Galau, Pemprov DKI Masukkan Lagi Anggaran Jalur Sepeda Tahun Depan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali memasukkan anggaran jalur sepeda dalam Rancangan APBD 2023. Anggaran tersebut mencapai Rp7,5 miliar.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli menjelaskan anggaran itu bukan untuk penambahan jalur sepeda. Namun untuk pemeliharaan, evaluasi, serta sosialisasi hasil evaluasi jalur sepeda yang sudah ada.

"Iya (dimasukkan lagi), kemarin di rapat komisi, baru semalam, dimasukkan lagi. Tadinya kan dicoret ya," kata Taufik, dikutip dari Detik, Jumat (18/11).

Anggaran Rp7,5 miliar itu meliputi Rp5 miliar untuk pemeliharaan, Rp2 miliar untuk evaluasi jalur sepeda yang sudah ada, dan Rp500 juta untuk sosialisasi hasil evaluasi.

Anggaran jalur sepeda berasal dari pergeseran sejumlah kegiatan, salah satunya alokasi untuk command center Dishub DKI, sehingga penambahan anggaran ini tak mempengaruhi pagu anggaran untuk SKPD Dishub DKI yang telah disepakati.

"Jadi ini (hasil) digeser. Itu juga kemarin saya protes karena itu digesernya dari anggaran yang harusnya untuk command center ya, sebagian dari situ," jelas Taufik.

Ia menjelaskan alasan anggaran jalur sepeda dimasukkan kembali salah satunya karena munculnya polemik di tengah masyarakat.

Kendati demikian, keputusan tersebut bisa saja berubah dalam pembahasan RAPBD 2023 di tingkat Badan Anggaran DPRD DKI mendatang.

"Sebenarnya ada dinamika sebelum ketok palu di rapat Badan Anggaran. Sebenarnya ini masih bisa. Jadi kemarin saya usulkan 'oh, ini harus ada, nih'. Salah satunya ini tekanan dari masyarakat juga ada," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menghapus anggaran jalur sepeda mulai tahun depan. Hal ini sudah disepakati bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan kesepakatan penghapusan anggaran jalur sepeda itu diambil dalam rapat antara Komisi B dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta beberapa waktu lalu di Bogor.

"Ya, akhirnya di dalam rapat disetujui," kata Gilbert saat dihubungi, Rabu (16/11).

Mulanya, kata Gilbert, sejumlah anggota dewan mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang jalur sepeda.

Rencana pembangunan jalur sepeda itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026 yang disusun mantan Gubernur Anies Baswedan sebelum lengser.

Dalam RPD itu Anies mencantumkan target jalur sepeda di Jakarta pada 2026 mencapai 535,68 kilometer.

"Kita mempertanyakan awalnya, itu bagaimana kok mau perpanjang lagi, sedangkan yang ada aja enggak terurus," kata Gilbert.

Gilbert berdalih bahwa DPRD tak anti dengan pembangunan jalur sepeda. Namun demikian, menurutnya saat ini jalur sepeda bukan suatu prioritas pembangunan di Jakarta.

"Kita tidak menentang itu, tapi jangan itu yang prioritas, kemudian itu enggak berfungsi. Itu aja persoalannya. Tidak ada yang menentang itu dibangun nanti, tapi jangan juga dipaksakan sekarang," ungkap Gilbert.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan penghapusan anggaran jalur sepeda sebelumnya diputuskan atas saran sejumlah anggota dewan.

Syafrin berujar mulanya DKI mengalokasikan dana sebesar Rp38 miliar. Namun, anggaran itu akhirnya dinolkan.

[Gambas:Video CNN]