BPS: Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kaltim dan Kaltara Harus Hati-hati

Badan Pusat Statistik (BPS) berpesan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Timur (Kalitim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) harus hati-hati.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan hal tersebut kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023.

"Penggunaan estimasi kemiskinan ekstrem untuk dua provinsi, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara perlu dengan kehati-hatian karena relative standard error (RSE) di atas 50 persen," kata Amalia di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).

Mengutip situs BPS, RSE atau kesalahan standar relatif adalah kesalahan standar yang dinyatakan sebagai sebagian kecil dari perkiraan. RSE biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase.

Akan tetapi, wanita yang akrab disapa Winny itu menyebut seluruh provinsi di Indonesia kompak mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem. Per Maret 2023, BPS mencatat kemiskinan ekstrem sudah menyentuh level 1,12 persen.

Winny menyebut angka ini turun drastis dalam 5 tahun terakhir, di mana pada 2018, kemiskinan ekstrem masih mencapai 3,6 persen.

"Pada Maret 2023 jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di bawah 1 persen sebanyak 18 provinsi atau sekitar 53 persen dari total provinsi di Indonesia. Lalu, jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem 1 persen-5 persen sebanyak 14 provinsi dan jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di atas 5 persen masih ada 2 provinsi," lapor Winny kepada Ma'ruf.

Kalimantan Timur memang menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus soal perhitungan atau penanganan kemiskinan ekstrem. Kendati, Winny menyebut provinsi tempat berdirinya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini mengalami penurunan kemiskinan ekstrem tercepat di wilayah Kalimantan sejak Maret 2022.

Sedangkan Sumatra Selatan menjadi provinsi tercepat menurunkan kemiskinan ekstrem di Sumatra, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Jawa, dan Sulawesi Barat di Sulawesi. Kemudian, Papua menjadi yang tercepat menurunkan kemiskinan ekstrem dalam setahun di wilayah Maluku-Papua serta Nusa Tenggara Timur (NTT) di kawasan Bali-Nusra.

"Beberapa karakteristik dari rumah tangga kemiskinan ekstrem per Maret 2023 adalah 11,26 persen dari kepala rumah tangga miskin ekstrem tidak bisa membaca menulis dan rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin ekstrem adalah 5,9 tahun," jelasnya.

"Sementara itu, 70 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan rata-rata SD sederajat ke bawah, lapangan usaha mayoritas pertanian dengan proporsi 52 persen, dan rumah keluarga miskin ekstrem sekitar 12,68 persen berlantaikan tanah," ujar Winny.