PODCAST: Faisal Basri Blak-blakan Soal Pajak, Rafael hingga Pilpres

Kementerian Keuangan tengah menjadi sorotan publik seiring dengan berbagai polemik yang menimpa instansi tersebut.

Teranyar, adalah kasus Rafael Alun Trisambodo yang dipecat dari posisi Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Pencopotan pejabat pajak eselon III itu gaya hidup hedon putranya, Mario Dandy Satriyo, di media sosial.

Akibatnya, netizen mencurigai ketidakwajaran harta Rp56 miliar Rafael yang terlalu besar bagi pejabat eselon III.

Ekonom Faisal Basri pun berbincang dalam Podcast What The Fact! Politics CNNIndonesia.com. Ia memaparkan sejumlah pandangannya terkait polemik-polemik yang ada di Kemenkeu. Perbincangan ini dipandu oleh wartawan Ihsan Dalimunthe dan Tsarina Maharani.

Streaming Podcast What The Fact! Politics bisa disaksikan di laman CNNIndonesia.com, YouTube CNN Indonesia atau bisa disaksikan di laman ini, pada Kamis (30/4) jam 19.00 WIB.

Selain kasus Rafael, Faisal juga berbagi pandangannya soal wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipisahkan dari Kemenkeu.

Ia juga menyinggung agar pemerintah tak serampangan mengambil utang, praktik saling melindungi di tubuh Kemenkeu, hingga Kemenkeu yang hampir tak pernah melakukan lelang jabatan.

Tak ketinggal, Faisal juga ikut memberikan pandangannya mengenai korupsi dan ingar menuju pemilu 2024.

Tak hanya itu, Faisal juga berbincang menyoal penetapan pajak yang tak adil bagi masyarakat kecil. Bahkan, ia mengklaim belum ada sosok yang berhasil melakukan reformasi perpajakan.

Tim Reformasi Perpajakan RI sendiri sudah dibentuk sejak Desember 2016 lalu, beberapa bulan setelah Sri Mulyani didapuk sebagai Menteri Keuangan RI di periode pertama Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengatakan reformasi pajak perlu dilakukan lantaran kebutuhan dari perekonomian yang berubah. Menurutnya, tantangan Indonesia ialah mendapatkan pengumpulan pajak yang memadai karena tax ratio Indonesia masih rendah.

Ia juga menilai Indonesia masih harus mendorong penerimaan pajak sebab kebutuhan pembangunan di negeri ini masih banyak.

Di sisi lain, Sri Mulyanimengungkapkan penerimaan pajak per Februari 2023 mencapai Rp279,98 triliun. Capaian ini terdiri dari Rp137,09 triliun Pajak Penghasilan (PPh), Rp128,27 triliun PPN dan PPnBM, Rp12,67 triliun, dan Rp1,95 triliun PBB dan pajak lainnya.

Pertumbuhan penerimaan pajak pada Februari 2023 itu mencapai 40,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Jadi kalau kita lihat 16,3 persen sudah kita kumpulkan untuk mencapai target tahun ini dari penerimaan pajak Rp279,98 triliun itu," imbuh Sri Mulyani.

Sementara itu, terkait dengan harta Rafael Alun Trisambodo, perempuan itu mengatakan nilainya tidak cukup masuk akal.

Berdasarkan LHKPN Kementerian Keuangan, harta Rafael tembus Rp56,1 miliar per akhir 2021. Padahal ia hanya tercatat sebagai eselon III di DJP.

"Terhadap yang bersangkutan (Rafael) ini doesn't make sense, kami juga tahu itu gak make sense. Saya bilang ke irjen untuk sampaikan ke publik, selama ini anda kontrol itu," kata Sri Mulyani pada akhir Februari lalu.