Ancaman Penumpang Terlantar di Balik Wacana Impor 3 Rangkaian KRL Baru

CNN Indonesia

Selasa, 27 Jun 2023 07:02 WIB

Pengamat mengingatkan rencana pemerintah mengimpor rangkaian KRL baru bisa membebani keuangan negara dan berisiko membuat penumpang terlantar.. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia --

Polemik pengadaan kereta commuter line (KRL) Jabodetabek terus bergulir. Setelah dibahas oleh para pemangku kepentingan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan akhirnya memastikan pemerintah bakal impor tiga rangkaian (trainset) baru dari Jepang.

Semula, pemerintah berencana untuk mengimpor darurat 10 hingga 12 trainset bekas dari Negeri Sakura tahun ini. Namun, dengan pernyataan Luhut tadi, wacana ini pun sirna.

Pengadaan KRL ini bisa dibilang penting. Pasalnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus mempensiunkan 10 rangkaian pada tahun ini dan 16 rangkaian pada 2024.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

Anak Buah Luhut Ungkap Asal Usul Uang untuk Impor 3 Rangkaian KRL Baru

"Karena itu rapat kemarin, saya minta dari tiga empat hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terganggu angkutan dengan kereta api. Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," papar Luhut di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

Ia mengatakan keputusan impor KRL baru itu dilakukan karena pemerintah tak mungkin mengimpor KRL bekas Jepang. Pasalnya, impor KRL bekas berpotensi melanggar tiga aturan; peraturan presiden (perpres), aturan di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Meski begitu, Luhut mengaku proses impor tiga trainset baru tadi masih dalam progres. Ia pun berjanji bakal melakukan sesegera mungkin, tetapi rangkaian kereta tidak bisa tiba tahun ini.

"Ya enggak bisa! (impor tahun ini)," kata Luhut.

Lihat Juga :

Erick soal Impor KRL Baru: Tinggal Modalnya Seperti Apa

Ia pun mengaku tak masalah jika impor KRL baru itu baru bisa tiba di Tanah Air pada 2025 mendatang. Menurutnya, selama ini kondisi KRL dalam negeri masih aman.

Untuk menyiasati kekurangan KRL, kata Luhut, pemerintah akan memindahkan beberapa rangkaian dari rute yang tak terlalu padat ke rute yang membutuhkan.

Merespons pernyataan terbaru dari Luhut tersebut, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno balik mempertanyakan negara mana yang bersedia menjual hanya tiga rangkaian KRL saja.

Menurutnya, mengimpor KRL bukan seperti membeli gorengan yang tinggal comot.

Lihat Juga :

Jokowi Bongkar 3 Contoh Masalah dalam Pengelolaan Anggaran di Daerah

"Mau enggak Jepang atau Korea produksi 3 trainset? Kan hitungannya mahal. Ini bukan gorengan yang bisa beli satu atau tiga," ucap Djoko kepada CNNIndonesia.com.

"Belum ada kan barangnya? Sudah pesan belum? Kalau gorengan kan ada yang jualan tinggal beli, kayak beli pisang goreng," sambungnya.

Kalaupun ada negara yang bersedia, Djoko mengultimatum pemerintah untuk mengucurkan subsidi tambahan alias Public Service Obligation (PSO). Pasalnya, pembelian KRL baru bakal membuat tarif membengkak.

Berdasarkan data yang ia kantongi, subsidi kereta api itu mencapai Rp3,3 triliun. Ini merupakan jumlah yang besar dibandingkan subsidi pada moda transportasi lain.

Lihat Juga :

Kemenko Perekonomian: 80 Persen Kebutuhan Susu RI dari Impor

"Bung Luhut mungkin enggak tahu itu besaran subsidi, dia enggak tahu itu. Nanti kalau enggak, tarifnya tinggi, teriak masyarakatnya," imbuh Djoko.

Ia juga merinci dua pertimbangan utama yang memberatkan imbas putusan pembelian KRL baru. Pertama, besaran subsidi alias PSO yang digelontorkan pemerintah harus bertambah atau tarif KRL bakal naik.

Kedua, PT Kereta Api Indonesia (KAI) bakal makin terbebani secara keuangan. Sebab, kantong perusahaan pelat merah itu bobol demi nombok proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Dengan risiko ini, Djoko menilai opsi awal mengimpor KRL bekas dari Jepang cukup tepat karena pertimbangan harga yang lebih murah. Apalagi, saat ini negara tengah membutuhkan trainset untuk mengganti rangkaian yang bakal pensiun.

Ia mengingatkan jika jumlah KRL tak memenuhi kebutuhan masyarakat, maka penumpukan manusia dalam gerbong bisa kian parah. Jangan sampai ini terjadi dan berimbas pada keselamatan.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio merasa sudah lelah mengingatkan pemerintah soal potensi terlantarnya 200 ribu penumpang KRL jika mereka tak lekas menyediakan armada tersebut pada tahun ini dan tahun depan.

Seperti Djoko, Agus juga berpendapat sebaiknya pemerintah melakukan impor KRL bekas saja untuk menutupi armada yang dipensiunkan. Terlebih, anggaran pemerintah terbatas dan kereta buatan PT Industri Kereta Api (INKA) setidaknya baru bisa rampung pada 2025 mendatang.

