PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR

PR Redistribusi Lahan

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum SPI (Serikat Petani Indonesia) Henry Saragih. selain konflik agraria, ia menyoroti PR besar Jokowi di sektor agraria adalah redistribusi lahan.

Menurut Henry redistribusi tanah itu belum terpenuhi oleh Jokowi. Alhasil jumlah petani gurem pun masih tinggi.

Petani gurem didefinisikan sebagai rumah tangga pertanian yang mengusahakan lahan pertanian sempit, yakni kurang dari 0,5 hektare. Kebanyakan petani golongan ini rata-rata hanya memiliki lahan 0,2 hektare.

"Jumlah petani gurem semakin meningkat berdasarkan sensus 2023, yakni petani yang butuh tanah untuk kehidupan dan tanaman pangan," tutur Henry.

Berdasarkan buku Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani pengguna lahan pertanian di Indonesia sebanyak 27.799.280 petani, sedangkan jumlah petani gurem di Indonesia sebanyak 17.248.181 petani.

Artinya sekitar 62 persen pengguna lahan lahan pertanian adalah petani gurem.

Menurut Henry, banyaknya PR Jokowi itu terjadi karena sumber daya manusia di bidang agraria yang kurang mumpuni.

"Orangnya yang tidak tepat dan kemauan pemerintah, serta birokrasi di Kementerian ATR/BPN," kata dia.

Ia pun mengaku belum bisa banyak berkomentar terkait pemerintahan setelah Jokowi. Henry bisa bisa memproyeksi apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan agraria.

Namun, kata dia, yang pasti pihaknya akan tetap memperjuangkan tanah-tanah milik rakyat dari rampasan investor.

"Kami siap-siap untuk memperjuangkan tanah-tanah rakyat dari rampasan pihak pemodal yang mungkin semakin meningkat," ucapnya.

Segendang sepenarian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menuturkan masih cukup banyak masalah agraria yang perlu diselesaikan.

Masalah itu seperti, Reforma Agraria yang selama ini tak berjalan dengan baik dan merata, bagi-bagi sertifikat tanah yang tidak terlalu produktif secara ekonomi karena lahan yang dibagi-bagikan lokasinya di tengah hutan, sampai pada konflik agraria yang kian meningkat, terutama di lokasi proyek strategis nasional (PSN).

Namun, menurut Ronny, pengangkatan AHY tidak akan terkait dengan penyelesaian masalah agraria yang ada.

"Pengangkatan beliau (AHY) lebih kepada pertimbangan politik. Pengangkatan AHY adalah pertanda bahwa Jokowi mendapatkan gerbong politik pengganti atas gerbong yang hilang sebelum pemilihan, seperti Nasdem dan PKB," tutur Ronny.

Soal kompetensi, Ronny menilai AHY dan Hadi tak jauh berbeda. Sebab, keduanya sama-sama bukan berlatar hukum agraria atau bidang yang terkait dengan agraria.

Jadi, masuknya AHY tentu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan menteri baru yang akan melakukan terobosan di bidang agraria.

Pun dari sisi waktu tersisa untuk menjabat juga sangat pendek, hanya sampai Oktober 2024. Sekitar delapan bulan lagi.

Oleh karena itu, Ronny berpendapat AHY tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan waktu yang sangat pendek tersebut. Kecuali, menjalankan Kementerian ATR/BPN sebagai mestinya, agar tetap ada nahkodanya sampai masa pemerintahan Jokowi berakhir.

"Jadi selain pos tersebut tak diisi oleh right man in the right place, waktu yang dimiliki oleh AHY juga sangat singkat. Sehingga terlalu muluk jika kita berbicara tentang penyelesaian masalah-masalah agraria nasional di tangan beliau," ucap Ronny.

Intinya, lanjut Ronny, pergantian ini hanya seremoni politik saja sebagai tanda bergabungnya Partai Demokrat ke dalam gerbong politik Jokowi di masa akhir pemerintahannya.

Penunjukan AHY juga sebagai simbol bergabungnya partai demokrat ke dalam kekuatan politik baru Jokowi yang melatari pemerintahan yang baru nanti.

"Itu saja. Setidaknya bagi AHY, karena belum pernah menjadi menteri, beliau punya waktu delapan bulan untuk latihan jadi menteri sebelum menjabat pada posisi yang lebih baik nanti di pemerintahan baru. Sebut saja delapan bulan ke depan akan menjadi masa magang AHY," tutup Ronny.