Perlukah Kereta Cepat Dilanjutkan ke Surabaya, Apa Untung Ruginya?

Pemerintah di era Presiden Jokowi masih berambisi untuk melaksanakan pembangunan kereta cepat.

Lihat saja, setelah Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh diresmikan Oktober kemarin, pemerintahannya berencana melanjutkan proyek tersebut menuju Surabaya.

Jokowi bahkan menyebut proses studi kereta cepat dari DKI ke Kota Pahlawan itu sudah bergulir. Ia mengatakan jika proses studi sudah rampung dan kalkulasi sudah matang, maka kelanjutan proyek itu akan diputuskan.

"Setelah hitung-hitungan, kalkulasi selesai, baru diputuskan. Tahapannya dari dulu seperti itu," ucap Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Jawa Barat, Senin (2/10) lalu.

Usut punya usut, Jokowi ternyata telah membuat komitmen dengan China untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut pun membocorkan motif Jokowi kembali memilih Negeri Tirai Bambu. Menurutnya, bunga yang ditawarkan China lebih murah dibanding negara lain.

"Pak Jokowi mau kereta cepat Jakarta-Surabaya diterusin. Tadi saya dengar perjanjian dengan China sudah jalan, malah bunganya lebih murah daripada yang ditawarkan negara lain," kata Luhut dalam tayangan video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, dikutip Minggu (29/10).

Luhut yakin pemerintah bisa melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dengan bermodal pengalaman mengerjakan Whoosh. Namun, ia mengakui masih ada permasalahan dalam proyek transportasi publik yakni pembebasan lahan.

"Kunci utamanya pembebasan lahan yang memang enggak jelas. Sekarang dengan kita punya pengalaman we don't have problem anymore," kata Luhut.

Teranyar, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Kartika Wirjoatmodjo memastikan Indonesia bekerja sama dengan China untuk studi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan saat ini pemerintah tengah menjalankan studi pembangunan proyek tersebut. Dalam proses ini, kata dia, Indonesia menggandeng China Railway Group Limited (CREC).

"Lagi bikin studinya. Kemarin dengan China kami tanda tangan untuk joint study dengan China Railway," ucapnya di Kantor Kemenko Merves, Jakarta, Selasa (31/10).

Lantas, sebenarnya perlukah kereta cepat dibangun lagi dan dilanjutkan dari Bandung ke Surabaya?

Ketua Institusi Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menolak pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Ia mengingatkan pemerintah sebaiknya meninjau ulang urgensi proyek tersebut.

Apalagi, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tentu membutuhkan dana yang fantastis. Darmaningtyas memperkirakan biayanya bakal lebih dari Rp150 triliun.

Maklum, pembangunan Whoosh saja biayanya membengkak dari Rp76,95 triliun menjadi Rp131 triliun. Selain itu, jika proyek kereta kilat itu benar dilaksanakan, hal tersebut kian mempertebal narasi Jawa sentris.

"Dana lebih dari Rp150 triliun lebih baik untuk membangun jaringan kereta api di Merauke dan Kalimantan agar mereka juga memiliki jaringan kereta api," kata Darmaningtyas kepada CNNIndonesia.com.

Ia menyebut bukan hanya orang Jawa yang perlu difasilitasi dengan beragam infrastruktur transportasi yang aman dan nyaman. Tapi, masyarakat di luar Jawa juga memerlukan fasilitas yang sama.

Darmaningtyas menilai sangat tidak etis bila anggaran infrastruktur yang begitu besar hanya dialokasikan di Jawa. Padahal, Pulau Padi itu sudah surplus infrastruktur transportasi.

"Sedangkan luar Jawa yang masih minus infrastruktur transportasi justru terabaikan," imbuh Darmaningtyas.

Selain itu, ia juga curiga pemerintah bakal kembali memberikan jaminan seperti APBN agar pengembang dari luar mau menggarap proyek tersebut.

Belajar dari proses pembangunan Whoosh, Darmaningtyas tidak percaya kalau swasta akan mampu dan rela membiayai pembangunan kereta cepat tersebut.

Di dunia manapun, kata dia, swasta itu akan investasi di tempat yang menguntungkan. Oleh karena itu, jaminan dari pemerintah tetap mereka perlukan, sehingga mereka tidak khawatir akan rugi.

Hal lain yang perlu diperhatikan kalau pemerintah akan membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung-Surabaya adalah keberadaan bisnis penerbangan, jalan tol, dan layanan KAI yang ada saat ini.

Karenanya, jangan sampai nanti setelah ada kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya lantas bisnis penerbangan Jakarta-Surabaya sepi dan Bandung-Surabaya tutup.

"Demikian pula traffic jalan Tol Trans Jawa bisa sepi sehingga operator jalan tol dirugikan. Ini akan menyebabkan permintaan perpanjangan konsesi karena traffic tidak tercapai," ucap Darmaningtyas.