Ironi Insentif Mobil Listrik di Tengah Turunnya Subsidi Pupuk Petani

CNN Indonesia

Rabu, 17 Mei 2023 08:00 WIB

Presiden Joko Widodo mewanti-wanti 345 juta orang di dunia terancam kelaparan buntut krisis pangan. Menurutnya, saat ini sektor pertanian sangat rawan. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti 345 juta orang di dunia terancam kelaparan buntut krisis pangan. Menurutnya, saat ini sektor pertanian sangat rawan.

"Kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang," kata Jokowi saat memberikan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/5).

Berdasarkan ucapannya itu, Jokowi menilai sektor pertanian penting bagi setiap negara, jika tak bisa ditangani dengan baik akan memberikan dampak negatif yang begitu besar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

Jokowi Minta Bappenas Revisi UU IKN Imbas Masalah Tanah

Menurutnya, sektor pertanian tidak hanya memberikan kehidupan bagi masyarakat, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Hal ini juga tercermin dari jumlah pengangguran di pedesaan lebih rendah daripada di perkotaan karena bekerja di sektor pertanian.

Namun, jika ditelisik, pernyataan mantan wali kota Solo itu seakan bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuatnya. Salah satunya, ia malah secara konsisten memotong anggaran subsidi pupuk.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel turut menyoroti penurunan subsidi pupuk tersebut. Ia menyinggung soal subsidi mobil listrik yang menurutnya sangat tidak tepat diberikan di tengah turunnya anggaran untuk pupuk subsidi.

Berdasarkan catatannya, anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan.

Lihat Juga :

Pengamat soal Dunia Lain Subsidi Mobil Listrik: Tak Ada Masalah Miskin

Lihat saja, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya, dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

Menurut Gobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jorjoran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan Rp7 triliun dari APBN untuk subsidi motor listrik baru dan konversi hingga 2024. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah sesumbar akan menyubsidi sebesar Rp25 juta hingga Rp80 juta per unit.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian, atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kata Gobel.

Lihat Juga :

Alasan Nasabah Perlu Punya 3 Rekening Antisipasi Kebocoran Data Bank

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai jika pemerintah serius soal ancaman krisis pangan, seharusnya dari segi anggaran pun memihak ke sana.

"Kalau kita berbicara anggaran seharusnya proyeksi mengenai potensi terjadinya krisis pangan juga diikuti dengan keberpihakan politik anggaran untuk memitigasi isu tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Di satu sisi, ia menilai penurunan anggaran untuk subsidi pupuk tidak terlepas dari perbaikan data penerima yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi tersalurkan kepada orang yang tepat.

Selain itu, penyesuaian dari komoditas yang disubsidi oleh pemerintah juga turut memengaruhi anggaran untuk subsidi pupuk. Tadinya, subsidi pupuk ini menyasar hingga 70 jenis komoditas dan saat ini hanya diperuntukkan untuk beberapa komoditas saja.

Hanya saja, bukan berarti di lapangan ini tidak tanpa masalah. Pasalnya, dari beberapa evaluasi dari penyaluran subsidi yang dilakukan pemerintah, proses monitoring masih lemah.

Hal ini kemudian berpotensi mempengaruhi target-target pencapaian yang ingin disasar pemerintah, terutama dalam produksi strategis seperti padi ataupun jagung.

Yusuf menyebut jika pemerintah tak memitigasi permasalahan penyaluran pupuk subsidi itu dan di saat bersamaan malah lancar menjalankan kebijakan subsidi kendaraan listrik, masyarakat bisa menilai ke mana pemerintah berpihak.

Lihat Juga :

Bappenas Prediksi Pertumbuhan Jumlah Penduduk RI Melambat di 2030

"Saya tidak kaget kalau seandainya publik kemudian menilai bahwa arah pemerintahan lebih condong kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dan menyampingkan isu yang erat kaitannya dengan kelompok pendapatan menengah ke bawah," kata dia.

Oleh karena itu, Yusuf pun mengingatkan untuk meredam agar isu ini tidak berkembang di masyarakat, maka secara berimbang fokus pemerintah terkait penyaluran subsidi itu harus diperhatikan.

Masih menyoal komparasi antara subsidi pupuk dan kendaraan listrik, Yusuf juga mengatakan ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Apalagi, APBN itu bukan zero sum game di mana ketika satu anggaran dijalankan kemudian anggaran lain tidak bisa dijalankan secara bersamaan.

Namun dalam konteks subsidi kendaraan listrik, menurutnya tentu ada celah yang masih harus diperbaiki pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu mendengar memasukkan dari beberapa pihak, terutama yang mengatakan subsidi kendaran listrik seharusnya lebih mengedepankan untuk kendaraan umum.

Yusuf juga lagi-lagi mengingatkan agar perhatian pemerintah jangan hanya terfokus kepada kebijakan subsidi kendaraan listrik saja. Tetapi juga kepada melihat bagaimana kebijakan subsidi pupuk itu bisa dijalankan dengan baik.

Lihat Juga :

Janet Yellen Ingatkan Parlemen: AS di Ujung Krisis Gegara Utang

"Karena beberapa bulan ke belakang kita melihat seakan-akan pemerintah itu lebih ke subsidi karena listrik saja, namun isu mengenai subsidi pangan itu terlewatkan. Padahal kita tahu bahwa isu pangan tidak kalah pentingnya dengan isu kendaraan listrik," tegasnya.

Setali tiga uang, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan kebijakan untuk mendorong produksi komoditas pangan memang bukan menjadi konsen pemerintah untuk menciptakan produksi yang sustain. Terlebih, yang menyoal kebijakan subsidi input.

Subsidi input merupakan subsidi yang diberikan untuk input produksi seperti untuk benih hingga pupuk. Subsidi yang diberikan kepada petani ini juga berupa harga input yang lebih murah dari harga pasar.

"Hal ini dibuktikan kian menurun subsidi input untuk komoditas pangan periode 5 tahun terakhir," kata Rizal.

Apalagi, saat ini pemerintah pusat juga membatasi subsidi pupuk hanya untuk urea dan Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK). Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Maka dari itu kian jelas keberpihakan pemerintah tidak kepada subsidi input untuk mendorong produksi. Tapi lebih ke subsidi output, yakni subsidi harga.

Padahal, yang diperlukan dalam mendorong produksi pangan adalah subsidi input juga. Rizal menilai kebijakan subsidi pangan ini seyogyanya harus diberikan dan ditingkatkan.

"Mengingat urgensitas dari subsidi input ini akan berdampak pada sustainability production. Tidak banyak mengandalkan impor," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]