Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Pasar Tanah Abang, Selasa (12/9), para pedagang tampak sepi pengunjung. Soleh, salah satu penjual, mengaku omzetnya turun karena TikTok Shop.
Ia mengaku pada 2019 bisa mengantongi puluhan juta per hari. Namun, kini dirinya pernah hanya mendapat satu pembeli dalam sehari.
"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu gak ngaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," aku Soleh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Darmadi Durianto juga ikut menyampaikan keluhan pedagang Pasar Tanah Abang kepada Ketua KPPU M Afif Hasbullah.
Menurutnya, omzet penjualan pedagang tersebut anjlok hingga 60 persen imbas kehadiran TikTok Shop.
"Sekarang sewa toko di Pasar Tanah Abang murah banget, hampir gak laku. Separuhnya habis karena gak ada peminat, omzet turun banyak. Di media massa ini pengaruh e-commerce, kemudian masuk TikTok Shop. Apa hal ini sudah dikaji KPPU? Langkah apa yang bisa dilakukan kalau ada predatory (pricing)?" tanya Darmadi dalam rapat kerja dengan KPPU di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).
"Ini bagaimana persaingan usaha tidak sehat ini? Pelaku UMKM di Bandung, Tanah Abang, Tambora semua menjerit. Bagaimana langkah KPPU menyelamatkan ini?" desak Darmadi.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sempat menyuarakan rencana pencabutan izin TikTok Shop. Menurutnya, media sosial asal China itu tidak boleh sekaligus berjualan dalam satu platform.
Zulhas dan jajaran sempat mengadakan rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk membahas rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia tersebut.
"Saya nanti akan rapat di Kemensetneg jam setengah empat (15.30 WIB), membahas termasuk revisi Permendag 50 (Tahun 2020), juga apakah kita larang saja ya atau gimana ya, ini akan dibahas nanti. Ini lagi dibahas (rencana pencabutan izin TikTok Shop)," katanya di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).
Ia menyebut banyak sekali keluhan masuk soal serbuan barang murah asing di tanah air. Menurutnya, tidak hanya UMKM yang tak kuat meladeni banjir barang murah tersebut, ada juga pabrikan lain dari industri kecantikan hingga fesyen.
Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan sempat menyambangi Kantor Kemenkop UKM di bilangan Jakarta Selatan pada Rabu (26/7). Ia mengklarifikasi soal tudingan Project S yang mematikan UMKM lokal.
Anggini membantah Project S adalah cara TikTok memuluskan perdagangan lintas batas, di mana perilaku belanja orang Indonesia dimata-matai demi masuknya produk impor China ke tanah air. Ia menekankan 100 persen penjual di TikTok Shop adalah entitas bisnis lokal yang terdaftar atau pengusaha mikro lokal dengan verifikasi KTP atau paspor.
Menurutnya, kemunculan TikTok Shop adalah penyesuaian dengan kebutuhan pasar. Anggini mengklaim tempat belanja ini sudah disesuaikan dengan pasar Indonesia, bahkan membawa manfaat bagi para penjual lokal.
"Kami telah memberi keterangan kepada Kemenkop UKM dan ingin meluruskan misinformasi yang beredar di media dan publik. Tidak benar bahwa kami akan meluncurkan inisiatif lintas batas di Indonesia. Kami tidak berniat untuk menciptakan produk e-commerce sendiri atau menjadi wholesaler yang akan berkompetisi dengan para penjual Indonesia," kata Anggini, dikutip dari keterangan resmi.
"Sebagai sebuah perusahaan, kami senantiasa menghormati hukum dan peraturan yang berlaku dan telah memperoleh izin operasi dari Kemendag," imbuhnya.
Soal rencana pelarangan TikTok Shop, Anggini meminta Mendag Zulkifli Hasan dan jajaran pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Ia mengatakan hampir 2 juta bisnis lokal di tanah air tumbuh dan berkembang berkat hadirnya social commerce.
"Memisahkan media sosial dan e-commerce ke dalam platform yang berbeda bukan hanya akan menghambat inovasi, namun juga akan merugikan pedagang dan konsumen di Indonesia," kata Anggini kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).
"Kami berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan yang sama bagi TikTok," sambungnya.