Moeldoko Ungkap Dealer Takut Ikut Program Subsidi Kendaraan Listrik
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan alasan dealer masih khawatir ikut program subsidi kendaraan listrik karena takut penggantian insentif Rp7 juta oleh pemerintah dibayar dalam waktu lama.
"Bagi pengusaha, khususnya para dealer itu isunya bahwa apabila membeli kendaraan listrik dengan skema itu (subsidi), bicara restitusi kalau itu diberlakukan, ada pikiran yang berkembang itu nanti akan setahun menagihnya," katanya dalam Green Economic Forum CNBC di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (22/5).
Oleh karena itu, ia mengungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan turun langsung memimpin rapat antarstakeholder untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Kemarin sudah kita rapatkan semuanya, dipimpin Pak Luhut. Untuk restitusi itu bisa atau tidak, kalau bisa sebulan atau dua bulan kenapa harus setahun?" terangnya.
"Semuanya sedang dievaluasi. Intinya kalau bisa semudah-mudahnya bagi masyarakat kenapa mesti sulit? Agar kebijakan subsidi yang dicanangkan pemerintah terhadap 200 ribu motor listrik bisa terserap dengan baik," imbuh Moeldoko.
Ia mengungkap baru 108 motor listrik terjual dalam program subsidi ini. Meski begitu, ia optimistis dengan target pemerintah dan enggan merevisi angka 200 ribu tersebut.
Di lain sisi, ia menyinggung soal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal percepatan penggunaan kendaraan listrik. Moeldoko menegaskan ada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 yang memerintahkan semua instansi pemerintah mengganti mobil dinas menjadi mobil listrik.
Namun, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka 'melawan' titah Jokowi tersebut. Moeldoko menegaskan bakal ada teguran langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap pemda bandel.
"Sebenarnya itu kan instruksi presiden, jadi ya harus dijalankan. Nanti pasti ada (teguran) dari Kemendagri karena inpres itu di-follow up oleh peraturan menteri untuk dijalankan di lapangan. Pastinya begitu (akan ditegur jika pemda tidak menaati inpres)," tutur Moeldoko.
Sebelumnya, Gibran menghapus anggaran mobil listrik untuknya dan sang wakil wali kota. Ia menegaskan ketimbang untuk membeli mobil listrik, anggaran yang ada lebih baik digunakan untuk membangun pasar.
Anak sulung Presiden Jokowi itu kekeh menggunakan mobil dinasnya saat ini, yakni Toyota Innova. Padahal, ia rajin kopi darat dengan wali kota daerah lain untuk membahas transisi ke mobil listrik.
Gibran mengaku punya alasan kuat menolak beralih ke kendaraan listrik. Ia menegaskan biaya yang dibutuhkan mahal, yakni paling murah Rp800 juta.