Kesulitan, Pemerintah Turunkan Target Penurunan Kemiskinan Ekstrem

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut target pengentasan kemiskinan ekstrem nol pada 2024 diturunkan menjadi 2,5 persen. Untuk mencapai target nol, pemerintah perlu mengentaskan kemiskinan terhadap 5,6 juta orang pada 2024.

Penurunan target tersebut, kata Suharso, mengacu pada batas garis kemiskinan ekstrem versi Bank Dunia, yakni penghasilan US$2,15 per atau Rp32.035 per orang per hari (asumsi kurs Rp14.900 per dolar AS).

"Kalau kami pakai angka US$2,15, maka target kemiskinan ekstrem itu yang sekarang ini ada di level 3,2 persen dan kami mungkin cenderung hanya bisa menurunkan ke 2,5 persen (pada 2024)," katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (5/4).

Dengan angka Bank Dunia, Suharso melihat tantangan Indonesia masih cukup berat. Karenanya, perbaikan data secara total dan integrasi program yang disertai dengan pemberdayaan ekonomi yang masif harus segera dilakukan.

Target ambisius kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024 sebelumnya diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momentum perekonomian saat ini dinilai cukup kuat dan bakal dimanfaatkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 2023 dan 2024. Apalagi, tahun depan adalah tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Namun, Sri mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi kondisi global dalam bentuk ekspor yang berpotensi mengalami disrupsi imbas konflik geopolitik dan ketidakpastian harga komoditas.

Lihat Juga : Audit BPKP Kelar, RI Batal Impor KRL dari Jepang?

"Berbagai program prioritas akan dilakukan, fokus di dalam pelaksanaannya. Satu, penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada 2024," katanya usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/2) lalu.

Ani, sapaan akrabnya, menegaskan jika target ini terwujud berarti total kemiskinan akan menurun. Kebutuhan pendanaan pun akan dilakukan prioritas mulai tahun ini.

Selain masalah kemiskinan, hal kedua yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan alokasi di dalam rangka penurunan stunting. Ia menegaskan hal tersebut sesuai arahan Presiden Jokowi kepada para kepala daerah, di mana target penurunan stunting menuju 3 persen.

"Ini berarti perlu upaya effort tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan. Untuk itu, dari sisi investasi pemerintah juga perlu untuk meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan pada tahun ini dan tahun depan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]