Tepatkah Subsidi Beli Motor Listrik Rp6,5 Juta Meluncur Tahun Depan?

Tak Selaras dengan Transportasi Publik

Sementara itu, Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kebijakan subsidi pembelian motor listrik kurang tepat diberlakukan tahun depan. Pasalnya, kebijakan ini cukup menantang terutama untuk tiga langkah pemerintah di tahun depan.

Apalagi, mengingat konteks mengembalikan ruang fiskal ke tiga persen atau bahkan di bawah 3 persen terhadap PDB.

Selain itu, kata Yusuf, kebijakan memberikan subsidi untuk pembelian motor listrik tidak selaras dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan transportasi publik di dalam negeri.

Menurutnya, transportasi publik perlu menjadi prioritas pemerintah terlebih dahulu, terutama yang sifatnya ramah energi.

"Saya lebih melihat ada baiknya dana subsidi itu dialihkan untuk mengadakan transportasi publik yang lebih baik di seluruh Indonesia," imbuh Yusuf.

Ia menuturkan ketersediaan transportasi publik yang terintegrasi bisa membuat masyarakat beralih ke kendaraan umum. Selanjutnya, harapan ataupun target dalam menurunkan emisi juga bisa dicapai.

Oleh karena itu, Yusuf berpendapat program subsidi pembelian motor listrik sebaiknya dijalankan ketika transportasi publik sudah terbangun dengan baik.

Lalu, ketika transportasi publik sudah terbangun, pemerintah baru bisa menawarkan subsidi untuk kendaraan listrik yang digunakan baik itu untuk kelas menengah maupun kelas atas.

Ekosistem Kendaraan Listrik

Pendapat lain disampaikan oleh Ekonom Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia mengatakan subsidi pembelian motor listrik bisa diterima akal sehat jika dilakukan bersamaan dengan pembangunan ekosistem kendaraan listriknya sekaligus.

Hal itu dilakukan agar sektor energi terbarukan bidang otomotif bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang membuka lapangan pekerjaan dan menjadi substitusi atas sektor-sektor yang mengalami tekanan.

"Dengan kata lain, subsidi kendaraan listrik hanya sebagai bagian dari program besar guna menciptakan sumber pertumbuhan baru untuk menghadapi resesi global," kata Ronny.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, ia menilai program subsidi pembelian motor listrik akan menjadi kebijakan yang kurang tepat dan kontraproduktif untuk ekonomi nasional.

Ronny menambahkan program subsidi kendaraan listrik sebenarnya tak perlu dikaitkan dengan bantuan sosial (bansos) dan program kesejahteraan sosial lainnya.

Pemerintah tetap bisa memberikan bansos pada segmen masyarakat yang membutuhkan bansos, sembari tetap mengalokasikan subsidi untuk kendaraan listrik.

"Kedua jenis subsidi sifatnya bukan 'zero sum'. Keduanya bisa sama-sama berjalan karena sama-sama menjadi prioritas pemerintah," kata dia.