Bisakah RI Setop Impor BBM Seperti Janji Prabowo?

Potensi 'Dosa' Baru Merusak Lingkungan

Analis Energi Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna menilai akan ada potensi 'dosa' baru dari proyek biofuel ini. Ia mewanti-wanti jangan sampai ambisi menggunakan bahan bakar hijau malah merusak lingkungan.

"Biofuel bisa menjadi opsi dengan catatan jangan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam pengembangannya," pesan Putra.

Ia lantas mempertanyakan soal peta jalan yang jelas terkait siapa yang akan menanggung selisih harga produk bioetanol dengan bensin reguler. Putra mengutip catatan Kementerian ESDM bahwa harga indeks pasar bioetanol pada September 2023 lalu sudah menyentuh Rp12.725 per liter.

Selain itu, Putra mengungkap ada potensi pembengkakan impor. Pasalnya, bahan baku bioetanol juga masih harus dipenuhi dari negara lain.

"Perlu diperjelas apa bahan bioetanol Indonesia, mengingat kita adalah importir gula terbesar kedua dunia sehingga alasan ketahanan energi bisa jadi tanda tanya. Untuk biodiesel bertumpu pada industri sawit yang sudah besar, pertanyaannya untuk bioetanol akan ditopang siapa?" ungkapnya.

"Sangat tidak mudah dan potensi mahal. Ingat, Indonesia menghabiskan sekitar Rp30 triliun sampai Rp50 triliun per tahun untuk menopang biodiesel," wanti-wanti Putra.

Perlawanan Mafia Impor BBM dan Pemburu Rente

Niat baik Prabowo membawa Indonesia swasembada energi juga berpotensi mendapatkan perlawanan dari mafia impor BBM dan pemburu rente.

Direktur Kajian Agraria Celios MHD Zakiul Fikri menyebut para mafia BBM pasti akan cukup marah kepada Prabowo yang ingin menghentikan impor BBM.

"Hanya saja, para mafia ini juga punya strategi bunglon. Sehingga sangat terbuka peluang mereka berubah wujud dari mafia BBM ke mafia BBN mengingat bahan bakunya masih perlu diimpor," tutur Fikri.

Untuk itu, ada lima saran yang disampaikan Fikri jika pemerintah ingin memberantas para mafia impor hingga pemburu rente.

Pertama, Fikri meminta pemerintah memastikan dengan jelas supply di dalam negeri memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan kilang-kilang produksi. Untuk jangka panjang, ia menyarankan PT Pertamina (Persero) tidak selalu bergantung pada impor BBM.

Kedua, pemerintah perlu mengembangkan insentif untuk mendorong pembukaan kilang-kilang baru.

"Ketiga, jika impor masih harus dilakukan, Pertamina wajib memutus rantai trader. Trader sering kali melibatkan jaringan rente yang disebut 'mafia minyak'. Ini wajib diputus dengan cara Pertamina langsung membeli BBM dari produsen," saran Fikri.

Keempat, ia menyebut integritas pegawai Pertamina harus dipastikan dari segala sisi, baik pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas. Menurutnya, anggota mafia sering kali terhubung langsung dengan anggota atau pengurus perusahaan yang bersangkutan.

Kelima, Fikri menyarankan pemerintah terus melakukan pengawasan di darat, laut, dan udara yang menjadi jalur redistribusi para mafia BBM. Ia mendesak pemerintah memberikan sanksi tegas untuk para mafia yang tertangkap.