BPK Beri Kominfo Opini Wajar dengan Pengecualian

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) wajar dengan pengecualian (WDP).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I-2023 (IHPS), penilaian keuangan Kominfo menjadi satu-satunya laporan keuangan yang mendapat opini WDP.

Sementara, 80 kementerian atau lembaga sisanya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Dari pemeriksaan ini secara umum kinerja yang dilaksanakan pemerintah sangat baik ditandai dengan kinerja 81 kementerian/lembaga, di mana dari 81 itu 80 mendapatkan mendapatkan opini WTP, yaitu 99 persen. Dan satunya mendapatkan opini WDP, yaitu untuk Kementerian Kominfo," ucap Inspektur Utama I Nyoman Wara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/12).

Dalam memberikan opini, Nyoman mengatakan BPK melakukan suatu manajemen risiko, sehingga ada manajemen-manajemen risiko yang harus dipenuhi setiap kementerian/lembaga.

Ia menuturkan bahwa kegiatan yang mendapatkan opini WDP di Kemkominfo adalah temuan BPK yang melebihi manajemen risiko yang ditetapkan.

"Sehingga kegiatan yang dilakukan Kominfo tidak sejalan dengan program yang mereka rencanakan, ini yang membuat kinerjanya tidak optimal sehingga dapatnya WDP, salah satunya terkait aset," sambung dia.

Nyoman juga menyebut bahwa kasus infrastruktur telekomunikasi BTS di Kominfo nilai materialitasnya melebihi batas risiko, sehingga perlu ditindaklanjuti Kominfo.

"Temuan BTS itu juga kita temukan. Jadi temuan BTS itu ditemukan BPK disampaikan (kepada) Kominfo untuk ditindaklanjuti, temuan ini nilainya materialitas melebihi batas risiko yang saya sampaikan," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]