Wajarkah Pejabat Pajak Berharta Miliaran?

Jangan sampai ada masalah serupa yang lebih besar lagi baru dilakukan koordinasi antar lembaga. Karenanya, satgas khusus sebaiknya dibentuk dari saat ini untuk mengawasi dan mitigasi penyalahgunaan wewenang.

"Keraguan masyarakat ini harus dijawab sehingga muncul trust kepada instansi pajak. Momentumnya kan krusial ya pemerintah sedang menaikan tax ratio, plus sedang perluasan basis pajak," jelasnya.

Selain itu, ia melihat besaran tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai DJP perlu direvisi. Apalagi aturan tersebut sudah berumur cukup lama sejak 2015.

"Perlu dilakukan reformasi termasuk soal tunjangan kinerja Dirjen Pajak pun perlu dievaluasi," imbuhnya.

Momen Tingkatkan Pengawasan Internal

Sementara, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bisa saja harta seorang pejabat pajak mencapai miliaran.

Tentu bukan hanya berasal dari tunjangan yang besar, tetapi mungkin karena hartanya diinvestasikan dan memiliki usaha cukup sukses.

Namun, memang perlu untuk memastikan kejelasan sumber harta dan kekayaan yang dilaporkan pejabat DJP di LHKPN. Sebab, jika hanya berasal dari gaji hal tersebut tidak memungkinkan.

"Harta bisa sampai miliaran, saya pikir ini juga perlu ditelusuri lebih jauh pertama bagaimana bentuk hartanya, karena harta ini tentu punya nilai, dan nilai ini bisa saja berubah setiap tahunnya tergantung dari beragam faktor," jelasnya.

Misalnya, jika hartanya lebih banyak berupa tanah, maka wajar dalam 10 tahun jumlah hartanya meningkat. Sebab, kecenderungan nilai tanah mengalami peningkatan setiap tahun, apalagi yang berada di lokasi strategis.

Kemudian, jika memiliki harta yang diinvestasikan di Surat Berharga Negara (SBN) ataupun pasar saham, ini pun sangat wajar jika bertambah cukup besar karena imbal hasil yang diterima. Apalagi jika dalam jangka panjang yang tentu akan memberikan return signifikan.

"Kalau ditempatkannya di 10 tahun yang lalu dan jika diukur dengan kondisi saat ini, bisa saja imbal hasil yang diberikan sudah meningkat beberapa kali lipat. Ini juga belum menyinggung masalah apakah kemudian pejabat tersebut bekerja di satu instansi saja atau ternyata dia punya usaha sampingan lain, yang akhirnya menambah pundi-pundi pendapatan mereka," kata Rendy.

Menurutnya, jika ingin melihat wajar atau tidaknya harta pejabat pajak capai miliaran rupiah, maka perlu kembali melihat bentuk dan sumber kekayaan tersebut secara rinci.

Senada dengan Bhima, momen ini lah yang tepat bagi Kementerian Keuangan kembali meningkatkan proses pengawasan internalnya.

"Jadi menurut saya memang ada ruang ataupun hal yang bisa menjelaskan kenapa kemudian peningkatan pendapatan pegawai DJP itu relatif cukup tinggi setiap tahunnya," pungkasnya.

Adapun, sorotan yang ditujukan kepada Kemenkeu merupakan imbas dari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio terhadap anak pejabat GP Ansor, David, di Jakarta Selatan.

Tindakan ini mengakibatkan korban sampai masuk ICU. Kisah ini pun viral di media sosial.

Penganiayaan ini bermula saat mantan pacar David berinisial A, mengadu ke Mario jika dirinya mendapat perlakuan kurang baik. Mendengar hal itu, Mario pun langsung mendatangi David yang saat itu sedang berada di rumah temannya, R.

Kemudian, terjadi perdebatan yang berujung pada penganiayaan terhadap David. Penganiayaan berbuntut panjang.

Pasalnya, selain penganiayaan, gaya hidup mewah Mario yang merupakan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo juga disorot. Maklum, Mario kerap memamerkan gaya hidup mewahnya.

Termasuk saat menganiaya David. Saat penganiayaan terjadi, Mario diketahui mengendarai Rubicon. Karena gaya hidup mewah, harta ayah Mario yang berdasarkan data LHKPN tembus Rp56 miliar pun jadi sorotan.

Akibat masalah ini, Sri Mulyani mencopot Rafael dari jabatannya dan memerintahkan Inspektur Jenderal Kemenkeu untuk melakukan penyelidikan, terutama terkait harta yang bersangkutan yang berjumlah fantastis. Selain itu, Sri Mulyani juga mengecam gaya pamer kemewahan di lingkungan Kemenkeu.