Sri Mulyani Buka Alasan Pemerintah Banjiri Rakyat Miskin dengan Bansos

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasan Presiden Joko Widodo menggelontorkan banyak sosial (bansos) menjelang 2024.

Ani, sapaan akrabnya, mengatakan bansos beras 10 kg yang diperpanjang hingga Desember 2023 menyasar para keluarga miskin. Ini dilakukan di tengah gempuran El Nino yang membuat produksi beras langka dan harganya melejit.

Ada juga bantuan langsung tunai (BLT) Rp400 ribu untuk dua bulan terakhir di 2023. Ia menyebut BLT El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan ini juga menyasar keluarga miskin berdasarkan data Kementerian Sosial.

Menurutnya, paket ini penting diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin. Selain itu, Ani menyebut pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di atas 5 persen.

"Paket kebijakan ini kami berharap tentu akan memberikan dorongan kepada perekonomian kita. Kalau kuartal IV baseline-nya 5,06 persen, outlook dari proyeksi kita dengan banyaknya ketidakpastian itu bisa melemah ke 4,81 persen (pertumbuhan ekonomi Indonesia)," ungkapnya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

"Dengan adanya paket ini yang bisa berjalan di kuartal III kita berharap akan menambah 0,2 persen additional growth sehingga di kuartal IV pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga di 5,01 persen," sambung Ani.

Ia lantas menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun ke 4,94 persen di kuartal III 2023 ini. Menurutnya, kehadiran paket bantuan ekonomi menjadi makin penting demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2023.

Ani menyebut dengan adanya bansos beras hingga BLT setidaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia secara setahun bisa terjaga di 5,04 persen.

"Karena kalau tidak, dengan sekarang kuartal III 4,94 persen dan kuartal IV tidak diberikan dukungan, bisa saja pertumbuhan turun ke 4,99 persen," beber Ani.

Selain itu, Ani menyinggung bantuan gratis pajak pertambahan nilai (PPn) yang diberikan untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar pada November 2023 hingga Juni 2024. Meski sejak Juli 2024 hingga akhir tahun depan hanya digratiskan 50 persen, Ani menyebut insentif ini tetap bisa mendongkrak data ekonomi Indonesia.

Menurut hitungannya, PPn ditanggung pemerintah (PPn DTP) bisa memberikan dukungan 0,16 persen terhadap pertumbuhan ekonomi di 2024. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi selama 2024 diramal tetap terjaga di atas 5 persen, yakni menyentuh 5,24 persen.