Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG hingga listrik pada tahun ini jebol.
Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengingatkan stakeholder terkait, seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) untuk mengendalikan volume subsidi tersebut.
"Risiko pelampauan kuota subsidi dan kompensasi BBM, LPG, dan listrik memang kami terus mencermati hal tersebut karena memang ada potensi itu," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (11/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Isa mengatakan dampak potensi jebolnya kuota subsidi tersebut masih netral terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Pasalnya, harga BBM hingga bahan baku listrik tahun ini lebih rendah dari perkiraan pada penyusunan APBN.
"Tapi, ini akan terus kami cermati dan kami ingin mengajak semua pihak agar konsumsi BBM, listrik, dan LPG subsidi bisa kita kendalikan bersama dan tidak melampaui kuota yang sudah ditetapkan," tutup Isa.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat hingga akhir Juli 2023 sudah menyentuh Rp1.020,4 triliun. Rinciannya, Rp493 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp527,4 triliun sisanya untuk belanja non-K/L.
Ani, sapaan akrabnya, juga merinci ada Rp562,6 triliun belanja pemerintah pusat yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk subsidi BBM, LPG, dan listrik.
Ia menyebut negara sudah menggelontorkan Rp48,5 triliun untuk subsidi dan kompensasi listrik hingga akhir Juli 2023. Lalu, subsidi LPG 3 kg mencapai Rp37,7 triliun dan Rp59,7 triliun diberikan untuk subsidi dan kompensasi BBM.