Perlu Peta Jelas Agar Larangan Ekspor 21 Komoditas Tak Jadi Bumerang

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menuturkan pemerintah punya pekerjaan rumah agar wacana pelarangan ekspor 21 komoditas tadi tidak berimbas negatif atau menjadi bumerang bagi Indonesia.

Pertama, bagaimanapun penghentian ekspor harus dibarengi dengan kapasitas daya serap industri pengolahannya. Menurutnya, hal ini dilakukan agar pasar ekspor bisa disubstitusi dengan pasar dalam negeri.

"Jika tidak, harga jual dalam negeri akan ambruk, karena mendadak suplai melimpah. Lalu, tambang-tambang bisa berhenti beroperasi untuk membatasi suplai dan menstabilisasi harga," Ronny.

Dengan demikian, pemerintah tentu harus menyiapkan terlebih dahulu pasar domestik sekaligus industri pengolahannya. Selain itu, pemerintah juga perlu membidik investor yang mampu mengolah sumber daya tersebut di dalam negeri.

Kedua, jika memang sudah disiapkan pasar domestiknya, pemerintah juga harus menentukan harga yang cocok untuk industri dalam negeri. Menurut Ronny, harga ini jangan sampai lebih rendah dari pasar ekspor.

Karenanya, sebelum melarang ekspor bahan mentah komoditas tadi, pemerintah harus sudah menghasilkan kata sepakat dengan produsen-produsen dalam negeri tentang harga tersebut.

Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pelarangan ekspor 21 komoditas tidak berisiko melahirkan balasan dari negara yang sebelumnya menjadi destinasi ekspornya.

Ronny menilai negara-negara yang mendadak mengalami penghentian suplai bahan baku dari Indonesia mungkin saja tidak tinggal diam.

"Boleh jadi bisa berujung perang dagang," imbuhnya.

Ronny mencontohkan, jika komoditas A sebelumnya diekspor ke Amerika Serikat (AS) atau China, bisa saja kedua negara tersebut ikut-ikutan menghentikan ekspor beberapa produknya ke Indonesia.

Kempat, sebelum melarang ekspor, pemerintah juga harus melakukan mengantisipasi pihak-pihak nakal yang bisa menyelundupkan komoditas tadi ke luar negeri.

"Kebijakan pelarangan ekspor biasanya akan membuka pintu penyelundupan karena disparitas harga internasional dengan harga domestik. Ini juga harus menjadi konsen pemerintah," kata Ronny.

Lebih lanjut, ia menuturkan jika pemerintah tidak bisa melakukan langkah-langkah di atas, sebaiknya jangan dulu melarang ekspor.

Menurutnya, pemerintah seringkali mengintervensi perdagangan secara dadakan dan menjual narasi nasionalisme ekonomi tanpa memikirkan risiko balasannya bagi Indonesia.

Ronny menilai kecenderungan sebagian negara besar pada kebijakan-kebijakan ekonomi nasionalistik belakangan semakin memperburuk performa ekonomi global. Hal ini pun bukan tanpa risiko.

Jika ekonomi global, Indonesia pun tentu terkena imbas. Belum lagi ekspor Indonesia yang berisiko ditekan di negara lain, baik melalui kebijakan pelarangan impor dari RI atau pengenaan tarif tinggi atas ekspor.

"Ini membuat produk ekspor kita menjadi semakin tidak kompetitif," sambung Ronny.

Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan agar pemerintah perlu melakukan diplomasi ekonomi perdagangan dengan negara-negara yang menjadi destinasi ekspor 21 komoditas tadi terlebih dahulu. Dengan begitu, ada kesepahaman dan Indonesia tidak mendapatkan 'pembalasan' yang sama di kemudian hari.

"Jangan main hajar begitu saja karena kita adalah bagian dari komunitas internasional yang melakukan perdagangan dan kerja sama dengan banyak negara lain," tandasnya.