Tepatkah Jika Gaji PNS Disetarakan dengan Pegawai BUMN?
Wacana pemerintah bakal menyetarakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pegawai BUMN menguat belakangan ini.
Penyetaraan ini dilakukan demi mendukung sistem mobilitas talenta yang menjadi amanat Undang-undang ASN terbaru.
Wacana ini awalnya dicetuskan oleh Plt. Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatus Kementerian PANRB Yudi Wicaksono. Ia mengatakan penyetaraan itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Pegawai ASN.
PP yang merupakan aturan turunan dari UU ASN yang baru itu tengah dirancang dan dibahas oleh pemerintah. RPP itu harus selesai disusun Kementerian PANRB dan instansi terkait lainnya maksimal enam bulan setelah UU disahkan, tepatnya sejak 31 Oktober 2023.
Lihat Juga : |
Menurut Yudi, tanpa adanya perbaikan penghasilan di lingkungan ASN, maka mobilitas tidak akan terjadi.
"Karena kita sama seperti mereka sebenarnya. Kita-kita adalah pelayan publik, BUMN adalah pelayan publik, jadi apa yang diterima teman-teman kita di BUMN harusnya juga bisa kita terima karenanya kita buka mobilitas talenta, kita bisa ke BUMN, mereka bisa ke kita," tutur Yudi dalam Penataan Manajemen ASN Pasca UU No. 20/2023 tentang ASN, Selasa (7/11) seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com.
Yudi mengatakan penyetaraan ini akan membuat ketimpangan penghasilan yang membuat pegawai BUMN enggan menjadi ASN teratasi. Tak hanya itu, ASN, termasuk PNS dan PPPK yang sangat ingin menjadi pegawai BUMN juga bisa direm.
Selain penyetaraan gaji itu, Yudi menyebut RPP itu juga akan mengatur soal penghasilan PNS yang akan ditinjau nantinya minimal setiap tiga tahun sekali dengan mengacu pada gaji atau penghasilan tertinggi pegawai BUMN.
Yudi menambahkan melalui perbaikan sistem kesejahteraan itu, maka pemerintah akan memperkenalkan skema remuneration mix yang baru, yakni pendapatan tetap atau gaji ASN akan lebih tinggi dari insentifnya. Selama ini pemerintah menilai gaji ASN jauh lebih rendah dari komponen insentif seperti tunjangan melekat dalam anggaran belanja pegawai.
"Jadi kami semangatnya satu bagaimana memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan menyejahterakan ASN. Tuntutan kita ke depan, organisasi kita semakin ramping, ASN kita semakin agile, harapannya akan lebih sejahtera lagi," ujar Yudi.
Lantas tepatkah kalau gaji PNS disetarakan dengan pegawai BUMN ini?
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penyetaraan gaji PNS dengan pegawai BUMN akan melahirkan beberapa konsekuensi.
Pertama, penyetaraan ini akan membuat belanja pegawai semakin meningkat tajam. Ujungnya, kebijakan ini bakal menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di saat yang bersamaan, dia melihat belanja birokrasi semakin menggemuk, serta belanja barang dan belanja pegawai juga dinilai semakin membuat ruang fiskal menyempit. Padahal, kebutuhan untuk belanja infrastruktur hingga belanja sosial dan ketahanan pangan cukup tinggi.
Kedua, Bhima menyarankan pemerintah untuk membuat kajian lebih detail apakah selama ini gaji dan tunjangan berpengaruh kepada kinerja PNS.
"Kemudian di posisi mana saja yang efektif bila terjadi kenaikan gaji? Jangan sampai menaikkan gaji ke posisi PNS yang kinerjanya buruk dan serapannya rendah. Jadi harus dikaji matang-matang," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/11).
Ketiga, Bhima melihat kenaikan gaji belum tentu bisa mencegah terjadinya korupsi di dalam birokrasi. Salah satu buktinya, kata dia, dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Dengan gaji dan tunjangan yang relatif tinggi, beberapa pegawainya masih tersangkut skandal korupsi.
Keempat, dibandingkan menaikkan gaji tinggi, Bhima berpendapat pemerintah lebih baik jor-joran berinvestasi di teknologi sehingga birokrasi manual bisa ditekan.
"Kalau mau konsisten robotisasi dan revolusi 4.0 ya dimulai dari birokrasinya dibuat lean atau ramping," lanjut dia.