Untung Rugi RI 'Cerai' dengan Dolar AS dan 'Kawin' dengan Yuan

CNN Indonesia

Kamis, 04 Mei 2023 07:01 WIB

Dedolarisasi atau fenomena pengurangan penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi keuangan tengah terjadi di dunia. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI).

Jakarta, CNN Indonesia --

Dedolarisasi atau fenomena pengurangan penggunaan mata uang dolar AS dalam transaksi keuangan dan perdagangan tengah terjadi di dunia.

Bahkan, banyak negara secara terang-terangan mengungkapkan tak akan lagi menggunakan mata uang Negeri Paman Sam tersebut dan akan beralih menggunakan mata uang China, yuan.

Dedolarisasi pertama kali dimulai oleh China dan Brasil. Negara ini menjalin kerja sama dan sepakat untuk tidak lagi menggunakan dolar AS dalam transaksi perdagangan dan investasi keduanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

Erick Thohir Bakal Pangkas BUMN Karya dari 9 Jadi 4 Saja

Lalu diikuti oleh negara lain seperti Rusia yang memang sedang ada konflik dengan AS. Tak terkecuali Indonesia yang memang saat ini tengah berupaya meninggalkan mata uang AS.

Di Indonesia, langkah dedolarisasi dimulai dengan kerja sama yang ditempuh oleh Bank Indonesia dengan berbagai negara melalui Local Currency Settlement (LCS) atau penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal.

LCS adalah penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara di mana setelmen transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing.

Indonesia memulai implementasi kerja sama penyelesaian transaksi bilateral LCS dengan berbagai negara. Misalnya, dengan China sejak September 2021. Terbaru, kerja sama ditempuh dengan Korea Selatan (Korsel) di sela-sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 pada Mei 2023.

Lihat Juga :

ASEAN+3 Ingin 'Cerai' dengan Dolar dan Transaksi dengan Uang Lokal

Lalu, apa saja untung dan rugi Indonesia jika membuang dolar AS?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan langkah dedolarisasi memang sangat tepat. Namun, bukan dalam waktu dekat. Pasalnya, langkah itu butuh waktu cukup panjang dan strategi yang tepat.

"Kalau opini dedolarisasi yang terjadi sekarang itu lebih ke adu kepentingan anti AS. Maksudnya jangan sampai kita ikut ikutan dedolarisasi yang sekarang jadi kepentingan Rusia-China yang sedang konflik dengan AS," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, dedolarisasi dan beralih ke mata uang yuan juga dinilai tak tepat. Menurutnya, jika ingin membuang dolar AS, pemerintah bisa menggantinya dengan mata uang asing lain yang tidak hanya fokus satu, caranya melalui program LCS.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Apalagi, Bhima menilai yuan memiliki beberapa kelemahan yang dapat merugikan Indonesia. Pertama, yuan hanya menguasai tujuh persen dari total mata uang yang digunakan untuk perdagangan internasional.

"Jadi masih jauh bagi yuan untuk bisa menggantikan peran dolar AS. Ini kelemahan pertama yang bisa merugikan kita," kata Bhima.

Kedua, kelemahan paling mendasar adalah karena mata uang China dikendalikan secara penuh oleh pemerintah dan bank sentralnya. Sebagai negara otoritarian, ini dinilai sangat berbahaya karena stabilitas politik bisa memainkan fluktuasi yuan terhadap mata uang lain, misalnya ke rupiah.

Lihat Juga :

Garuda Indonesia Rugi Rp1,61 T di Kuartal I-2023

"Beda dengan kebijakan floating exchange yang ada di banyak negara lainnya. Yuan tuh spesifik, beda. Dari dulu naik turunnya dari yuan tergantung kebijakan dari bank sentral China. Jadi intervensinya politik bisa sampai ke independensi bank sentral. Nah kita butuh mata uang yang independensi bank sentralnya terjaga, itu yang tidak dimiliki oleh China sejauh ini," imbuh Bhima.

Ketiga, kerugian lain yang bisa dirasakan Indonesia adalah terganggunya proses perdagangan baik ekspor maupun impor. Sebab, sampai saat ini 90 persen negara mitra dagang Indonesia hanya menerima dolar sebagai pembayaran utama, bukan yuan. Ini lah mengapa langkah yang tepat dinilai harus jadi pertimbangan dalam melakukan dedolarisasi.

"Jadi dedolarisasi adalah upaya yang bagus, tapi masih panjanglah. Jadi nggak perlu menggunakan yuan semata, bisa pakai ringgit, bath, yang LCS jauh lebih efektif sebenarnya dibandingkan lepas dari ketergantungan dolar pindah ke ketergantungan yuan," jelasnya.

Lepas Dolar Belum Tentu Untung

Senada, Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menilai Indonesia tak terlalu diuntungkan jika melepas dolar seutuhnya. Namun, mengurangi memang bisa karena AS termasuk mitra dagang utama.

[Gambas:Photo CNN]

"Kalau kita bicara konteks apakah Indonesia bisa mengganti dolar AS secara keseluruhan, saya kira dalam konteks waktu saat ini tidak dapat dilakukan secara penuh, karena seperti yang kita tahu meskipun dedolarisasi sedang masif dilakukan oleh banyak negara, tetapi di saat yang bersamaan kita juga tahu bahwa dollar AS juga masih digunakan banyak negara untuk proses transaksi dagang," jelas Rendy.

Kendati masih memegang dolar AS, Indonesia bisa mengambil sisi positif karena bisa menguranginya mata uang tersebut. Sebab, dolar AS sangat rentan karena dipengaruhi sentimen perekonomian serta kondisi geopolitik global.

"Sehingga dengan gerakan inisiasi dalam mengurangi penggunaan mata uang Barat ini saya pikir bisa mengurangi sedikit potensi kerentanan dampak yang diberikan dari volatilitas nilai tukar mata uang dolar AS yang dipengaruhi oleh sentimen negatif pada ekonomi global," imbuhnya.

Karenanya, dalam hal ini, ia melihat langkah Bank Indonesia melanjutkan kerja sama antar negara menggunakan LCS baik. Nantinya, Indonesia dan negara lainnya tak hanya bergantung hanya dengan satu mata uang saja.

"Idealnya program LCS yang gencar dilakukan BI dengan beberapa negara merupakan inisiasi yang terbaik yang bisa dilakukan Indonesia saat ini terkait dengan konteks mengurangi kerentanan penggunaan mata uang dolar AS seperti yang saya jelaskan tadi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]