Blak-blakan Anak Buah Luhut Soal Impor KRL dan Nikel

Bagaimana ketersediaan suku cadang retrofit? Dipasok dari mana?

Ada, kita lihat masih bisa dari INKA segala macam. Jadi, kalau yang impor kereta bekas retrofitnya umur 15-18 tahun, sekarang kan umurnya sudah 30 tahun, berarti sisa 12 tahun lagi. Sebenarnya suku cadangnya 5 tahun lagi bisa jadi gak ada. Nanti jadi rongsokan, sudah gak kepakai.

Lalu, sikap Kemenperin dan Kemendag seperti apa? Masih menolak impor KRL?

Kemenperin kan menolak impor kereta bekas. Bukan (menolak impor), tapi kereta bekasnya. Kan poinnya, impor kereta bekas ditolak karena aturannya jelas, gak boleh pengadaan barang bukan baru. Tapi kan kita juga order sama INKA 16 trainset yang sudah fix, nanti 8 tambahan, plus 19 trainset retrofit. Itu INKA sudah megap-megap disuruh ngerjain itu.

Ya sudah, ini kan sudah nih dalam negerinya. Kita bilang sama Kemenperin ordernya sudah gede banget. Kalau ditotal ada Rp9 triliun lebih buat 24 rangkaian baru plus 19 retrofit. Kalau ditambah PMN INKA ada Rp3 triliun lagi.

Iya, sudah (Menperin Agus Gumiwang setuju impor KRL baru), kemarin di rapat sudah. Mau gimana lagi? Kan order di dalam negeri sudah banyak. INKA disuruh ngerjain 19 retrofit, terus bikin 24 baru, 24 loh.

Ini Rp9 triliun maksudnya yang disebut Pak Luhut untuk INKA itu, yang Rp9,3 triliun?

Iya. Jadi, nanti mungkin PMN dari negara akan cover 70 persennya lah. Kalau pun dipilih PMN. Terus nanti akan ada Rp3 triliun buat INKA. Jadi, ini kalau dibilang keberpihakan ke dalam negeri sudah gede banget. Tapi kan sekarang kita harus ada kontingensi dong. Bisa gak beli kereta impor baru? Tapi, gak usah banyak-banyak jumlahnya. Cek lah ke INKA, KCI, sama KAI berapa, katanya 3 (trainset) bisa.

Lihat Juga : Zulhas Ungkap Impor Pangan Makin Besar Dibandingkan 2004 Silam

Jadi total berapa duit untuk INKA? Rp9,3 triliun itu termasuk PMN Rp3 triliun apa beda?

Iya sudah termasuk yang Rp9,3 triliun. Jadi, Rp3 triliun sudah termasuk ke Rp9,3 triliun itu. Untuk KAI-nya Rp6,3 triliun.

Terus sekarang proses impornya sudah sejauh mana?

Jadi, nanti tinggal ngecek bener enggak proses impornya ini bisa dilakukan, si Jepang bisa gak kasih kita 3-4 trainset itu. Sudah, itu saja.

Saya enggak tahu kalau impor baru ini apa perlu rekomendasi Kemenperin nggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas gak ada satu aturan yang kita langgar untuk impor baru ini, karena itu kontingensi kita dan jumlahnya kan gak banyak.

Ya sudah lah (Kemenperin dan Kemendag oke), yang penting kan gak ada aturan yang dilanggar. Kemarin di rapat sudah diputuskan itu, opsi impor 3-4 trainset baru ini di-exercise. Bisa kemungkinan 4 trainset, nanti dilihat dapatnya berapa, tapi gak akan lebih dari 4 trainset.

Nanti harus dicek ke Jepang, kalau misalnya gak bisa (impor 3-4 trainset) ya sudah. Kan kereta itu pakai kereta Jepang. Jadi, bertahun-tahun pakai kereta bekas, ekosistemnya segala macam Jepang banget.

Benar enggak ada sikut-sikutan China sama Jepang soal impor KRL? Katanya kalau Indonesia impor KRL bekas dari Jepang, China gak mau kasih pinjaman buat bayar utang proyek KCJB?

Enggak, nggak ada. Gak ada hubungannya, itu saya jamin enggak ada. Kita kan hati-hati impor KRL tidak baru ini karena dulu sempat ada kasus juga, kita gak mau terulang kesalahan yang sama. Apalagi sekarang aturannya gak membolehkan.

