TPAS Manggar Balikpapan, Menyulap Sampah Jadi Gas Masak

Setali tiga uang, selain memfasilitasi UMKM dan mengembangkan energi alternatif gas, TPAS Manggar juga menjadi wadah ekspansi Bahan Bakar Jumputan Padat (BPJP). Mengolah sampah menjadi bahan bakar pengganti batu bara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

BPJP Plant Manggar ini merupakan pilot project pertama di luar Pulau Jawa dan merupakan hasil kerja sama PLN dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan. Pengelolaannya diserahkan kepada TPAS Manggar. Penggunaan BPJP ini dipercaya bisa menurunkan emisi dari PLTU. Hingga kini proyek tersebut masih berlanjut.

"Sebulan bisa mengolah 20-50 ton sampah dan sehari bisa hasilkan puluhan hingga ratusan kilogram pellet dan woodchip. Nantinya, kedua benda itu dicampur dengan batu bara sebagai sumber tenaga PLTU," sebutnya.

Merengkuh Adipura Kencana

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan Sudirman Djayaleksana menjelaskan capaian TPAS Manggar tak terjadi dalam hitungan satu malam. Semuanya perlu proses panjang bertahun-tahun, hingga akhirnya wadah pemrosesan akhir itu seperti sekarang. Hijau, bersih dan tak berbau.

"Salah satu pengelolaan sampah yang baik, setidaknya bisa mengurangi efek gas rumah kaca," tegasnya.

Selain itu, wadah ini tak hanya digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, tapi juga tempat rekreasi dan pendidikan bagi masyarakat setempat. Utamanya dalam pengelolaan sampah.

Maklum, TPAS Manggar telah dilengkapi dengan fasilitas untuk mendukung kegiatan 3R yaitu reduce, reuse dan recycle. Dalam sehari, tempat ini bisa hasilkan 5 ton kompos.

"Ada juga fasilitas di Manggar yang mendaur ulang sampah plastik (lembaran plastik) menjadi barang kerajinan tangan," tambahnya.

Sehingga tak heran jika Presiden Jokowi pada 2019 lalu sempat menyanjung pengelolaan sampah TPAS Manggar terbaik se-Indonesia untuk kategori sanitary landfill. Biaya pengembangannya juga didukung oleh Kementerian PUPR sebesar Rp160 miliar untuk tiga zona, 5, 6 dan 7.

Karenanya, tak heran bila wadah pengolahan sampah ini menjadi penyumbang keberhasilan Balikpapan mendapatkan Adipura Kencana 2022. Sebelumnya, Kota Beriman juga diganjar dengan penghargaan kota ramah lingkungan se-Asia Tenggara alias ASEAN Environmentally Sustainable City (ESC) Award pada 2021.

"Tapi kami masih punya tugas, terutama untuk pengelolaan sampah. Sampai saat ini, masyarakat belum memilah. Mana yang organik dan anorganik. Seharusnya terpisah," tegasnya.

Saatnya meninggalkan open dumping

Pada akhir Februari 2005 silam, Indonesia berduka. Sebanyak 157 warga tewas akibat longsornya TPAS Leuwigajah di Cimahi, Jawa Barat. Bahkan dua kampung terhapus dari peta akibat tergulung gunung-gunung sampah yang longsor.

Tragedi ini pun mengubah regulasi soal sampah di Indonesia. Aturan itu tertuang di dalam UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Satu dekade lebih setelah berlaku, nyatanya sebagian kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan open dumping. Sampah dibuang begitu saja di TPAS hingga menggunung.

"Sistem terbuka ini rawan longsor. Bahkan ada yang masih bakar sampah. Padahal undang-undang sudah melarang, karena polusi dan beracun," tegas Manajer Pengkampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Dwi Sawung.

Bila berdasarkan UU No 18/2008 pada Pasal 44 disebutkan bila pemerintah daerah meninggalkan metode pengelolaan sampah open dumping paling lama lima tahun, semenjak regulasi ini berlaku. Kendati begitu, hingga kini di Kaltim sebagian besar penataan sampah masih mengandalkan sistem terbuka. Sawung pun berharap agar kabupaten/kota di Benua Etam bisa menerapkan hal senada seperti Balikpapan.

"Sanitary landfill itu paling disarankan. Gasnya (metana) dambil dan air lindinya diolah. Enggak banyak TPA di Indonesia yang bisa begini," pungkasnya.

Catatan Redaksi: Liputan ini didukung oleh program Journalism Fellowship yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melalui Ekuatorial.com dengan tema besar "Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan untuk Alam".