Sri Mulyani Hukum 281 Pegawai Terkait Fraud dan Pelanggaran Aturan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghukum 281 pegawai di lingkungan instansinya. Hukuman tersebut terkait masalah fraud.

Ia mengatakan hukuman dijatuhkan setelah pihaknya menerima ratusan masyarakat melalui sistem pengawasan internal, yakni Whistleblowing System (WISE).

Menurutnya, pengaduan ini berasal dari masyarakat mengenai keluhan, kecurangan, hingga pelanggaran hukum yang dilakukan pegawai Kemenkeu. Pengaduan tersebut pun selalu langsung ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal sampai selesai.

"Pengaduan masyarakat yang masuk di dalam whistleblowing system dipastikan untuk terus ditindaklanjuti, dilakukan verifikasi dan akan dilakukan investigasi yang kemudian dapat berujung pada penerapan hukuman disiplin," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (24/2).

Ia mengatakan 281 pegawai yang dihukum tersebut berasal dari 3 tahun laporan. Pertama, 2020.

Pada tahun itu, pihaknya menerima pengaduan melalui whistleblowing system terkait fraud atau kejahatan sebanyak 128 kasus. Setelah ditindaklanjuti, sebanyak 71 pegawai mendapatkan hukuman disiplin.

Pada 2021, jumlah pengaduan terkait fraud atau kejahatan meningkat menjadi 174 kasus. Setelah ditindaklanjuti, sebanyak 114 pegawai menerima hukuman disiplin.

Lalu, pada 2022, jumlah pengaduan yang masuk kembali meningkat menjadi 185 kasus, di mana hasil tindaklanjutnya menjatuhkan hukuman disiplin kepada 96 pegawai.

Menyikapi peningkatan kasus ini, maka Sri Mulyani memerintah jajarannya untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh pegawainya. Apalagi, setelah muncul kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu.

Selain itu, ia berharap masyarakat juga bisa makin aktif melaporkan pelanggaran yang dilakukan pegawai di lingkungan Kemenkeu. Bisa melalui telepon hingga website resmi instansi bendahara negara tersebut.

"Dengan kejadian saat ini, saya minta Inspektorat Jenderal untuk terus memperkuat whistleblowing system, dan masyarakat dapat dan bisa membantu kami untuk mengidentifikasi pelanggaran hukum, kecurangan atau potensi tindak kejahatan yang ada di lingkungan Kemenkeu yang dilakukan oleh jajaran Kemenkeu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]