Kemenkeu Tak Pernah Baca Proposal Rp1 T untuk World Beach Games

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata buka-bukaan terkait mundurnya Bali menjadi tuan rumah World Beach Games (WBG) 2023.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons tudingan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) bahwa birokrasi penggunaan anggaran untuk ajang tersebut terlalu ribet.

Ia membantah dan menyatakan bahwa pernyataan KOI tersebut tidak benar.

"Kemenkeu membantah (pernyataan) KOI (Komite Olimpiade Indonesia) alasan anggaran (penyebab) batal gelar AWBG," ujar Isa kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/7).

Menurutnya, Kemenkeu sudah menyetujui anggaran untuk ajang tersebut. Anggaran sebesar Rp466 miliar yang disetujui juga sudah sesuai dengan yang proposal yang diajukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Terkait dengan anggaran yang diajukan sebesar Rp1 triliun, Isa menekankan tidak pernah melihat proposal tersebut.

"Saya enggak pernah baca proposal Rp1 triliun. Proposal dari Kemenpora Rp446 miliar," imbuhnya.

Isa mengakui memang awalnya Kementerian Keuangan hanya merestui anggaran sebesar Rp221 miliar dari Rp466 miliar yang diajukan Kemenpora. Namun, setelah dilakukan review ulang akhirnya disepakati Rp466 miliar.

"Benar ada review BPKP (bukan bersama DJA) yang menghasilkan angka Rp200 miliar lebih," jelas Isa.

Sementara itu Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan sejatinya kegiatan WBG belum masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenpora pada 2023 ini.  

"(Sebenarnya) Sudah ada arahan dan rapat untuk menganggarkan. Namun, angka pasti belum disepakati hingga beberapa waktu lalu. Agaknya ada gap antara perencanaan dan ekspektasi pembiayaan dengan sponsor," katanya dalam akun twitternya @prastow Rabu (5/7).

ANOC mengumumkan pada Selasa (4/7) bahwa World Beach Games (WBG) 2023 Bali resmi dibatalkan.

Dalam rilis resmi ANOC di laman resminya, pembatalan terjadi karena Bali mundur dari komitmen sebagai tuan rumah WBG 2023. ANOC menyebut panitia penyelenggara lokal (LOC) Bali telah menarik diri dari komitmen.

Dijelaskan ANOC, LOC Bali terpaksa menarik diri dari komitmen karena anggaran dari pemerintah belum turun. Dengan anggaran yang belum turun dan persiapan yang tinggal sebulan, LOC Bali merasa tak bisa berbuat apa-apa.

Namun, hal itu dibantah oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. Ia mengungkapkan memang ada masalah dengan anggaran pesta tersebut.

Masalah terjadi terkait perbedaan (gap) antara anggaran yang diajukan sebesar Rp1 triliun kepada pemerintah dan yang disetujui hanya Rp466 miliar. Tapi masalah sudah selesai.

"Tidak benar tidak mendapat dana dari pemerintah. Saat saya mulai menjabat dilakukan review ulang bersama BPKP dan DJA juga sehingga menghasilkan angka Rp446 miliar (dari awalnya Rp221 miliar), yang mungkin panitia juga masih merasa tidak cukup," kata Dito.