Ganjar Pranowo mengaku pernah diminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan program dan target pertumbuhan ekonomi sebelum Pandemi melanda Indonesia. Saat itu posisi Ganjar sebagai gubernur Jateng.
Hari ini, pasangan Ganjar dan Mahfud MD mematok tinggi target pertumbuhan ekonomi 7 persen jika terpilih di Pilpres 2024. Ganjar dan Menkopolhukam Mahfud MD diketahui maju menjadi pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2024.
Pasangan itu diusung oleh PDI Perjuangan dan sejumlah parpol lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Target) pertumbuhan ekonomi sampai 7 persen, kenapa? Kita pernah bicara, ngobrol sama Sri Mulyani (Menteri Keuangan) sebelum pandemi, 'Pak Ganjar siapin dong'. Kalau enggak, kita (terjebak di) middle income trap," ungkapnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).
"Maka kita push (target pertumbuhan ekonomi). Kita tanya salah satu pengusaha agar tumbuh, kepastian dan penegakan hukum (jawab pengusaha). Itu beres, pemerintahan bersih, gelinding sendiri," sambung Ganjar.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang menjadi sorotan. Teranyar, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju ekonomi Indonesia turun ke 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy) di kuartal III 2023.
Menkeu Sri Mulyani juga sempat menyinggung soal kehadiran sederet paket bantuan ekonomi dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, ini menjadi semakin penting demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2023.
Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut kehadiran bantuan sosial beras 10 kg di Desember 2023 hingga bantuan langsung tunai (BLT) Rp400 ribu akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara setahun terjaga di 5,04 persen.
"Karena kalau tidak, dengan sekarang kuartal III 4,94 persen dan kuartal IV tidak diberikan dukungan, bisa saja pertumbuhan turun ke 4,99 persen," jelasnya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).
Selain itu, Ani menyinggung bantuan gratis pajak pertambahan nilai (PPn) yang diberikan untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar pada November 2023 hingga Juni 2024. Meski sejak Juli 2024 hingga akhir tahun depan hanya digratiskan 50 persen, ia menyebut insentif ini tetap bisa mendongkrak data ekonomi Indonesia.
Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul artikel pada Rabu (8/11) terkait dengan interpretasi data yang dikoreksi sebelumnya.