Buntut Plumpang, Pertamina Akan Bentuk Direktorat Khusus Keselamatan

PT Pertamina (Persero) berencana membentuk direktorat khusus untuk menangani manajemen risiko HSSE (Health, Safety, Security and Environment) dan ESG (Environment, Social and Corporate Governance).

Pembentukan direktorat tersebut tak lepas dari kasus kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau depo di Plumpang, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan para pemegang saham, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Arifin tasrif sudah meminta pihaknya untuk mendirikan tambahan direktorat tersebut. Hal ini guna mematangkan manajemen risiko keselamatan operasional.

"ESG itu bagian dari HSSE, jadi safety risk and sustainability management yang sekarang kami sedang rancang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kami sangat konsen dengan masalah ini," kata Nicke dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (16/3).

Ia pun mengatakan untuk membahas hal tersebut pihaknya akan kembali berdiskusi dengan para pimpinan, para pemegang saham, serta pemerintah.

Kebakaran melanda Depo Pertamina di Plumpang terjadi pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Menurut kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi.

Sebanyak 25 orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

Pertamina sendiri menyalurkan bantuan sebesar Rp1,72 miliar per 11 Maret 2023 untuk korban kebakaran. Nicke mengatakan bantuan sebesar Rp1,26 miliar atau 74 persen berasal dari Pertamina Group, dan Rp451 juta atau 26 persen berasal dari BUMN.

Imbas kejadian ini, Pertamina akan memindahkan sebagian area depo Plumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara.

Namun, yang dipindah hanya area tangki dan fillin set atau tempat pengisian gas saja. Menurut Nicke, pemindahan atau penutupan tersebut tidak bisa dilakukan secara mendadak. Pasalnya, depo tersebut mensuplai 15 persen kebutuhan BBM nasional.

[Gambas:Video CNN]

Jika ditutup saat ini, kata Nicke, tentu akan berpengaruh pada ketahanan suplai BBM nasional. Apalagi, depo Plumpang menyuplai BBM untuk 19 kabupaten/kota, dengan frekuensi 1.000 kali pengisian mobil tangki BBM dalam sehari. Mobil tangki tersebut mengirim BBM ke 790 SPBU.

Karenanya, opsi pemindahan depo Plumpang ke lahan milik Pelindo di Kalibaru baru bisa dibangun pada akhir 2024 dan membutuhkan waktu pembangunan dua hingga tiga tahun. Artinya, depo di Pelindo baru bisa selesai empat hingga lima tahun dari sekarang.

Nicke menambahkan hal yang mendesak saat ini adalah membangun wilayah penyangga atau buffer zone di depo Plumpang yang memberikan batas antara pemukiman dengan depo sebagai antisipasi terjadi ledakan kembali.