Namun, pemerintah pun tetap teguh tidak mau mengimpor KRL bekas. Bahkan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang tak sudi memberikan rekomendasi untuk impor tersebut.

Lihat Juga :

Kemenhub Tepis Isu Tarif KRL Bakal Naik Imbas Impor 3 Rangkaian Baru

Risiko Ditanggung Penumpang

Oleh karena itu, Agus Pambagio pun hanya pasrah soal rencana pengadaan tiga KRL baru dari Jepang tadi. Menurutnya, terserah mau dari negara mana impor itu dilakukan, yang penting kereta harus ada di Indonesia secepatnya.

Ia menekankan jika kereta yang sudah tua dipaksakan beroperasi, tentu itu membahayakan penumpang.

Berdasarkan data KCI, pengguna KRL saat ini berada di angka 850 ribu orang per hari. Adapun volume tertinggi pada tahun ini adalah 975 ribu dan akan terus bertambah.

"Kalau dipaksakan akan tinggi tingkat kecelakaannya. Tapi pemerintah enggak mau dengar. Jadi terserah," ucap Agus dengan nada kesal.

Lihat Juga :

IMF Minta Jokowi Longgarkan Pembatasan Ekspor Nikel Cs

Ia menambahkan jika kelak terjadi permasalahan pada operasi KRL karena kekurangan armada dan mempertahankan armada tua, publik tinggal menunjuk hidung para pejabat yang berwenang.

Para pejabat yang ia maksud ada tiga. Pertama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang karena tak memberikan rekomendasi impor KRL.

Kedua, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi karena tak bertanggung jawab terkait perencanaan. Ketiga, Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan.

"Harus ada yang ditunjuk. Harus ada yang salah. Publik sudah mengingatkan," ucap Agus Pambagio.

Lihat Juga :

Menkeu Waspadai Gejolak Pangan Picu Inflasi dan Ganggu Ekonomi RI

Agus pun menyinggung harga impor tiga trainset KRL yang diwacanakan Luhut belum juga dibocorkan pemerintah.

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menegaskan pembelian rangkaian KRL baru tersebut tidak menggunakan uang PT KAI ataupun PT KCI.

Berdasarkan keterangannya, uang untuk membeli KRL tersebut murni dari pemerintah alias dari APBN. Ia menyebut ada dua opsi penggunaan uang negara dalam pembelian KRL baru ini.

Pertama, pemerintah akan menaikkan anggaran PSO KRL di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kedua, pemerintah bakal menyiapkan penyertaan modal negara (PMN).

Lihat Juga :

Kemenkeu Tegaskan Kenaikan Tunjangan Kinerja PNS Tak Bebani APBN

Meski begitu, Agus mempertanyakan apa duit dari APBN itu sudah ada atau belum.

"Tapi ada enggak uangnya? Kementerian Keuangan sudah diajak bicara belum? Kan Luhut enggak bisa sendiri. Jadi kondisinya sudah gelap. Nah karena sudah gelap itu saya sudah malas komentar. Saya bilang terserah," ujarnya.

Segendang sepenarian, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang mengatakan impor KRL baru memang bagus karena produknya lebih bagus dan tahan lama.

Namun, jumlah itu tak bisa menutupi 26 KRL yang bakal dipensiunkan pada tahun ini hingga 2024 mendatang. Terlebih, KRL baru kemungkinan baru bisa tiba di Tanah Air dua tahun mendatang.

Ia menduga langkah pemerintah lebih memilih impor KRL baru dari Jepang karena harganya yang lebih murah dibanding PT INKA.

[Gambas:Photo CNN]

"Benchmark saya, kita beli MRT pada 2015 itu dari Jepang harganya Rp14,58 miliar per unit tapi kalau beli di INKA 2023 ini harga sekitar Rp20,4 miliar per unit, sarana MRT dan KRL adalah sama. Mungkin selisih inflasi dari 2015 ke 2023 tidak sampai miliaran," terang Deddy.

Dalam kondisi ancaman penumpang yang terlantar imbas kurangnya armada, ia menilai Luhut tidak mampu mengambil keputusan kritis. Deddy menyebut saking umur gerbong sudah tua, beberapa KRL sudah banyak yang dipotong dari 12 menjadi 8 gerbong saja.

"Jadi pendek. Kalau hanya diminta beli baru kenapa enggak dari dulu saja diputuskan sejak pertengahan 2022, dulu ketika KCI mau impor KRL bukan baru," imbuh Deddy.

Terkait informasi bahwa KCI bakal melakukan peremajaan sarana (retrofit) 19 rangkaian KRL lama untuk melayani penumpang selama lima tahun ke depan, menurutnya proses ini juga membutuhkan waktu.

"Retrofit perlu waktu lama, teorinya paling cepat sembilan bulan. Bagaimana kalau gagal? Sementara retrofit tidak ada regulasinya, tidak ada standar retrofit. Pelanggan KRL tetap jadi korban bila pemerintah tidak peka," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]