Ekonomi RI Melemah di Kuartal III 2023, Pertanda Apa Ini?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,94 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal III 2023.

Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 5,17 persen.

"Di tengah melambatnya perekonomian global, terjadinya perubahan iklim, dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, resiliensi ekonomi Indonesia kembali tercermin melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94 persen yoy," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Meski layu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim peningkatan distribusi pertumbuhan ekonomi sudah lebih baik.

Airlangga merinci pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di Sulawesi sebesar 6,44 persen berkat hilirisasi baja, lalu Maluku-Papua ditopang potensi nikel, tembaga, dan emas.

Ia lantas menyoroti solidnya permintaan domestik yang tercermin dari konsumsi rumah tangga. Selain itu, Airlangga melihat pembentukan modal tetap bruto (PMTB) alias investasi yang tumbuh cepat di kuartal III 2023 ini.

"Indonesia salah satu negara yang tumbuh kuat. Pertumbuhan kita masih lebih tinggi dibandingkan berbagai negara lain, termasuk China, Malaysia, AS, bahkan Singapura. Tapi tentu ada beberapa negara di atas kita, seperti Vietnam," katanya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Airlangga menyebut dunia tak bisa bernapas imbas perang Israel-Hamas, termasuk Indonesia. Pasalnya, dampak perang ikut merembet kemana-mana, termasuk ekonomi global, yang bisa berujung ke Indonesia.

Lihat Juga : JK Ikut Komentari Ribut Pemerintah Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan

"Pemerintah terus mengantisipasi berbagai risiko akibat ketidakpastian geopolitik yang baru di Timur Tengah, yang tentu (perang) Ukraina belum selesai, Israel-Hamas menambah ketidakpastian. Dunia baru mulai bernapas, jadi tidak bisa bernapas lagi," ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi bisa digenjot dengan mengguyur bantuan sosial (bansos) beras 10 kg di Desember 2023. Ada juga bantuan langsung tunai (BLT) Rp200 ribu per bulan untuk November dan Desember 2023 sebagai stimulus.

Wanita yang akrab disapa Ani menilai paket ini penting diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di tengah ketidakpastian global dan krisis iklim. Pemerintah mengklaim jurus ini sanggup menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5 persen.

"Dengan adanya paket ini yang bisa berjalan di kuartal III, kita berharap akan menambah 0,2 persen additional growth, sehingga di kuartal IV pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga di 5,01 persen," tutur Ani.

"Karena kalau tidak, dengan sekarang kuartal III 4,94 persen dan kuartal IV tidak diberikan dukungan, bisa saja pertumbuhan turun ke 4,99 persen," tutupnya.

Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menilai adanya tekanan perekonomian global turut menggoyahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurutnya, efek higher for longer dari suku bunga acuan AS semakin membuat rupiah tertekan. Pelemahan rupiah membuat biaya ekspor semakin mahal, yang merupakan cikal bakal lahirnya imported inflation.

Selain itu, Banjaran menyinggung dampak El Nino yang menurunkan tingkat produksi. Peristiwa alam ini berimbas pada akses sembako, seperti beras di pasar global terbatas ketika India Cs menyetop ekspor.

"Masih ada risiko meluasnya dampak konflik di Gaza yang akan meningkatkan kompleksitas masalah karena (harga) komoditas akan melonjak," wanti-wanti Banjaran.

"Menkeu (Sri Mulyani) mengumumkan dua strategi pemerintah (mendongkrak pertumbuhan ekonomi). Ada bansos dan insentif pajak untuk kepemilikan rumah (gratis PPN di bawah Rp2 miliar). Bansos akan efektif menjaga daya beli tingkat bawah, sedangkan tax incentives mengompensasi biaya margin yang meningkat sejalan dengan suku bunga," tambahnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal justru melihat konflik geopolitik itu bukan dalang pelemahan ekonomi di kuartal III ini, tapi kontraksi belanja pemerintah dan perlambatan pertumbuhan rumah tangga menjadi biang keroknya.

Ia kurang setuju jika bansos dijadikan tameng untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sisa 2023. Fungsi bansos seharusnya sebagai pemerataan pendapatan saja.

"Bansos ini tujuannya lebih kepada distribusi pendapatan, terutama kalangan bawah yang tidak mampu. Fungsinya lebih ke sana ketimbang (mendongkrak) pertumbuhan ekonomi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Faisal tak menutup mata bansos yang diberikan bisa membantu perekonomian masyarakat kelas bawah. Pada akhirnya, konsumsi rumah tangga memang akan meningkat. Meski begitu, kontribusi rumah tangga kecil tak dominan, sementara perekonomian Indonesia selama ini ditopang kelas menengah atas.

Lihat Juga : 1,5 Juta Ton Beras Impor Tambahan Bakal Masuk RI Januari 2024

"Kontribusi (bansos) sebetulnya terhadap pertumbuhan ekonomi kecil. Karena pertumbuhan ekonomi kita ini di-drive oleh kalangan menengah atas. Jadi, bansos itu lebih ke aspek pemerataan atau distribusi pendapatan," tegasnya.

Faisal menekankan pertumbuhan ekonomi bergantung pada sektor utama yang mendorong perekonomian Tanah Air. Maka, ia mendesak pemerintah bisa mewujudkan lompatan ekonomi, bukan hanya mencegah pelemahan.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM UI Teuku Riefky menyinggung ini soal faktor musiman. Ia menyebut ada perlambatan ekonomi global, turunnya harga komoditas, hingga sikap wait and see investor jelang pemilihan umum (pemilu) yang berkontribusi pada pelemahan ini.

Riefky pun setuju dengan jurus bansos yang dikemukakan Menkeu Sri Mulyani. Menurutnya, negara harus hadir di masa sekarang ini demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat miskin.

"Perlu didorong oleh fiskal, benar yang dikatakan Menkeu (Sri Mulyani) harusnya kenaikan belanja bansos mampu mendorong kembali kenaikan ekonomi. Seberapa cepatnya ini kita tidak ada estimasi pastinya, tapi harusnya bisa kembali ke 5 persen," komentar Riefky.

[Gambas:Photo CNN]

Apa lagi yang harus dilakukan Indonesia?

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menegaskan pentingnya kebijakan prostabilitas di tengah ketidakpastian global. Karena itu, ia mendukung sejumlah paket stimulus pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan.

"Berbagai paket kebijakan tersebut seperti PPN nol persen pada properti, bansos, pelonggaran makroprudensial, dan lain-lain, kami lihat dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Ini berujung pada terjaganya tingkat konsumsi dan sektor riil yang mempunyai ruang untuk tetap ekspansi," tutur Josua.

"Paket kebijakan tersebut dapat menutup dampak transmisi suku bunga kebijakan ke sektor riil sehingga dampak ekonomi secara keseluruhan dapat diminimalisir. Formula ini akan memberikan ruang bagi ekonomi Indonesia tetap tumbuh resilient di atas 5 persen," imbuhnya.

Selain itu, ia mewanti-wanti pemerintah untuk waspada pada risiko terus menyusutnya surplus perdagangan Indonesia. Risiko ini menjadi momok di tengah permintaan domestik yang masih cukup resilient sehingga berpotensi berbuah defisit neraca transaksi berjalan.

Josua menyarankan pemerintah terus berupaya menjaga inflow di sektor investasi, baik saham dan obligasi. Investasi langsung juga kudu diperhatikan dengan terus meningkatkan efektivitas berbagai kebijakan, mulai dari moneter, fiskal, reformasi struktural, hingga kemudahan perizinan.

[Gambas:Video CNN]