Menkeu Gemas Disebut Blokir Anggaran KL: Bukan Dipotong, Cadangkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani gemas disebut memblokir anggaran kementerian/lembaga (KL). Ia menjelaskan alokasi dana itu bukan dipotong, melainkan dicadangkan untuk mengantisipasi krisis di masa mendatang.

Menurutnya, dana KL yang dicadangkan ini tidak akan mengganggu kinerja KL dalam menjalankan program-programnya karena yang ditahan adalah anggaran untuk program yang tidak prioritas. Nilainya pun 5 persen.

"Tolong cadangkan dari belanja yang kita alokasikan, cadangkan tidak dipotong. Itu 95 persen Bapak/Ibu sekalian gunakan, 5 persen saya bintangi dulu," katanya di acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2).

Ia menjelaskan program-program yang dinilai tidak prioritas itu juga dibuat pihak K/L, bukan diputuskan oleh Kemenkeu.

"Semua prioritas penting tetap jalan, coba cadangkan 5 persen yang palung tidak prioritas," ungkapnya.

Selain nilainya hanya 5 persen dari total anggaran K/L, Sri Mulyani juga menyebut realisasi belanja K/L biasanya tidak sampai 100 persen pada akhir tahun. Karena itu, ia heran pencadangan 5 persen ini dikeluhkan mengganggu program K/L.

"Belanja K/L itu nggak mungkin di atas 60-70 persen. Actually 5 persen itu tidak mempengaruhi apa-apa juga," ujarnya.

Ia juga menerangkan kebijakan pencadangan dana ini tidak akan berlaku selamanya. Hal itu bergantung pada kondisi perekonomian di masa depan. Jika baik-baik saja, maka kebijakan ini tidak dilanjutkan.

"Selamanya? Nggak juga, 5 persen ini tidak lagi kami cadangkan," ujarnya.

Kebijakan pencadangan ini merupakan automatic adjustment dan sudah diberlakukan dari tahun lalu. Untuk APBN 2023, pemblokiran anggaran K/L yang dilakukan Kemenkeu sebesar Rp 50,2 triliun.

Hal ini pernah dikeluhkan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Ia curhat ke DPR RI kalau anggaran bantuan sosial (bansos) senilai Rp 412 miliar yang masih diblokir oleh Kemenkeu.

[Gambas:Video CNN]