Ganjar mengatakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 7 persen jika ia terpilih menjadi presiden. Namun syaratnya penegakan hukum harus kuat dan adil.
"Jadi, hukum tegak, aparat penegak hukum kuat untuk ekonomi tumbuh 7 persen. Kalau kita di 2045 kita mau jadi negara maju jangan ditawar 7 persennya," ujar Ganjar.
Selain penegakan hukum, Ganjar juga bakal berupaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar tak kalah saing dengan negara lain. Salah satu caranya dengan memberikan bantuan pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka kalau kita bicara kita mau tumbuh ekonomi 7 persen, termasuk di dalam nya kita punya program agar bagaimana si miskin disabilitas bisa melompat dengan pendidikan, maka jangan ditawar pendidikan ini," jelasnya.
Ganjar juga mengungkapkan solusi untuk mengatasi upah rendah di Indonesia. Menurutnya, upah pekerja di Indonesia masih rendah setelah melakukan dialog dengan berbagai pekerja.
"Saya tanya, pekerja happy nggak? Enggak. Saya tanya pengusaha, happy nggak? Enggak. Bupati happy nggak? Enggak," ujarnya.
Ganjar mengatakan tentu tak bisa menjanjikan kenaikan upah yang tinggi kepada pekerja yang nantinya mungkin tidak bisa ditepati. Namun ia menawarkan solusi dengan memberikan keringanan dalam bentuk pengobatan gratis, pendidikan gratis, hingga tarif angkutan umum yang murah.
Dengan demikian pengeluaran pekerja akan berkurang. Ini mengatakan langkah itu telah ia terapkan saat memimpin Jawa Tengah.
"Jateng buruhnya upah rendah, lalu saya tanya, problem harian kalian apa? Takut kalau sakit. Yang mengurus negara perusahaan. Saya takut anak saya nggak bisa sekolah, oke sekolahnya gratis kalau negeri," kata Ganjar.
Ia mengatakan ini adalah solusi konkret yang akan diterapkan di seluruh daerah jika ia terpilih menjadi pemimpin negara.
Ganjar juga berjanji akan meningkatkan penerimaan pajak jika menjadi presiden. Ada dua strategi yang disusun yakni tidak berburu di kebun binatang dan tidak memancing di kolam.
Sebab, saat ini banyak yang beranggapan, dalam mengumpulkan pajak, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya berburu di kebun binatang sehingga rasio pajak tidak meningkat. Per akhir 2022 lalu, rasio pajak masih di level 10,4 persen.
Menurutnya, selama ini pengusaha terbebani dan takut dengan cara pemerintah yang seakan mengejar-ngejar mereka. Karenanya, Ganjar berjanji akan menghilangkan ketakutan itu dengan tidak hanya memburu wajib pajak itu-itu saja.
"Kalau kita mau meningkatkan rasio, ketakutan pengusaha ya disembelih," jelasnya.
Ganjar berencana untuk memperluas menarik pajak kepada wajib pajak yang selama ini belum membayar. Adapun wajib pajak adalah masyarakat yang memiliki penghasilan di atas Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun.
"Maka kalau kita bicara optimalisasi nya adalah berapa yang punya NPWP, berapa yang bayar dan berapa yang lapor SPT. Dan saya mendapatkan itu dari orang-orang yang peduli pajak," kata dia.
Ganjar juga akan berupaya meningkatkan dan meratakan investasi di seluruh negeri bila terpilih jadi presiden. Ia mengatakan saat ini deindustrialisasi telah menjadi tantangan yang nyata.
"Saya berkeliling deindustrialisasi makin nyata, selatan belum sampai ke tengah, maka berusaha ini (meningkatkan investasi merata)," kata Ganjar.
Capres yang diusung PDI Perjuangan itu mengatakan upaya pemerataan investasi bisa dilakukan dengan menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh investor. Dengan pengeluaran yang minim, tentu Indonesia akan menjadi tempat yang paling menarik untuk berinvestasi.
"Siapa yang bilang di Indonesia ini sudah efektif dalam seluruh pengurusan usahanya. High cost selalu muncul karena mulai dari awal kita sudah menghadapi kesulitan itu," pungkasnya.