Mandalika, Warisan Utang Rp4,6 T dan Rencana Ambil Alih oleh Pemda NTB

CNN Indonesia

Selasa, 20 Jun 2023 07:05 WIB

Sirkuit Mandalika yang sempet diandalkan demi menggaet wisatawan kini tengah menghadapi polemik mulai dari kerugian hingga masalah utang Rp4,6 triliun. (CNN Indonesia/Meutia Rahmawati)

Jakarta, CNN Indonesia --

Sirkuit Mandalika menjadi salah satu andalan pemerintah dalam menggaet wisatawan khususnya turis asing ke Indonesia dengan menghelat event olah raga internasional seperti MotoGP 2022 dan World Superbike (WSBK).

Event MotoGP Mandalika 2022 menjadi pelepas dahaga Indonesia 25 tahun lamanya setelah terakhir kali menggelar balap motor kelas dunia itu di Sirkuit Sentul pada 1997 silam.

Bahkan, Mandalika menjadi salah satu sirkuit yang mungkin sulit dilupakan The Baby Alien alias Marc Marquez. Pasalnya, Marquez harus rela crash empat kali saat free practice dan warm up, gagal balapan, hingga divonis mengalami diplopia lagi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

Sandi Minta Rencana Hapus WSBK dari Sirkuit Mandalika Dikaji Lagi

Tak hanya itu, gegap gempita MotoGP Mandalika juga dikenang dunia berkat aksi unik pawang hujan Raden Rara Isti Wulandari alias Mbak Rara.

Kearifan lokal ini muncul ketika seisi sirkuit diselimuti awan hitam hingga petir menggelegar, tepat sebelum balapan dihelat pada 20 Maret 2022 lalu.

Sang pawang hujan ini muncul di area pit lane sembari komat-kamit melafalkan mantra khusus. Mbak Rara mengenakan helm proyek berwarna putih, jaket bermotif kain khas Indonesia, dan bertelanjang kaki. Ia membawa alat khusus selayaknya cawan yang dipukul-pukul dengan tongkat kecil.

Sebelum MotoGP, aspal Mandalika sudah lebih dahulu digunakan untuk balapan World Superbike (WSBK). Sirkuit di Lombok Tengah ini masuk kalender WSBK sejak 2021.

Bahkan, dunia punya kenangan abadi dengan ajang WSBK Mandalika 2021. Saat itu, Bos Ducati marah besar karena oknum panitia lokal meng-unboxing kargo motornya secara ilegal.

Lihat Juga :

Drama Gubernur NTB dan InJourney yang Gagal Kelola Mandalika

Namun siapa sangka gemerlap event-event tersebut rupanya meninggalkan kerugian bagi Indonesia. Untuk WBSK, rugi Rp100 miliar dan MotoGP merugi Rp50 miliar.

Tak hanya rugi, gagal balik modal ini juga menyumbang utang Rp4,6 triliun yang dipikul InJourney selaku holding BUMN Pariwisata pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengeluhkan utang tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR. Doni mengungkapkan mereka memiliki kewajiban jangka pendek Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebesar Rp3,4 triliun.

Pada akhirnya, WSBK yang diklaim sepi sponsor terancam dicoret dari kalender Pertamina Mandalika International Street Circuit.

Lihat Juga :

IHSG Diprediksi Masih Menguat Hari Ini

Selain itu, InJourney melalui PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun untuk menyelesaikan sengkarut utang tersebut.

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term (jangka pendek) ini, di antaranya untuk bayar pembangunan Grandstand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event," kata Direktur Utama InJourney Dony Oskaria dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

Komisi VI DPR pun merestui pengajuan PMN InJourney itu di dalam rapat yang digelar sehari setelahnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

Di tengah sengkarut polemik utang Mandalika, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah muncul bak pahlawan kesiangan dengan niat mengambil alih pengelolaan Sirkuit Mandalika dari InJourney yang terlilit utang.

Lihat Juga :

Pegawai Bank Cs di China Dilarang Foya-foya Buntut Korupsi US$57 T

"Kalau memang InJourney enggak sanggup diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB. Insyaallah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini," ungkap Politikus PKS itu, dikutip dari Antara.

Ia menyebut kegiatan olahraga tidak selalu menguntungkan saat pertama kali dihelat karena sponsor cenderung terbatas, bahkan banyak penyelenggara merugi. Namun, Zulkieflimansyah berniat terus menggenjot pengelolaan hingga promosi agar agenda besar di Sirkuit Mandalika bisa menguntungkan atau cuan di kemudian hari.

"Sebagaimana ditegaskan dari awal oleh Pak Jokowi, penyelenggara boleh saja rugi, tapi stigma atau dampak keseluruhan terhadap ekonomi ini yang harus dipertimbangkan dan dijadikan acuan," tegasnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya

Pengamat BUMN Herry Gunawan menilai bisnis pariwisata, terutama yang berbentuk pembangunan sirkuit menganut sistem musiman. Artinya, potensi cuan baru diperoleh ketika event berlangsung.

Herry menegaskan biaya investasi untuk membangun KEK Mandalika memang mahal. Oleh karena itu, pengelolanya kudu punya napas panjang berupa modal dengan perhitungan matang sedari awal.

