Komentar Anies soal Utang Negara yang 'Menggunung'

Bakal calon presiden Anies Baswedan berkomentar soal utang negara yang menggunung. Menurutnya, besaran utang Indonesia sejatinya bukanlah masalah.

Anies berjanji memperbaiki masalah itu dan memperbaiki defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, caranya bukan semata dengan memperkecil penarikan utang Indonesia.

"Soal ruang fiskal terbatas, tapi kita gak mau nambah utang. Kami melihat problem-nya bukan nominalnya, tapi persentase (utang terhadap produk domestik bruto/PDB)," katanya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

"Artinya bicara utang itu rasio utang ke PDB sekarang 39 persen, didorong maksimal 30 persen dengan cara PDB digedein. Otomatis persentase (utang) akan turun," sambung Anies soal cara mengakali utang Indonesia.

Selain itu, ia mendorong harmonisasi peran pemerintah dan swasta. Harapannya, langkah ini bisa meningkatkan penerimaan negara.

Ada juga upaya tax cadaster hingga mendorong industrialisasi demi menambah kas pemerintah. Bahkan, Anies percaya diri reindustrialisasi bisa menciptakan 15 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun kepemimpinannya jika terpilih jadi presiden.

"Kita harus lanjutkan hilirisasi sambil dorong reindustrialisasi yang teman-teman ekonom ungkapkan berkali-kali. Hilirisasi tidak usah dihentikan, tapi itu tidak cukup. Harus ada reindustrialisasi yang ini mudah-mudahan akan bisa ciptakan 15 juta lapangan pekerjaan di 5 tahun ke depan," tuturnya.

"Tax ratio idealnya Dana Moneter Internasional (IMF) bilang 15 persen, kita ya (targetkan) 13 persen-15 persen. Benar-benar dorong pemanfaatan APBN pada orientasi pertumbuhan dan pemerataan," tandas Anies.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan UU APBN 2023 memperbolehkan pemerintah menarik utang sampai Rp696,3 triliun. Ini ditempuh demi menjaga defisit 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Sampai dengan September 2023 realisasinya sebetulnya masih sangat kecil, pembiayaan utang kita Rp198,9 triliun. Artinya baru terealisasi 28,6 persen dari alokasi pembiayaan utang yang ada di UU APBN," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/10).

"Dibandingkan tahun lalu, kita mengalami penurunan sangat tajam dari pembiayaan utang. Tahun lalu sampai dengan September (2022) itu Rp480,4 triliun. Jadi, ini turun atau drop 58,6 persen," imbuh Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]