Ekonom Anggap Wajar Keputusan Jokowi Naikkan Gaji PNS dan Uang Pensiun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji PNS pusat dan daerah serta TNI/ Polri sebanyak 8 persen untuk tahun depan. Ia juga mengerek uang pensiunan sebesar 12 persen.

"RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen, yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional," ujar Jokowi dalam Pidato Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Rabu (16/8).

Tercatat, pemerintah mengalokasikan Rp52 triliun untuk kenaikan gaji PNS dan uang pensiunan tersebut.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai langkah pemerintah menaikkan gaji PNS dan uang pensiunan wajar dilakukan asalkan tidak menambah beban belanja dari APBN.

Yusuf mengatakan hal tersebut mengingat target penerimaan pemerintah di tahun depan lebih besar dari tahun ini.

Sehingga, pertumbuhan penerimaan negara akan selaras dengan pemerintah mengeksekusi beragam program belanja yang sudah ditentukan, termasuk belanja pegawai.

"Maka saya kira kenaikan gaji ini relatif masih dapat diterima," ucap Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/8).

Pemerintah sendiri menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun pada 2024. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473 triliun, serta hibah Rp0,4 triliun.

Sementara, untuk belanja pemerintah mematok angka Rp3.304,1 triliun pada RAPBN 2024. Ini terbagi ke dalam belanja pemerintah pusat Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun.

Yusuf mengingatkan beberapa PNS terutama yang bekerja sebagai guru di daerah punya nasib yang jelek.

"Sehingga harapannya dengan kenaikan gaji PNS ini setidaknya bisa memberikan peningkatan kesejahteraan PNS secara bertahap," ucapnya.

Menurutnya, jika nantinya kenaikan gaji PNS dan uang pensiunan ini membebani belanja dalam APBN, pemerintah juga bisa saja melakukan penyesuaian.

Setali tiga uang, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kenaikan gaji PNS dan pensiunan secara ekonomi cukup bisa dipahami.

Kenaikan ini, menurutnya, mengacu pada dua alasan.

Pertama, inflasi. Ronny mengatakan sejak kenaikan gaji PNS dan pensiun terakhir, sekitar dua tahun lalu, akumulasi inflasinya memang sudah mencapai 8 persenan.

"Jadi dalam dua tahun terakhir, daya beli PNS berdasarkan pendapatannya sebenarnya sudah tertekan sebesar itu. Karena itu masih cukup bisa dipahami," jelasnya.

Kedua, karena Jokowi mematok pertumbuhan ekonomi yang cukup optimis, yakni 5,2 persen.

Lihat Juga : Airlangga: APBN 2024 Dirancang untuk Respons Dinamika Perekonomian

Ronny menuturkan jika melihat perkembangan ekonomi global dan data pertumbuhan ekonomi tempo hari, perekonomian RI sudah tertekan dari sisi ekspor impor, di mana keduanya bahkan minus. Investasi pun sama, angka pertumbuhannya biasa saja.

Oleh karena itu, pemerintah harus mencari akal agar pertumbuhan bisa tetap bertahan di level lima persen. Sebagaimana pertumbuhan kuartal dua tempo hari, peran belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga sangat tinggi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di angka lima persen.

Ronny mencatat belanja pemerintah tumbuh paling tinggi, diikuti konsumsi rumah tangga.

"Jadi dengan menaikkan gaji PNS dan Pensiunan, akan ikut menjadi bantalan konsumsi rumah tangga. Dan dengan menaikan anggaran pembangunan, terutama infrastruktur, akan menjadi bantalan belanja pemerintah, di mana keduanya akan menjadi andalan pemerintah untuk meraih pertumbuhan 5,2 persen," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]