Nggak ada. Itu cocoklogi. Nggak ada, enggak ada. Saya jamin. itu ngarang. Karena memang nggak ada korelasinya. Enggak ada.

Lihat Juga : Bocoran Pertamina soal Harga Pertamax Green 95

Pengamat dan netizen suka mengkritik Pak Luhut menentukan nasib KRL, padahal belum pernah naik KRL. Sebenarnya Pak Luhut sudah pernah naik KRL belum?

Kalau Pak Luhut saya gak tahu. Tapi saya dulu zaman kuliah bolak-balik naik KRL. Saya kuliah di Universitas Indonesia (UI). Tahu gak dulu ada istilah SDB? Serangan Depok Baru. Gila, yang naik di Depok Baru banyak. Tapi gini, Pak Ateh Kepala BPKP, kita juga ngerti. Kan dulu zaman mereka kerja itu juga naik KRL.

Poinnya bukan di Pak Luhut, ini kan dilempar ke Kemenko Marves. Kita disuruh bantu memutuskan. Tapi yang jelas kan kita bisa ketemu solusinya. Makanya jangan marah-marah dulu. Kalau ada aturan mana mau kita tabrak, nanti dipenjara semua kita. Paling telak permendag itu.

Menyambung soal kereta, operasional KCJB jadinya Oktober? Kenapa molor?

Ya, operasional commercial itu Oktober. Agustus itu kita istilahnya angkut penumpang, tapi gak bayar. Pokoknya ini perintah bos-bos di atas, warga di sepanjang jalur rel segala macam (gratis). Karena kan dilihat di media sosial, videonya, mereka nungguin. Itu nanti kita atur segala macam supaya mereka bisa naik.

Itu perintahnya. Agustus itu uji coba penumpang dan tanpa penumpang, yang penting dari kita sebelum angkut penumpang, sertifikat layak operasinya sudah ada.

Uji coba gratis bagaimana skemanya? Siapa yang diprioritaskan?

Iya (tiga bulan gratis, Agustus-Oktober). Nanti dilihat. Itu iya, warga pinggiran rel. Kalau masyarakat umum mau, daftar saja nanti. Kita sediakan lah mekanismenya. Semua bisa.

Pulang pergi, asal jangan terlambat saja. Kalau terlambat ditinggal. Pasti dijatah lah, gak boleh naik dua kali. Kasian yang lain dong.

Menurut saya beda memang ketika sudah coba. Bayangkan saja dari Halim baru makan snack, tiba-tiba 20-25 menit sudah sampai Padalarang. Kita kan melihatnya kereta cepat apalah ribut segala macam, tapi ketika sudah naik, beda feeling-nya. Gila nih, 25 menit ke Padalarang, 20 menit lah bisa.

Masyarakat memang antusias menyambut uji coba gratis sih antusias, tapi nanti setelah beroperasi komersial belum tentu seantusias itu. Bagaimana siasat pemerintah, terutama soal penetapan tarif?

Ya kita sih kemarin diskusi tarifnya mendekati Rp300 ribu. Jadi, kalau Argo Parahyangan (Gopar) Rp250 ribu, 3,5 jam. Jangan salah, Rp300 ribu dari Padalarang disediakan feeder, cuma 18-20 menit. Total 45 menit sudah termasuk tiket Rp300 ribu.

Kan di jalur kereta cepat ada jembatan, turun nanti ke stasiun kereta feeder. Dekat kok. Feeder sudah oke, kemarin kan sudah dilihat Pak Luhut. Tinggal jalan saja, tenang sudah kita pikirkan.

Lihat Juga : Profil Dirut Baru Blue Bird Adrianto Djokosoetono

Soal cost overrun sudah beres? Jadinya kesepakatan utang dengan China Development Bank (CDB) bagaimana, terutama soal suku bunganya?

Sudah, sudah beres. Sekarang 3,2 persen, sepakat 3,2 persen. Insyaallah deal, sampai kita tanda tangan. Tanda tangan belum, kan ada prosesnya, tapi ini sudah kesepakatan.

Sekarang Pemerintah AS kalau menerbitkan obligasi bunganya berapa? Ini kita dapat kan 45 tahun, obligasi AS untuk 30 tahun deh berapa bunganya? 3,9 persen. Jadi, bunga yang dikasih ke kita lebih rendah dibandingkan bunga obligasi Pemerintah AS. Jangan tanya obligasi Pemerintah Indonesia, lebih mahal lagi. Jadi, menurut saya tawaran dari CDB yang diberikan sudah oke banget.

