Selain itu, Faisal mengkritisi ekspor feronikel yang dilakukan Indonesia. Berdasarkan data per 2022, ekspor produk turunan nikel ini malah mendukung industrialisasi China.
Faisal mengakui memang hitung-hitungan awalnya hanya berfokus pada ekspor turunan nikel berkode HS 72, tidak memasukkan HS 73 dan HS 75. Akan tetapi, ia menyebut ekspor turunan nikel HS 72 memang paling dominan, di mana hampir separuhnya berbentuk feronikel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Feronikel itu diproduksi paling banyak, sebagian besar, hampir 100 persen (ekspor) ke China. Jadi, hampir 100 persen (96,7 persen) feronikel yang dihasilkan 'brek' dibawa ke China, bukan jadi bahan baku buat diolah lebih lanjut di Indonesia. Sisanya diekspor ke negara lain. Mulainya 2015 kenceng. Hilirisasi ini semua hampir diekspor ke China, tidak memperkokoh struktur industri di Indonesia," bongkar Faisal.
Ia kemudian membedah seberapa penting ekspor bahan mentah Indonesia ke China. Ternyata, 81,5 persen impor feronickel Negeri Tirai Bambu pada tahun lalu didatangkan dari Indonesia.
Faisal menyebut China sangat senang karena tidak perlu mempertahankan pabrik feronikel di China yang bertenagakan energi kotor. Negeri Tirai Bambu itu pun 'berkotor-kotor' ria di Indonesia, dengan membawa pulang harga bijih nikel murah dan bebas bayar pajak.
"Hilirisasi di Indonesia menopang industrialisasi di China. Indonesia kan ekspor ferronickel, itu keluarga HS 72. Dijual ke China, diproduksi lebih lanjut di China, diekspor ke seluruh dunia. Ekspor Indonesia ke China naik, ekspor China naik lebih kencang lagi. Itu tidak terjadi sebelumnya-sebelumnya dari 2000-an, tapi dia (China) dapat tenaga baru dari asupan Indonesia," tuturnya.
Menurutnya, hilirisasi beda dengan tambang yang punya masa kontrak. Oleh karena itu, Faisal mendesak negara harus benar-benar hadir dengan menyandingkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di setiap gerak hilirisasi.
"Enggak ada istilah divestasi, seperti tambang Freeport, jadi negara tuh enggak bisa masuknya di mana. Kalau betul-betul strategis buat industri masa depan dan sebagainya, tolong dibuka celah agar publik ini ada di situ (hilirisasi)," saran Faisal.
Di lain sisi, Faisal cukup yakin pemain di hilirisasi nikel tanah air saat ini tak memenuhi berbagai syarat untuk mendapatkan sederet fasilitas dari pemerintah.
"Supaya semua terbuka dan baik, audit saja. Audit tax holiday dan pekerja. Kalau mereka banyak melanggar, cabut, di situlah kita masuk. That's the only way, karena ini bukan tambang tidak ada program divestasi. Ini bisa seumur-umur mereka di situ karena statusnya industri," tegasnya.
"Itu yang bisa mengubah nasib kita dan ini harus cepat karena 13 tahun lagi habis (cadangan nikel)... Sudah jelas begini, jangan lagi buat kebijakan merembet ke bauksit dan ke mana-mana dengan cara kontroversial seperti ini, cukup nikel," tutup Faisal.
(skt/sfr)