Ironi Insentif Mobil Listrik di Tengah Turunnya Subsidi Pupuk Petani

Selain itu, penyesuaian dari komoditas yang disubsidi oleh pemerintah juga turut memengaruhi anggaran untuk subsidi pupuk. Tadinya, subsidi pupuk ini menyasar hingga 70 jenis komoditas dan saat ini hanya diperuntukkan untuk beberapa komoditas saja.

Hanya saja, bukan berarti di lapangan ini tidak tanpa masalah. Pasalnya, dari beberapa evaluasi dari penyaluran subsidi yang dilakukan pemerintah, proses monitoring masih lemah.

Hal ini kemudian berpotensi mempengaruhi target-target pencapaian yang ingin disasar pemerintah, terutama dalam produksi strategis seperti padi ataupun jagung.

Yusuf menyebut jika pemerintah tak memitigasi permasalahan penyaluran pupuk subsidi itu dan di saat bersamaan malah lancar menjalankan kebijakan subsidi kendaraan listrik, masyarakat bisa menilai ke mana pemerintah berpihak.

"Saya tidak kaget kalau seandainya publik kemudian menilai bahwa arah pemerintahan lebih condong kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dan menyampingkan isu yang erat kaitannya dengan kelompok pendapatan menengah ke bawah," kata dia.

Oleh karena itu, Yusuf pun mengingatkan untuk meredam agar isu ini tidak berkembang di masyarakat, maka secara berimbang fokus pemerintah terkait penyaluran subsidi itu harus diperhatikan.

Masih menyoal komparasi antara subsidi pupuk dan kendaraan listrik, Yusuf juga mengatakan ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Apalagi, APBN itu bukan zero sum game di mana ketika satu anggaran dijalankan kemudian anggaran lain tidak bisa dijalankan secara bersamaan.

Namun dalam konteks subsidi kendaraan listrik, menurutnya tentu ada celah yang masih harus diperbaiki pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu mendengar memasukkan dari beberapa pihak, terutama yang mengatakan subsidi kendaran listrik seharusnya lebih mengedepankan untuk kendaraan umum.

Yusuf juga lagi-lagi mengingatkan agar perhatian pemerintah jangan hanya terfokus kepada kebijakan subsidi kendaraan listrik saja. Tetapi juga kepada melihat bagaimana kebijakan subsidi pupuk itu bisa dijalankan dengan baik.

Lihat Juga : Janet Yellen Ingatkan Parlemen: AS di Ujung Krisis Gegara Utang

"Karena beberapa bulan ke belakang kita melihat seakan-akan pemerintah itu lebih ke subsidi karena listrik saja, namun isu mengenai subsidi pangan itu terlewatkan. Padahal kita tahu bahwa isu pangan tidak kalah pentingnya dengan isu kendaraan listrik," tegasnya.

Setali tiga uang, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan kebijakan untuk mendorong produksi komoditas pangan memang bukan menjadi konsen pemerintah untuk menciptakan produksi yang sustain. Terlebih, yang menyoal kebijakan subsidi input.

Subsidi input merupakan subsidi yang diberikan untuk input produksi seperti untuk benih hingga pupuk. Subsidi yang diberikan kepada petani ini juga berupa harga input yang lebih murah dari harga pasar.

"Hal ini dibuktikan kian menurun subsidi input untuk komoditas pangan periode 5 tahun terakhir," kata Rizal.

Apalagi, saat ini pemerintah pusat juga membatasi subsidi pupuk hanya untuk urea dan Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK). Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Maka dari itu kian jelas keberpihakan pemerintah tidak kepada subsidi input untuk mendorong produksi. Tapi lebih ke subsidi output, yakni subsidi harga.

Padahal, yang diperlukan dalam mendorong produksi pangan adalah subsidi input juga. Rizal menilai kebijakan subsidi pangan ini seyogyanya harus diberikan dan ditingkatkan.

"Mengingat urgensitas dari subsidi input ini akan berdampak pada sustainability production. Tidak banyak mengandalkan impor," tandasnya.