Tantangan Mematuhi UU PDP: 5 Hal Perlu Diperhatikan Perusahaan

Kebocoran data pribadi telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan perusahaan di Indonesia. Berbagai kasus kebocoran data yang terjadi dan dampak yang bisa ditimbulkan meningkatkan urgensi terhadap pentingnya upaya peningkatan keamanan data.

Untuk melindungi hak-hak subjek data pribadi dan mencegah terjadinya kebocoran data, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP merupakan payung hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, Erwin Dimas mengungkapkan bahwa UU PDP tidak hanya memiliki tujuan dan fungsi melindungi data pribadi setiap orang, tetapi juga memberi kepastian hukum.

"Kepastian hukum dimaksud untuk pengendali data dalam pemanfaatan data pribadi, utamanya untuk perumusan kebijakan dan layanan publik untuk masyarakat," kata Erwin beberapa waktu lalu seperti dilansir dari ANTARA.

Sejak disahkan, UU PDP memberikan tenggat waktu bagi perusahaan untuk memenuhi kepatuhan terhadap UU PDP hingga 17 Oktober 2024. Pengelolaan risiko di masa transisi UU PDP ini dapat dimanfaatkan bagi perusahaan untuk menilai dan mengevaluasi, serta meningkatkan strategi pengelolaan risiko dalam menghadapi berbagai risiko siber yang semakin berkembang.

Selain kewajiban hukum, mematuhi UU PDP juga merupakan strategi perusahaan yang penting untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Risiko siber, termasuk kebocoran data, dapat memiliki dampak yang merusak, baik finansial maupun reputasi.

Namun, proses dalam pemenuhan kepatuhan terhadap UU PDP tidak mudah, khususnya bagi perusahaan. Berikut beberapa tantangan yang harus dihadapi:

1. Pemahaman dan mematuhi UU PDP

UU PDP memiliki lebih dari 70 pasal yang mengatur berbagai aspek perlindungan data pribadi, mulai dari pengumpulan dan pengolahan data pribadi hingga sanksi pelanggaran. Mulai dari sanksi administratif, pemusnahan data pribadi yang disimpan oleh pemroses data, penyitaan keuntungan pemroses data, dan penghentian kegiatan operasional untuk sementara maupun permanen.

Sangat penting bagi perusahaan untuk memahami, memastikan kepatuhan, dan menerapkan regulasi dengan ketat. Semua karyawan, dari manajemen hingga staf harus memahami tanggung jawab mereka dalam melindungi data pribadi.

2. Menunjuk Petugas Perlindungan Data

Jika perusahaan memiliki bisnis yang memproses data dalam skala besar, sangat penting untuk memiliki Petugas Perlindungan Data (Data Protection Officer/DPO) yang sesuai dengan praktik terbaik internasional. Tanpa adanya DPO, kepatuhan terhadap UU PDP akan sulit berjalan secara efektif.

3. Pelatihan dan Sosialisasi Karyawan

Menurut World Economic Forum pada 2022, 95 persen kasus keamanan siber bermula dari human error, termasuk kesalahan yang dilakukan oleh karyawan.

Sehingga perusahaan perlu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pelindungan data pribadi dan sosialisasi Cybersecurity Awareness termasuk keamanan data.

4. Perubahan Pola Bisnis

Pemenuhan kepatuhan terhadap UU PDP dapat mengubah pola bisnis perusahaan dimana perusahaan perlu menyesuaikan proses bisnisnya. Perubahan ini dapat berdampak pada biaya operasional perusahaan dan sumber daya manusia.

5. Pengelolaan Risiko Keamanan Data

Melakukan manajemen risiko secara efektif, termasuk identifikasi, kuantifikasi, dan penilaian risiko data secara berkala juga penting dalam menjaga keamanan data.

Pengelolaan risiko dapat melibatkan evaluasi terhadap infrastruktur IT, kebijakan, prosedur pemrosesan data, hingga protokol respons jika terjadi insiden pelanggaran data.

Panduan Praktis dalam Masa Transisi UU PDP

Untuk membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan pemenuhan kepatuhan terhadap UU PDP, Tim Cyber Advisory dari Marsh menyediakan Panduan Praktis. Panduan ini dapat digunakan sebagai referensi umum untuk memberikan gambaran bagi perusahaan dalam memulai proses penyesuaian secara internal selama masa transisi.

Panduan Praktis ini dirancang berdasarkan ketentuan UU PDP dan berisi tugas-tugas yang perlu dilakukan hingga diselesaikan oleh perusahaan untuk memenuhi kepatuhan terhadap UU PDP. Panduan ini juga mencakup penjelasan rinci dari pasal-pasal yang relevan bagi perusahaan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai panduan praktis sebagai referensi umum untuk memenuhi kepatuhan terhadap UU PDP bisa klik di sini.