Mandek Setahun, ESDM Ungkap Nasib Aturan Pembatasan Beli Pertalite

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara soal perkembangan aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite.

Aturannya dituangkan dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Airifn menargetkan aturan soal pembatasan pembelian Pertalite itu rampung tahun ini.

"Targetnya tahun ini harus jalan, dalam beberapa bulan ini lah. Kan sudah setahun, drafnya sudah setahun," katanya di Kementerian ESDM, Jumat (8/3).

Ia mengatakan aturan itu penting agar BBM tepat sasaran. Jika penerimanya tidak tepat, sambungnya, maka yang rugi adalah negara.

Karena itu, revisi perpes tersebut akan mengatur kendaraan yang boleh menggunakan Pertalite

"Umumnya yang dikasih solar itu kendaraan yang angkut bahan pangan, bahan pokok angkutan umum supaya tidak menambah beban masyarakat yang memerlukan," kata dia.

Sudah hampir satu tahun revisi Perpres 191/ 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) tak kunjung diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Padahal, pemerintah sendiri sudah menaikkan harga BBM sejak awal September 2022. Seharusnya kenaikan itu dilakukan bersamaan dengan dirilisnya revisi perpres tersebut.

Sebab, tujuan kenaikan BBM karena subsidi yang hampir jebol sehingga perlu ada pembatasan pembelian dan penyesuaian harga.

Sejak April 2022, DPR sudah meminta pemerintah untuk segera merevisi Perpres tersebut dengan mendetailkan syarat terkait warga yang berhak membeli BBM bersubsidi. Namun hingga kini aturan tersebut belum juga rampung.

[Gambas:Video CNN]