Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menduga program bagi-bagi penanak nasi listrik atau rice cooker gratis yang disampaikan Kementerian ESDM akhir pekan ini dilakukan karena program kompor listrik yang pernah diwacanakan sebelumnya gagal.
"Saya kira ini adalah alternatif dari yang program kompor listrik, kan sebenarnya program kompor listrik itu tadinya mau direncanakan masuk ke APBN 2023, tapi kemudian karena ditolak maka sepertinya tidak jadi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (25/11).
Fabby menilai tujuan kedua program tersebut sama, yakni mendorong konsumsi listrik dan pengalihan penggunaan LPG 3 kilogram (kg). Ia juga menyebut rice cooker menjadi pilihan yang logis karena masyarakat Indonesia mayoritas mengkonsumsi nasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga mengatakan konsumsi listrik juga naik karena rata-rata daya rice cooker itu sekitar 200 watt hingga 300 watt. Memang, dayanya lebih kecil dari kompor listrik, tapi menurut Fabby tujuan pemerintah bisa tercapai dengan program ini.
"Paling tidak sebagian dari tujuan pemerintah mengurangi konsumsi LPG untuk rumah tangga miskin dan menaikkan konsumsi listrik bisa dicapai lewat program ini," katanya.
Selain itu, program bagi-bagi rice cooker juga tidak begitu menimbulkan gejolak di masyarakat karena daya yang tinggi dan kerepotan dalam memasak. Bahkan, Fabby melihat program ini tidak menimbulkan gejolak perlawanan dari importir LPG.
Meski begitu, ia mengaku belum menghitung secara pasti seberapa besar dampak penggunaan rice cooker terhadap penggunaan listrik dan substitusi LPG.
"Jadi saya belum bisa ngomong seberapa efektif (program ini)," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan program rice cooker gratis ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memodernisasi bantuan kepada masyarakat tidak mampu.
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM ingin masyarakat tidak mampu beralih pada alat masak yang lebih modern dan bersih.
"Menghemat juga biaya masak dibandingkan menggunakan alat memasak tradisional," imbuhnya.
Lebih lanjut, Mamit mengatakan penggunaan rice cooker untuk masyarakat dengan golongan daya 450 VA pun tidak akan menjadi masalah. Pasalnya, daya rice cooker relatif kecil.
"Kadi seharusnya ini tidak perlu ada penambahan listrik lagi untuk masyarakat yang disubsidi, jadi saya kira ini tidak ada masalah," ujarnya.
Pemerintah berencana membagikan rice cooker kepada masyarakat demi mendukung pemanfaatan energi bersih, meningkatkan konsumsi listrik per kapita, dan penghematan biaya memasak bagi masyarakat.
Subkoordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Edy Pratiknyo mengatakan bantuan penanak nasi listrik (BPNL) sebanyak 680 ribu unit itu akan disalurkan ke seluruh Indonesia melalui APBN Kementerian ESDM 2023.
Adapun nilai paket program ini mencapai Rp500 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM).
"Terkait bantuan program penanak nasi, di mana rencana sebanyak 680 ribu unit penanak nasi yang disalurkan ke masyarakat, yang KPM tadi, kelompok penerima manfaat. Tentunya acuannya ke data dari Kementerian Sosial," jelasnya.
Edy memaparkan ada dua jenis rice cooker yang akan dibagikan, yakni yang berdaya listrik 200 watt dan 300 watt. Karenanya, besaran daya listrik tiap rumah tangga akan sangat berpengaruh.
Sebelumnya, demi meningkatkan konsumsi listrik dan substitusi LPG 3 kg, pemerintah juga mencanangkan program serupa, yakni bagi-bagi kompor listrik.
Namun, PT PLN batal batal melaksanakan program tersebut tahun ini karena banyak menuai kritik. Langkah itu diklaim demi menjaga kondisi ekonomi masyarakat usai pandemi covid-19.
"PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan," ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
(mrh/agt)