Konflik Rempang di Tengah Urgensi Kelanjutan Investasi Asing

Di satu sisi, koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk segera menghentikan proses pembangunan Rempang Eco-city. Mereka menilai pembangunan proyek tersebut sekadar ambisi pemerintah pusat dan mengabaikan aspirasi masyarakat daerah.

"Kami Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI meminta Presiden mengambil sikap tegas untuk membatalkan program ini," kata perwakilan koalisi sipil, Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi.

Proyek yang telah menyebabkan bentrok antar warga dan aparat ini dinilai berpotensi menghilangkan hak dan identitas masyarakat adat di daerah Rempang.

Tinjau Ulang Proyek Rempang

Senada, Kepala Pusat makroekonomi and Finance Indef Rizal Taufikurahman mengatakan proyek Rempang Eco-city sebaiknya dihentikan dulu. Ia mengingatkan pemerintah meninjau ulang business plan pengembangan investasinya agar tidak merugikan bahkan mengusir masyarakat asli pulau Rempang.

Rizal menyebut investasi yang harus dikembangkan sejatinya adalah investasi yang mampu memberi dampak ekonomi terhadap masyarakat, termasuk masyarakat sekitar PSN. Bukan justru sebaliknya.

"Bukankah tujuan investasi itu memberikan multiplier effect dan berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat? Tentu prinsip-prinsip ini perlu dipegang. Alih-alih UU Omnibus Law (Cipta Kerja) mengamanatkan dalam meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja," kata Rizal Kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/9).

Untuk itu, kata dia, dengan kasus ini sebaiknya perlu dijadikan pelajaran agar PSN yang lain bisa ramah, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga sosial masyarakat.

Justru dengan implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan Good Governance dalam berbisnis tidak hanya profit yang diperoleh, tetapi benefit dan sustainability sebagai aspek yang urgent dan menjadi pertimbangan mendasar.

"Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah mengambil langkah investasi yang tidak hanya profit tetapi benefit yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar," imbuh Rizal.

Ia menuturkan, kalau dilihat dinamika hingga saat ini, proyek tersebut sarat dengan padat modal. Karenanya, Rizal berpendapat jika proyek Rempang Eco-city tetap berlanjut yang diuntungkan adalah investor.

"Keberpihakan kepada pemodal atau investor jauh lebih dominan," ucapnya.

Setali tiga uang, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan proyek Rempang Eco-city harus dihentikan. Ia menilai penghentian proyek saat ini tak masalah karena masih proses pembebasan lahan.

Dengan begitu, biaya pembatalannya lebih kecil dibanding kerugian dari konflik sosial, kehilangan tenaga kerja di sektor perikanan, dan dampak lingkungan.

"Dibanding dipaksakan ujungnya malah merugikan masyarakat sekitar proyek," kata Bhima.

Ia mengingatkan pemerintah jangan hanya menilai sebuah proyek dengan hitungan untung rugi, tapi juga masukan dampak sosial-lingkungan. Apalagi, proyek Remoang Eco-city mau dipakai untuk produsen solar panel, ya harus konsisten dengan transisi energi berkeadilan.

Bhima berpendapat jika proyek dilanjutkan dengan dampak sosial yang buruk, justru memperburuk citra Indonesia. Pasalnya, para investor menganggap stabilitas keamanan berisiko, kemudian menjadi preseden bahwa proses investasi tidak memiliki standar sosial dan lingkungan yang memadai.

tak hanya itu, investor asal China juga harusnya sadar mereka telah memiliki standar yang lebih ketat pasca keluarnya Green Belt and Road Initiative atau membuat jalur sutra baru lebih hati hati soal safeguard lingkungan dan sosial.

"China sendiri ingin agar proyek di luar negeri dipandang positif kan. (Rempang) Eco-city bisa merusak citra itu," ucap Bhima.

Ia lantas meminta pemerintah perlu selektif memilih investasi, jangan yang berkualitas rendah demi ambisi hilirisasi. Harusnya dicek dulu bagaimana track record di negara asalnya, kemudian ESG atau safeguard-nya bagaimana.

Menurutnya, pemerintah jangan hanya terkesima dengan nilai komitmen investasi.

Bhima juga menyebut jika proyek Rempang Eco-city tetap berlanjut yang paling diuntungkan adalah Otorita Batam, Pengusaha China, dan aktor pemerintah yang berusaha membela proyek.

Ia mengatakan keuntungan proyek akan mengalir ke investor besar, termasuk menunjang proyek hilirisasi dengan nilai tambah dinikmati oleh perusahaan China.

"Karena lahan diklaim milik otorita kawasan Batam atau BP Batam maka uang sewa akan diterima BP Batam," katanya.

Berbeda dengan Rizal dan Bhima, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai proyek Rempang Eco-city harus terus berjalan.

Menurut dia, proyek itu sudah ada sejak 2004 dan terbilang lama. Sejak saat itu, kata Piter, Rempang membutuhkan investasi.

Oleh karena itu, investasi yang masuk saat ini akan masuk tidak boleh disia-siakan. Terkait bentrokan antara warga dan TNI-Polri, menurut Piter hal itu merupakan tantangan dari proses investasi yang bakal masuk ke Tanah Air.

Piter pun sependapat dengan Jokowi bahwa bentrokan terjadi karena faktor komunikasi dan perencanaan yang kurang matang saja.

"Bukan berarti saya tidak memepertimbangkan masyarakat Melayu di sana. Justru, yang perlu dilakukan adalah bagaimana memperbaiki komunikasi tersebut, memenuhi apa yang dituntut masyarakat di sana," kata Piter.

"Tapi bukan berarti kita membatalkan investasinya, kita butuh investasi itu. Karena tidak ada satu pun investasi yang bebas masalah," imbuhnya.

Ia menambahkan permasalah relokasi juga perlu segera dituntaskan. Masyarakat perlu diberi pengertian agar bentrokan pun terhindarkan.

Piter memandang investasi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dan bisa mendorong Indonesia menjadi negara maju. Karenanya, pemerintah tidak boleh mundur menghadapi tantangan yang ada.

"Saya kira kita tetap melaksanakan investasi tersebut, tapi dengan cara mencari solusi terbaik untuk masyarakat di sana (Pulau Rempang)," tutur Piter.

Ia juga setuju dengan Bahlil bahwa investasi merupakan salah satu motor penggerak perekonomian. Dengan investasi, kata dia, lapangan kerja untuk masyarakat juga terbuka.

"Memangnya kita gak butuh dengan pekerjaan? Jangan kita berpikir sempit, kita itu butuh membuka lapangan kerja lebih dari 3 juta per tahun untuk masyarakat kita," tandasnya.