Ketua Banggar: Gubernur BI Harus Bisa Bangun Hubungan Baik dengan DPR

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah membenarkan Presiden Joko Widodo telah mengusulkan nama Perry Warjiyo menjadi calon Gubernur Bank Indonesia (BI) ke DPR. Namun dia memberikan sejumlah pesan kepada calon Gubernur BI pilihan Jokowi tersebut.

"Presiden Jokowi tampaknya mengusulkan calon Gubernur BI adalah Bapak Perry Warjio, tentu saja kami perlu mengamankan kebijakan presiden, sebab kami bagian dari kekuatan politik yang mendukung pemerintah.," ujar Said dalam keterangan tertulis, Rabu (22/2).

Perry merupakan Gubernur BI periode saat ini. Sejak terpilih pada Mei 2018, kepemimpinan Perry bakal habis pada 2023 ini. Beberapa nama sempat diisukan sebagai pengganti Perry, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Namun belakangan calon-calon itu makin mengerucut pada Perry, setelah Jokowi mengusulkan namanya ke DPR.

Said mengakui bahwa peran Gubernur BI sangat strategis. Salah satunya memastikan tingkat inflasi terkendali.

"Inflasi ini menjadi urusan sangat penting, inflasi tinggi bisa menjadi malapetaka bagi sebuah pemerintahan, sebab berpengaruh langsung bagi hajat hidup rakyat banyak. Gejolak rupiah bisa membuat runyam pasar keuangan dalam negeri," kata dia.

Selain itu, BI juga bertanggung jawab untuk memastikan inklusi keuangan berjalan dengan baik. Termasuk memastikan berbagai transaksi keuangan, khususnya perihal sistem pembayaran berjalan dengan baik, aman, dan cepat. Apalagi, BI juga berwenang mengelola lalu lintas devisa, dan cadangan devisa negara.

"Oleh sebab itu kemampuan mengorganisir dan membuat keputusan tepat dalam melakukan berbagai operasi pasar yang dijalankan oleh BI, dalam rangka pengendalian inflasi dan nilai tukar sangat penting," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Terbaru, melalui Undang-Undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ditegaskan bahwa keseluruhan tugas dan kewenangan BI dalam menjalankan kebijakan makrorudential harus juga diletakkan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

"Peran ini meniscayakan adanya tuntutan harmoni dengan berbagai otoritas lainnya, terutama yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSS) yang beranggotakan Menkeu, OJK, dan LPS," kata dia.

Lebih lanjut Said menerangkan, bahwa sosok Gubernur BI harus memiliki chemestry dengan jajaran KSSK. Pun demikian harus memiliki relasi kuat dan kesolidan dengan Menteri Keuangan, Komisioner OJK, dan juga LPS.

Syarat ini menurutnya penting. Sebab ke depannya Indonesia harus menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah.

"Ekonomi global diprediksikan masih sulit, kita di dalam negeri juga menghadapi tahun politik. Sehingga dibutuhkan Gubernur BI yang bisa memastikan ekonomi kita tetap tumbuh berkelanjutan. Peran ini telah dijalankan dengan baik oleh Gubernur BI saat ini," kata dia.

Tak hanya itu, Said menilai, dibutuhkan pula sosok Gubernur BI yang bisa sigap dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga. Indonesia membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa membantu pemerintah ketika menghadapi masa-masa sulit, seperti menghadapi pandemi Covid-19 selama 2020-2021 lalu.

"BI yang bisa diandalkan menjadi penjaga gawang likuiditas pembiayaan saat pandemi. BI saat itu sangat membantu posisi APBN aman akan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Gubernur BI saat ini juga telah membuktikannya," tambahnya.

Lebih lanjut Said menjelaskan, Gubernur BI juga harus memastikan kelanjutan pengaturan tentang lalu lintas dan cadangan devisa negara. Pengaturan tentang lalu lintas devisa diperlukan untuk memastikan devisa negara memiliki dampak multiplayer pada ekonomi nasional.

"Agenda ini yang perlu diperkuat ke depan," katanya.

"Kita juga membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa dan telah membangun hubungan baik dengan DPR, terutama kepada Pimpinan DPR, terkhusus Ibu Ketua DPR, alat kelengkapan dewan seperti Badan Anggaran dan Komisi XI DPR," ujar Said.

"Kemampuan ini dibutuhkan oleh Gubernur BI agar dalam menjalankan tugas tugas strategis BI secara teknokrasi juga mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR, dan selama lima tahun ini Gubernur BI juga telah mendapatkan dukungan cukup oleh DPR.

Terakhir, menurut Said, sosok Gubernur BI harus memiliki jaringan internasional. Hal ini akan menambah kepercayaan pasar, khususnya investor internasional terhadap pasar keuangan Indonesia.

"Sosok Gubernur BI yang diakui secara internasional akan mendorong capital inflow untuk menguatkan pasar keuangan kita. Agenda ini perlu diperkuat oleh Gubernur BI ke depan," pungkas Said.