Jakarta, CNN Indonesia --
Program makan siang dan susu gratis merupakan satu dari sekian program yang digadang-gadang oleh pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024.
Di tengah hasil penghitungan riil atau real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunjukkan pasangan tersebut unggul, masyarakat ramai membicarakan realisasi program makan siang gratis hingga menuai pro dan kontra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut fakta-fakta penting program makan siang gratis ala Prabowo:
1. Daftar penerima
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah membuka daftar kelompok orang yang akan masuk daftar penerima program makan siang gratis. Ia mengatakan calon penerima program mencapai 70,5 juta anak.
Ia menjelaskan penerima makan siang gratis ditetapkan berdasarkan prioritas. Ia juga mengatakan program tersebut bakal dijalankan secara bertahap.
"Tentu prioritas itu akan dibahas teknis dengan bentuk angka jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya sampai SMP, kemudian daerah yang stunting tinggi miskin, angka ini masih di exercise," ujarnya ditemui di Istana Negara pada Senin (27/2).
Airlangga merinci, saat ini total jumlah penerima sekitar 70,5 juta anak yang terdiri dari anak balita 22,3 juta, anak TK 7,7 juta, anak SD 28 juta dan anak SMP hingga Madrasah sebanyak 12,5 juta. Alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut.
"Alokasi masih terus kita bahas tapi kita kan sudah tahu bahwa misalnya ada ibu hamil, itu sudah ada programnya sekarang, di kementerian kesehatan dan juga balita," jelasnya.
Ia juga menyebut setiap orang yang menjadi penerima manfaat program ini akan menerima jatah Rp15 ribu per anak.
2. Besaran anggaran
Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun. Menurut dia, sasaran program ini adalah 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.
"Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar Rp100 triliun‐Rp120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran," ucap Budiman dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (21/2).
3. Sumber anggaran
Untuk anggaran pembiayaan program ini, Anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo menyebut akan disiapkan dari berbagai sumber penerimaan negara yang selama ini tidak terdeteksi oleh pemerintah.
Selain itu, sebagian lagi anggarannya untuk tahap awal akan digunakan dari belanja pemerintah pusat. Untuk nilainya masih belum diungkapkan.
"Kan belanja pemerintah pusat ada dua, belanja konsumtif dan investasi. Nah, makan siang ini masuk dalam investasi. Tapi nanti akan tetap kita diskusikan dulu lagi sampai benar-benar matang dan diumumkan Pak Prabowo pada waktunya," ujarnya dalam diskusi media, Senin (19/2).
Lanjut ke halaman berikutnya...
4. Rencana bentuk kemenko
Budiman mengungkap Prabowo-Gibran berencana membentuk kementerian koordinator (kemenko) baru untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis.
Menurutnya, rencana pembentukan kemenko baru ini dikarenakan janji kampanye Prabowo-Gibran dibutuhkan pendekatan khusus.
"Karena urgensi program dan ini merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana. Maka, tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini," ujar Budiman, Rabu (21/2).
Ia menegaskan rencana ini masih dalam bentuk pembahasan. Pembentukan kemenko baru demi berjalannya program makan siang gratis ini akan terus dirumuskan lebih lanjut.
Namun, Drajad mengklarifikasi pembentukan kemenko baru masih wacana dan belum tentu dilaksanakan.
"Bisa dibentuk kementerian baru, bisa juga tidak. Tentu nanti akan diputuskan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran setelah dilantik. Namun demikian perlu diingat, pembentukan kementerian baru itu tidak sederhana," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/2).
5. Masuk APBN 2025
Airlangga memastikan program makan siang gratis masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Menurut dia, program prioritas pasangan calon Prabowo-Gibran tersebut bisa dilaksanakan meski pemerintah telah memprediksi defisit anggaran APBN 2025 sekitar 2,4 persen-2,8 persen.
"Terkait dengan program (makan siang gratis), kita lihat terkait defisit anggaran yang sekitar 2,4 (persen) sampai 2,8 (persen), itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk," tutur Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga menjelaskan program tersebut dibahas dalam sidang kabinet di Istana Negara untuk menyesuaikan dengan RAPBN 2025.
[Gambas:Photo CNN]
"Secara umum bahwa program-program prioritas presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan," kata Bahlil.
Kendati KPU belum mengeluarkan keputusan final terkait pemenang Pilpres 2024, namun Bahlil menyebut mereka sudah meyakini paslon terpilih, sehingga pemerintah menurutnya juga harus mengantisipasi program prioritas paslon terpilih masuk dalam hitungan RAPBN 2025.
6. Komentar Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut bersuara soal anggaran program makan siang gratis ini. Ia menuturkan anggaran program ini baru akan dihitung sebulan ke depan. Maklum, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menghitung suara hasil pemilu.
Makan siang dan susu gratis pun katanya masih sebatas program capres. Di sisi lain katanya, KPU belum menetapkan pemenang Pilpres 2024.
"Kan ini nanti masih di dalam Program. Kalau detail, ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga," ucap Sri Mulyani usai rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2).
"Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru. Itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," sambungnya.
Ia mengatakan pemerintah masih menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan. Rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan KPU.
"Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]