"Pengelolanya gak boleh manja. Harus punya daya tahan, inovatif, dan strategi jangka menengah-panjang. Rugi di awal biasa, yang penting sudah diperhitungkan sejak dini," kata Herry kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/6).

"Kalau brand Mandalika sudah kuat, kan peluang pendapatannya juga besar. Tiket, sponsor, hak siar, dll. Bahkan wilayah sekitarnya, terutama pariwisata bisa kena tetesan," imbuhnya.

Lihat Juga :

Pengusaha Tambang Curhat Ban Alat Berat Langka, Ancam Stok Batu Bara

Ia lantas menyinggung soal PMN Rp1,19 triliun yang dikucurkan pemerintah untuk keberlangsungan KEK Mandalika. Menurutnya, ini adalah sikap tegas pemerintah yang tidak tinggal diam dalam menggarap Mandalika.

Sementara itu, Herry menyebut InJourney bisa mempertimbangkan sumber pembiayaan lain untuk melunasi utang jangka panjang. Dengan catatan, perusahaan pelat merah itu bisa meyakinkan kreditur bahwa segi bisnis KEK Mandalika memang potensial.

Di lain sisi, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menyebut pihak pengelola Sirkuit Mandalika perlu mengevaluasi jika dirasa gelaran WSBK dan MotoGP seret sponsor. Ia menegaskan strategi marketing dan bisnis plan KEK Mandalika harus ditinjau kembali.

Danang meminta InJourney buka-bukaan soal bisnis plan mereka sedari awal. Pasalnya, memang sulit memimpikan balik modal di tahun-tahun pertama selepas pembangunan.

Lihat Juga :

Menkes Kekeh Hapus Dana Wajib Kesehatan 5 Persen APBN dari RUU Terbaru

"Kalau biaya konstruksi, pengembaliannya bakal lama. Tidak otomatis 1-2 tahun akan membawa untung, apalagi itu kawasan baru dan masih terus membutuhkan pengembangan infrastruktur. Artinya belanja untuk pengembangan KEK akan terus dibutuhkan. Biasanya sulit kalau harus mendapatkan untung dalam waktu singkat," tuturnya.

Tak jauh beda, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menilai kerugian InJourney adalah hal wajar. Ia menilai pengelola nombok karena belum terbangun ekosistem di kawasan Mandalika.

Menurutnya, membangun ekosistem butuh waktu dan tidak cukup hanya 1-2 tahun. Namun, Achmad menyebut BUMN seharusnya sudah punya kajian kelayakan sebelum pengembangan, di mana kajian tersebut yang menjadi dasar pengembangan Sirkuit Mandalika.

Ia mengatakan perlu dilihat bagaimana kajian kelayakan yang dibuat InJourney di awal. Achmad juga menyoroti soal penyesuaian angka dan pasar sehingga pemerintah berani jor-joran di KEK Mandalika.

Terlepas dari itu, Achmad menyarankan pemerintah mengucurkan sejumlah insentif untuk menarik sponsor dan dukungan besar lain dalam setiap gelaran akbar di Sirkuit Mandalika.

Lihat Juga :

Bappenas Dorong Prabowo Beli Pesawat N219 Amphibi Buatan PTDI

"Jika event tersebut merupakan penugasan pemerintah harusnya perlu diberi insentif. Prinsip penugasan adalah mengerjakan proyek yang tidak fisibel, namun ada misi khusus pemerintah, seperti upaya peningkatan jumlah kunjungan, pertumbuhan ekonomi, mengejar gap infrastruktur, dll," saran Achmad.

Soal drama akuisisi Sirkuit Mandalika oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah, ketiganya kompak menolak. Pasalnya, belum tentu kas daerah mampu menopang pengelolaan Sirkuit Mandalika tersebut.

Alih-alih untung, malah berpotensi memantik masalah baru. Ujung-ujungnya jadi alibi melahirkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru, yang pada akhirnya bakal tetap kelabakan mencari suntikan dana untuk mengelola arena balap motor itu.

"Permintaan Gubernur NTB itu gak usah ditanggapi. Nanti malah jadi alasan bikin BUMD baru untuk mengelola. KEK Mandalika harus dikelola secara bisnis. Biarkan BUMN yang urus. Pemda NTB bisa bekerja sama dengan InJourney," tegas Herry Gunawan.

"Saya yakin InJourney sudah memikirkan jangka panjang. Misalnya, kerja sama dengan ITDC, berkolaborasi memberikan inovasi di bidang pariwisata untuk mendukung bisnis InJourney. Jadi tercipta BUMN Incorporated. Ada aliansi strategis," sambungnya.

Senada, Sekjen TII Danang Widoyoko dan Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menyarankan Pemda NTB berkolaborasi dengan InJourney untuk menggarap KEK Mandalika, termasuk mengurus Pertamina Mandalika International Street Circuit di dalamnya.

"Pengambilalihan aset BUMN oleh Pemda NTB tidak mudah, skemanya mau seperti apa? Bagaimana biaya operation and maintenance-nya? Mending tidak pada isu pengambilalihan, harusnya kolaborasi antara BUMN, pemda, serta pihak lain dalam operasional dan pengembangan Mandalika," tandas Achmad.

[Gambas:Video CNN]