Kan target awal kita penginnya sama kayak 2017, tapi kan sekarang beda. Waktu 2017 suku bunga global gak kayak gini. Jadi, saya bandingkan sama Pemerintah AS saja. Dulu waktu 2017, waktu kita dapat 2 persen, Pemerintah AS kasih 2,7 persen-2,8 persen. Jadi, selisihnya itu yang kita lihat dan itu cuma 30 tahun. Ini kan kita 45 tahun dan 15 tahun grace period, kita gak perlu bayar cicilan dulu selama 15 tahun awal. Kalau dibandingkan dengan Pemerintah AS lebih murah. Mau cari di mana lagi coba?

CDB masih kekeh minta jaminan APBN soal utang ini?

Sekarang sudah enggak, pakai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sekarang sama kayak yang lain. PII sudah oke, siap. Pokoknya gak beda jauh dengan PLN, Mandalika, segala macam. Ada struktur PII. Mereka (China) ya awalnya belum ngerti saja. Setelah kita jelaskan, gini-gini, oh ya sudah. Kayak orang pacaran saja, kan awalnya belum kenal gitu.

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait ekspor ilegal 5 juta ton nikel ore Indonesia ke China itu bagaimana?

Kita lagi cek ke Bea Cukai China. Tapi ada satu hal, waktu kita tutup 2020, kan 1 Januari ya itu ada beberapa shipment sudah keluar dari Indonesia pada Desember, mungkin baru masuk di China pada Januari.

Kita akan rekonsiliasi. Kita sudah koordinasi sama KPK juga soal ini. Saya bilang nanti saya dapatkan datanya dari Bea Cukai China. Iya, saya kontak langsung ke Bea Cukai China.

Itu kan sebenarnya sudah beberapa disebut, kita sempat ngecek juga, tapi salah satu alasannya itu. Pada 2021-2022 kita akan lihat volumenya berapa.

Dikirim dari Desember 2019, baru sampai Januari 2020, tapi kan nanti kita cek satu-satu. Bisa kelihatan kan nanti dari data Bea Cukai China. Nama kapalnya apa, siapa yang shipment, sampai sana tanggal berapa, dikirim tanggal berapa, dari Indonesianya dari mana. Nanti kita minta detailnya. sekarang lagi diminta detailnya. Kita tunggu saja.

Kalau sudah ketahuan siapa pelakunya, apa sanksi yang akan dijatuhkan?

Ya kan jelas pelanggarannya apa, bisa dilihat, penyelundupan. Nanti ada sesuai hukumnya, detailnya ada di KPK.

Awal Juni 2023 ini kan sudah resmi dilakukan pelarangan ekspor bauksit, sudah ada itung-itungan potensi keuntungan setelah hilirisasi nanti?

Saya belum lihat detailnya, tapi kan sudah ada smelter aluminium di Morowali, ada 500 ribu sudah jadi. Satu lagi masih dibangun di Kalimantan Utara (Kaltara), mungkin di Kaltara 2025 baru jadi. Total sudah 1 juta. Kalau 1 juta ton aluminium kira-kira 6 juta ton bauksit.

Harusnya lebih besar dari nilai ekspor. Ini kan 1 juta ton. Kalau nanti 500 ribu dan 500 ribu ini asumsinya full year satu tahun ekspor, sekarang harganya US$2.200-US$2.300 sudah US$2,3 miliar dari 1 juta ton. Kita ekspor bauksit less than 1 miliar ore-nya. Itu saja sudah lebih tinggi.

Soal gugatan Uni Eropa (UE) terkait pelarangan ekspor bahan mentah RI kelanjutannya bagaimana?

Gas terus lah. Sekarang lagi banding. Ada urutan sidang, kita urutan 26 apa 27. Masih lama banget. Kita gak ada yang bisa estimate.

Terakhir, soal sawit bagaimana merespons aturan Undang-Undang Uni Eropa tentang Deforestasi (EUDR)? Apa gak akan ekspor sawit ke Eropa lagi?

Ya harus shifting pasar juga. Harus hedging kan. Eropa enggak mau, ya kita cari lain yang mau. Afrika butuh banyak, India juga masih tumbuh, China juga.