Menyoal Etika DPR Minta Sedekah Sarung ke Pertamina Buat Dapil

Anggota DPR RI kembali menjadi sorotan. Kali ini terkait sedekah untuk daerah pemilihan (dapil) yang dinilai mulai sulit didapatkan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya PT Pertamina (Persero).

Hal ini berawal dari rapat kerja Komisi VII DPR RI dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Selasa (4/4). Rapat ini membahas mengenai penyebab kebakaran di sejumlah kilang perseroan.

Namun, di tengah rapat anggota dewan menyinggung soal sedekah. Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian curhat kini kesulitan mendapatkan sedekah sarung dari perusahaan migas negara itu lantaran harus mendapat persetujuan Menteri BUMN Erick Thohir.

Politisi Gerindra ini menyebut saat ini semua sedekah ataupun bantuan dari Pertamina harus melewati Erick. Hal ini ia nilai menjadikan sedekah Pertamina berkurang dan memicu banyak masalah di perusahaan tersebut, salah satunya kebakaran kilang.

"Harus ke Pak Erick semua gitu, Menteri BUMN. Katanya, dikoordinasikan BUMN semua. Kalau periode kemarin, saya WA eh tahu-tahu sudah dikirim ke Pekalongan dan Pemalang 2.000 sarung, pas periode kemarin pas waktu beliau (Nicke Widyawati) masih baru jadi dirut," kata Ramson dalam rapat tersebut.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII Fraksi Demokrat Muhammad Nasir juga menilai masalah kebakaran kilang yang terjadi beruntun di Pertamina kemungkinan besar karena dirutnya yang kurang sedekah.

"Seperti yang disampaikan Pak Gandung tadi harus banyak doa, atau mungkin kurang sedekah, infaqnya mungkin kurang bu. Mungkin nanti teman-teman bisa melanjutkan penyaluran ini, ditambah lahir dan batin, mudah-mudahan selesai (masalah kilang) ini," ujar Nasir di rapat yang sama.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai praktik CSR yang disalahgunakan bukan perkara baru. Hal ini dinilai sudah menjadi rahasia umum yang kerap dimanfaatkan anggota dewan.

"Pengelolaan CSR/TJSL dari BUMN memang sering rawan disalahgunakan. Misalnya, karena takut dengan pengaruh dari anggota DPR tertentu, maka alokasi TJSL kerap diberikan pada dapil anggota dewan tersebut," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Akibatnya, wilayah yang harusnya menjadi sasaran penyaluran CSR justru jadi tak bisa dibenahi. Padahal, tujuan dana CSR untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja perseroan.

"Padahal wilayah lain yang berbatasan langsung dengan wilayah operasi Pertamina mungkin kurang diperhatikan. Jadi bisa terjadi bantuan CSR mungkin kurang tepat sasaran," jelasnya.

Oleh karenanya, ia menyarankan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN lebih memperketat pengawasan penyaluran dana CSR. Sebab, permasalahan ini sudah kerap kali terjadi dan sampai saat ini masih saja ada CSR yang tak tepat sasaran.

"Jadi aspek governance yang harus diperhatikan BUMN saat melakukan asesmen pemberian target TJSL. Intinya target sasaran sebaiknya yang terdampak langsung dari aspek operasi BUMN tersebut," kata dia.

Etika Patut Dipertanyakan

Sementara, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai blak-blakan anggota dewan meminta sedekah untuk dapil kepada Nicke tidak pantas. Apalagi itu di forum umum, sehingga etika para wakil rakyat tersebut patut dipertanyakan.

Terlebih, karena sedekah yang diminta menggunakan dana BUMN yang berkedok CSR dan diberikan kepada masyarakat atas nama dewan bersangkutan.

"Tentu sangat tidak etis dan tidak layak dana BUMN digunakan untuk berbelanja sesuatu yang kemudian dipakai oleh politisi untuk pencitraan. Sangat tidak elok dan terpuji," jelas Ronny.

Menurutnya, setiap perusahaan terutama BUMN memang wajib memiliki dana CSR atau bantuan kepada masyarakat. Namun, harus melalui program yang jelas dan memang betul-betul bermanfaat bagi warga yang menjadi sasaran.

"Secara moral dan etika, dana CSR BUMN harus dalam bentuk program yang jelas yang terkait dengan pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada publik, terutama masyarakat yang terdampak oleh operasi perusahaan atau masyarakat yang terbebani secara ekonomi di suatu daerah," kata dia.

Ia menilai anggaran CSR tidak bisa perusahaan diberikan begitu saja. Apalagi, hanya bermodalkan pesan singkat (whatsapp) seperti yang disampaikan anggota dewan dan langsung diberikan.

Bersambung ke halaman berikutnya...