Stafsus Menkeu Tantang Debat Petinggi Demokrat Soal Utang Era Jokowi

CNN Indonesia
Rabu, 25 Jan 2023 14:48 WIB
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo merespons Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis terkait utang negara. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo merespons Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis terkait utang negara. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari).
Jakarta, CNN Indonesia --

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menanggapi Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis terkait utang negara. Hasbil mengatakan pemerintah saat ini akan meninggalkan utang mencapai Rp7.733,99 triliun.

Dalam akun Twitternya @Hasbil_Lbs, Hasbil mengatakan rasio utang saat ini memang berada di level 40 persen.

Kendati demikian, pembahasan mengenai utang disebut harus merujuk pada acuan GUID 5250 Guidance on Public Debt yang tercantum dalam Laporan Review atas Kesinambungan Fiskal BPK 2020 yang pada 2021 tidak diterbitkan.

"Berdasarkan perhitungan, beberapa indikator telah melampaui batasan/threshold pada GUID 5250 Guidance on Public Debt," tulis Hasbil, dikutip Rabu (25/1).

Rincian indikator yang disebut telah melampaui target yaitu debt service to revenue yang nilainya 46,77 persen, lebih tinggi dari threshold Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 25 persen-35 persen dan threshold IDR sebesar 28 persen-63 persen.

Kemudian interest to revenue yang mencapai 19,06 persen, lebih tinggi dari threshold IMF sebesar 7 persen-10 persen dan threshold IDR sebesar 4,6 persen-6,8 persen. Lalu, debt to revenue mencapai 368,99 persen, lebih tinggi dari threshold IMF sebesar 90 persen-150 persen dan threshold IDR sebesar 92 persen-167 persen.

Hasbil juga memaparkan data yang menunjukkan debt service to revenue, interest to revenue, dan debt to revenue konsisten naik sejak 2012 dan mencapai puncaknya pada 2020.

"Tren atas ketiga indikator kerentanan utang tersebut menggambarkan laju penambahan utang dan bunga utang tidak sebanding dengan laju penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembayaran utang dan bunga utang," tulis Hasbil.

Ia menambahkan apabila pengelolaan hutan dan penerimaan negara tetap menggunakan kebijakan saat ini, maka kesinambungan fiskal berisiko terganggu di masa mendatang.

Menanggapi pemaparan Hasil tersebut, Yustinus mengatakan Kemenkeu membaca dan mempelajari Laporan Hasil Reviu Atas Kesinambungan Fiskal Tahun 2020 BKK tersebut.

"Namun, kondisi tersebut sudah terpaut dua tahun anggaran dari sekarang. Pula, 2020 merupakan tahun puncak himpitan pandemi covid-19 terjadi," tulis Yustinus melalui akun Twitter resmi @prastow.

Ia menjelaskan ekonomi melambat dan penerimaan negara tertekan pada 2022, tetapi belanja harus ditingkatkan untuk penanggulangan covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Pada tahun ini, aktivitas mulai menggeliat kembali setelah pandemi beralih ke endemi. Berbagai indikator makroekonomi dan keuangan negara mengalami perbaikan, seperti pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, kondisi 2020 disebut tidak relevan jika dijadikan bahan diskusi pengelolaan utang saat ini.

Ia menambahkan perbandingan rasio utang atas PDB Indonesia termasuk yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN lainnya yakni 39,4 persen, lebih rendah dari Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Di sisi lain, ia menjelaskan BPK merekomendasikan pemerintah perlu menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai target fiskal yaitu defisit kembali pada batas tidak melampaui 3 persen dari PDB.

Sementara realisasi APBN 2022 defisit hanya mencapai 2,38 persen, setahun lebih cepat dari mandat Perppu 1/2020.

Ia mengatakan jika ingin membandingkan keadaan setiap rezim maka harus adil. Setiap rezim pasti meninggalkan utang serta kenaikan nilai aset, PDB, dan belanja negara. Ia mengatakan belanja negara, aset, dan PDB meningkat pada 2021 dibandingkan 2014.

Tak hanya itu, ia mengatakan analisis IMF terbaru menyebutkan bahwa utang pemerintah masih moderat dan tetap sustain, kepercayaan para investor tetap besar, peringkat kredit kita juga masih di Investment Grade.

Sementara, terkait indikator kerentanan fiskal yang mengacu pada batasan yang direkomendasikan IMF dan IDR, ia menjelaskan bahwa batasan indikator tersebut didasarkan pada pertimbangan batasan indikator kerentanan dalam kondisi normal atau sebelum adanya pandemi covid-19.

Namun, pemerintah disebut tetap memberikan perhatian dengan menyiapkan berbagai upaya yaitu optimalisasi sumber pembiayaan non utang (SAL dan SILPA) 2), pinjaman lembaga multilateral dan berbasis penanganan covid-19 dengan bunga ringan, serta kerjasama dengan Bank Indonesia melalui SKB I hingga SKB III.

"Demikian tambahan penjelasan kami. Jika ada hal yang ingin dielaborasi, sangat dipersilakan. Harapan saya, mari gunakan data dan informasi terbaru agar lebih fair, objektif, dan kontekstual. Jika misalnya mau debat langsung di satu forum, kami pun S14P!," ujar Yustinus membalas unggahan Hasbil.

[Gambas:Video CNN]



(fby/sfr)


[Gambas:Video CNN]
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER