PricewaterhouseCoopers (PwC) memproyeksi gaji rata-rata pekerja di Inggris untuk 2023 turun ke level terendah sejak 2006 silam.
Mengutip CNN Business, Senin (26/12), lembaga itu mencatat upah riil, yang menjadi faktor inflasi, diperkirakan turun sebanyak 3 persen pada 2022 dan 2 persen lainnya pada 2023.
Kenaikan upah di Inggris mandek karena inflasi yang mencapai dua digit tahun ini. Hal ini pun memicu krisis biaya hidup terburuk dalam beberapa dekade.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga : |
Tak hanya itu, krisis ini pun membuat petugas paspor mogok kerja selama delapan hari selama Natal dan tahun baru.
"2022 jelas merupakan tahun yang sangat menantang bagi ekonomi Inggris, dan tidak mengherankan jika pukulan ini akan berlanjut sepanjang 2023," kata Ekonom Senior PwC Barret Kupelian.
Meski upah akan menurun, laporan PwC juga mencatat lebih dari 300 ribu pekerja Inggris yang menganggur dapat kembali mendapat pekerjaan pada 2023.
Pada saat yang sama, peningkatan imigrasi ke Inggris dapat secara langsung menyumbang US$23 miliar untuk ekonomi negara tersebut. Selain itu, hal itu juga meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 1 persen.
Ekonom PwC Jake Finney mengatakan meskipun ekonomi sedang berkontraksi, Inggris masih menjadi tujuan menarik pada para pekerja.
PwC mencatat tingkat imigrasi Inggris mencapai rekor 1,1 juta pada 2022, dengan program pemukiman kembali yang ditujukan untuk penduduk Ukraina, Afghanistan, dan Hong Kong menambahkan sekitar 140 ribu ke totalnya.
Sementara itu, penelitian dari House of Lords Economic Affairs Committee menyimpulkan bahwa pensiun dini telah menjadi pendorong terbesar tekanan tenaga kerja Inggris.
Selain itu, meningkatnya penyakit jangka panjang, migrasi Uni Eropa yang lebih rendah setelah Brexit, dan populasi Inggris yang menua juga berperan besar dalam tekanan tenaga kerja itu.
"Meningkatnya ketidakaktifan menimbulkan tantangan serius bagi perekonomian Inggris. Kekurangan tenaga kerja memperburuk tantangan inflasi saat ini, merusak pertumbuhan dalam waktu dekat, dan mengurangi pendapatan yang tersedia untuk membiayai layanan publik, sementara permintaan untuk layanan tersebut terus meningkat," kata komite tersebut.