JK dan Tudingan Bayar Utang Jumbo Rezim Jokowi Rp1.000 T per Tahun

Utang pemerintah kembali menjadi topik hangat yang diperbincangkan oleh berbagai pihak jelang pemilu 2024. Seperti mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membayar utang hingga Rp1.000 triliun per tahun.

Menurutnya, pembayaran utang itu tertinggi sepanjang sejarah Indonesia karena jumlah utangnya juga sangat besar.

"Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ujar JK dalam acara Milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim pembayaran utang pemerintah hingga kini masih terjaga dengan baik, dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Kendati, Ani sendiri tak menampik ataupun membenarkan soal besaran pembayaran utang Rp1.000 triliun per tahun.

"Kita kalau lihat dari data dan pengelolaan utang tiap tahun kita, utang itu kan ada beberapa jangka waktunya. Pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utangnya itu sudah ada di dalam APBN dan itu masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun. Itu yang kita lakukan," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/5).

Bendahara negara ini menekankan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk utang, yang penting adalah dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dengan kata lain, sebelum jatuh tempo, utang bisa dibayar.

Lihat Juga : Deretan Sektor yang Paling Dilirik Calon Investor IKN

Selain itu, ia menekankan untuk utang Indonesia tidak hanya pembayaran yang lancar. Namun, jumlahnya yang meski saat ini tinggi, tapi masih jauh di bawah ambang batas utang yang ditetapkan UU Keuangan Negara, yakni 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), per akhir Maret 2023, posisi utang pemerintah tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun. Rasio utang ini tercatat sebesar 39,17 terhadap PDB.

Dalam data tersebut, Kemenkeu tidak merinci jumlah pembayaran utang yang dilakukan setiap tahunnya. Hanya ada jumlah pembayaran bunga utang tanpa menyebut jumlah pokok utangnya. Lantas seperti apa realisasi pembayaran utang pemerintah?

Tercatat, selama rezim Jokowi periode kedua atau lima tahun terakhir, pembayaran bunga utang selalu rutin dilakukan dan jumlahnya cukup besar. Pembayaran bunga utang masuk dalam belanja pemerintah pusat bagian non K/L.

Lihat Juga : Bandara Juanda Siap Terbangkan 36 Ribu Calon Jemaah Haji dari Jatim

Dalam belanja non K/L, ada penjabaran mengenai pembayaran bunga utang dan subsidi (energi hingga pupuk).

Lihat saja pada 2018, pemerintah merealisasikan belanja non K/L sebesar Rp608,23 triliun, di mana untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp258,09 triliun dengan rasio 29,9 persen terhadap PDB.

Lalu, pada 2019 pembayaran bunga utang meningkat menjadi Rp275,54 triliun dengan rasio 30,2 persen. Kemudian, pada 2020 pembayaran bunga utang meningkat lebih tinggi lagi, yakni 14 persen dari 2019, menjadi Rp314,08 triliun dengan rasio 38,7 persen terhadap PDB.

Selanjutnya, pada 2021 pembayaran bunga utang berkurang sekitar Rp29,77 triliun dibandingkan 2020, yakni menjadi Rp284,31 triliun dengan rasio 41 persen terhadap PDB.

Pembayaran bunga utang terlihat meningkat signifikan pada 2022. Sepanjang tahun itu, pemerintah merealisasikan pembayaran bunga utang yang mencapai Rp386,34 triliun dengan rasio 39,57 persen.

Sementara itu, pembayaran bunga utang pada periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau kurun waktu 2009-2013 cukup fluktuatif, namun masih dalam tren naik.

Pada 2009 pembayaran bunga utang mencapai Rp93,8 triliun dengan rasio 28,3 persen terhadap PDB. Lalu, turun menjadi Rp88,4 triliun dengan rasio 24,5 persen pada 2010.

Setelah itu naik lagi menjadi Rp106,6 triliun dengan rasio 23,1 persen pada 2011. Kemudian, naik lagi menjadi Rp117,7 triliun dengan rasio 23 persen pada 2012.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan permasalahan utang pemerintah sebenarnya terletak pada produktivitasnya.

Lihat Juga : Ancaman Gagal Bayar Utang AS Bayangi IHSG Hari Ini

Ia menilai utang masih belum optimal dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Padahal, seharusnya utang bisa menjadi stimulan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi apalagi pasca pandemi.

Rizal menyebut utang di era Jokowi banyak dibelanjakan untuk infrastruktur, di mana dampaknya dalam jangka panjang. Pasalnya, dalam pembangunan infrastruktur sendiri ada time-lag untuk optimalisasi dan utilitisasinya.

Hal ini disebabkan faktor kesiapan regulasi daerah serta konektivitas antara wilayah dan antar sektor ekonomi.

"Hanya saja pembangunan infrastruktur ini masih belum terkoneksi langsung dengan aktivitas ekonomi dan produksi hasil-hasil di pedesaan ke pasar. Termasuk juga dari sisi pengolahannya," tutur Rizal kepada CNNIndonesia.com.

Jika dilihat dari trennya, jumlah utang pada periode Jokowi semakin meningkat jumlahnya hingga tiga kali lipat dari periode 2015-2019 dan 2019-2022, yakni mencapai Rp7.879 triliun.

