Menyoal Etika DPR Minta Sedekah Sarung ke Pertamina Buat Dapil

Selain itu, CSR BUMN bisa saja diperlukan masyarakat yang tidak berkaitan dengan dengan daerah pemilihan anggota dewan. Sebab, CSR memang seharusnya diberikan kepada warga yang ada di wilayah kerja perusahaan.

"Yang jelas CRS memiliki konsep-konsep dasar yang harus dipenuhi, yang biasanya tak terkait dengan hubungan para politisi dengan pemilihnya. Karena CSR justru terkait dengan hubungan perusahaan (BUMN) dengan publik atau masyarakat," jelas Ronny.

"Karena itulah kurang elok dan kurang pantas anggota DPR menggunakan dana dari BUMN untuk urusan politik sehari-hari," imbuhnya.

Senada dengan Toto, Ronny juga mengimbau agar pemerintah serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa mengawasi dan memastikan bahwa dana CSR yang digelontorkan perusahaan milik negara tersebut betul-betul melalui program yang jelas.

"Di audit BUMN biasanya sampai pada penggunaan dana untuk CSR. Saya kira audit soal CSR ini harus diperjelas dan perlu diawasi lebih ketat lagi oleh BPK saat melakukan audit," pungkas Ronny.

Tanggapan Pertamina

Menanggapi, PT Pertamina (Persero) menyatakan CSR memang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, terutama di sekitar wilayah kerja perseroan.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyebutkan pemberian CSR yang dilakukan perseroan tidak pernah menggunakan nama anggota dewan.

Hanya saja, ia mengakui memang bisa saja bantuan diberikan kepada masyarakat atas permintaan anggota dewan setelah mendapat masukan dari warga di dapilnya. Namun, bantuan diberikan jika sesuai dengan program yang sudah disusun.

"Iya itu bahasa sederhana beliau (anggota Komisi VII DPR RI Ramson) saja mungkin, biasanya ada pengajuan dari masyarakat, mungkin melalui beliau," terangnya.