KTT G20 yang dilaksanakan di Bali ini bisa memberikan dampak tidak langsung bagi Indonesia berupa peluang investasi dari luar negeri. Hal ini pun telah terbukti dari komitmen AS, China, hingga Jepang yang akan berinvestasi.
Kendati demikian, ia yakin investasi dari luar akan meningkat mengingat Indonesia mampu menyelenggarakan KTT dengan sukses.
"Ini berarti ada kepercayaan juga dari anggota G20 yang lainnya untuk berinvestasi di Indonesia," sambung Josua.
Ia menambahkan kesepakatan ekonomi dalam KTT G20 harus terus dikawal dan dibarengi dengan komunikasi yang berkelanjutan melalui beberapa pertemuan bilateral dari negara anggota.
Josua melihat peningkatan investasi bisa menjadi hal yang paling konkrit dari KTT G20, terutama investasi di sektor manufaktur dan pertanian.
Dengan meningkatnya investasi di sektor tersebut, mesin penggerak ekonomi Indonesia akan tetap berjalan.
"Kalau kita bisa menarik investasi khususnya pada sektor-sektor produktif, artinya ini bisa menjadi pengungkit agar dampak scarring effect dari pandemi itu bisa kita atasi dengan lebih baik," ujarnya.
Josua juga optimis jika investasi di sektor tersebut meningkat, pertumbuhan ekonomi juga bisa naik ke level 7 persen.
Terkait, biaya yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk menghelat G20, ia mengatakan hasilnya bisa dilihat dalam jangka panjang.
Menurutnya, Indonesia bisa diapresiasi oleh semua pemimpin negara-negara G20 dan luar G20 berkat pelaksanaan KTT yang sukses dan aman.