Sedangkan, pada masa pemerintahan SBY selama dua periode 2004-2009 dan 2009-2014, jika dilihat dari data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Bank Indonesia (BI), tercatat utang Indonesia mencapai US$141,3 miliar atau sekitar Rp2.178,36 triliun (asumsi kurs Rp15.416 per dolar AS).

Rizal menuturkan utang semestinya dialokasikan kepada yang produktif, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk untuk infrastruktur.

Namun, infrastruktur yang dibangun adalah yang mampu menyelesaikan masalah pertumbuhan ekonomi yang selama ini hanya di angka kisaran 5 persen per tahun.

Selain itu, utang juga perlu didorong dan dialokasikan terhadap infrastruktur sektor industri manufaktur. Termasuk industri hulu sebagai penopang utama sustainabilitas produksinya.

Misalnya perlu direvitalisasi industri manufaktur, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki, tekstil, logistik, hingga transportasi.

"Sehingga biaya transportasi bisa menurun. Sehingga daya saing ekonomi semakin meningkat," ucap Rizal.

Lihat Juga : Bunga Utang Pemerintah Tembus Ratusan Triliun per Tahun, Cek Angkanya

Sedangkan untuk industri-industri hilir, utang seharusnya dipakai untuk pengembangan industri yang berbasis sumberdaya alam, baik pertanian dan tambang, sehingga mampu menyerap jumlah tenaga kerja baru, jumlah output, dan upah atau pendapatan yang meningkat.

Dengan kata lain, utang harus menghasilkan nilai tambah dalam membentuk PDB. Dengan begitu, utang bisa dibayar atas nilai tambah dari pemanfaatan dan utilisasi akan utang itu sendiri.

Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai apa yang disampaikan JK tadi sangat masuk akal. Terlebih, beban bunga utang saat ini saja cukup besar, yakni hampir Rp400 triliun pada tahun ini.

Ia bahkan mengatakan pada tahun depan atau saat pemilu beban bunga utang bisa meningkat lagi ke level Rp500 triliun. Hal ini tak lepas dari suku bunga yang naik serta inflasi global masih tinggi.

"Itu artinya akan menghabiskan banyak sekali pendapatan negara, terutama pendapatan pajak akan tersedot sebagian untuk bayar utang," ucap Bhima.

Lihat Juga : Paripurna DPR, PKS - Demokrat Minta Pemerintah Tunda Pembangunan IKN

Di sisi lain, tingginya suku bunga dan inflasi global pun bisa memberikan tekanan bagi pemerintah untuk mengerek suku bunga acuan demi menarik kreditur membeli surat berharga negara (SBN) dalam negeri.

Bhima mengatakan pembengkakan utang terjadi karena 88 persen strukturnya adalah SBN, di mana bunganya relatif tinggi sekitar 6-7 persen.

Ia juga mengkritisi pemerintah yang selalu mengklaim kenaikan utang terjadi karena pandemi. Padahal utang Indonesia sudah tinggi bahkan sebelum pandemi.

Tak hanya itu, pemerintah juga kerap kali mengklaim utang untuk belanja infrastruktur. Padahal infrastruktur tak berkorelasi dengan kenaikan indeks logistik.

Artinya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah belum bisa menurunkan biaya logistik secara signifikan.

Bhima menyebut yang terjadi saat ini adalah semakin banyak utang untuk infrastruktur, tapi biaya logistiknya masih tinggi, indeks logistiknya anjlok, dan daya saing di sektor manufaktur terus menurun.

Berdasarkan data World Bank, posisi Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023 memang anjlok. Tercatat dari 139 negara, Indonesia menempati peringkat ke-63, turun 17 peringkat dari peringkat ke-46 pada 2018.

Lihat Juga : Jadwal Keberangkatan Perdana Jemaah Haji di 6 Bandara AP II

Agar utang itu tak terus membesar, Bhima mengingatkan beberapa hal kepada pemerintah. Pertama, presiden harus melakukan langkah-langkah progresif seperti pembatalan utang.

Kedua, menggunakan fasilitas Debt Service Suspension Initiative (DSSI) atau keringanan pembayaran utang luar negeri yang berlaku di G20.

"Meskipun ini sifatnya temporer, tetapi Debt Service Suspension Initiative ini memang diharapkan bisa memberikan ruang bagi presiden untuk menghitung kembali beban-beban utangnya," imbuh Bhima.

Ketiga, presiden harus berani dan tegas memangkas belanja yang boros atau belanja yang tidak berkorelasi terhadap kenaikan daya saing. Bhima mencontohkan, belanja itu seperti belanja pegawai. Ia pun mewanti-wanti pemerintah untuk tidak malah menaikkan gaji PNS.

"Harusnya biaya belanja pegawai itu dikurangi karena itu salah satu kontributor yang membuat menyempitnya ruang fiskal," katanya.

Dari sisi pajak, Bhima menyebut kalau mau kemampuan bayar utangnya baik, maka kemampuan menghasilkan penerimaan pajak juga harus didorong. Minimum rasio pajak Indonesia idealnya harus bisa di atas 12 persen.

"Jadi siklus setan ini harus diputus, jadi gak bisa menggunakan utang untuk pembangunan, tapi sebaiknya menggunakan pajak untuk pembangunan, itu yang benar. Menggunakan kerja sama swasta untuk pembangunan, jadi bukan dengan utang," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]