Prabowo Minta Kabinet Merah Putih Siap Hadapi Ketegangan Perang Dagang

Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk terus berkoordinasi dalam menghadapi risiko ketegangan perang dagang.

Amanah Prabowo itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus dalam potensi ketegangan dunia.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan pada para menteri (di Kabinet Merah Putih) untuk terus berkoordinasi di dalam melihat perkembangan dalam sektor manufaktur maupun trade (perdagangan) antarnegara," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

Sri Mulyani turut menyoroti kinerja sektor manufaktur Indonesia, terutama padat karya. Ia mengklaim pada kuartal III 2024 ada perbaikan yang cukup kuat.

Kendati, Ani menekankan Kemenkeu tetap bakal terus melihat bagaimana pertumbuhannya ke depan. Sorotan ini terutama dilakukan di tengah adanya persaingan global.

"Kalau kita lihat trade akan menjadi salah satu isu yang paling menonjol dan kontensius, yang paling tegang dari pergaulan antarnegara," wanti-wanti Ani.

"Karena sekarang hampir semua negara tidak segan menggunakan tarif (impor) atau dalam hal ini perang dagang di dalam menjaga industri maupun perekonomian masing-masing," imbuhnya.

Sang Bendahara Negara itu menegaskan potensi sikut-sikutan tersebut yang mesti menjadi perhatian Indonesia.

Selain itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut ada mandat lain yang diberikan Prabowo kepada Kemenkeu, yakni mengatur penggunaan aset dan anggaran. Ini termasuk untuk kementerian/lembaga (K/L) baru di Kabinet Merah Putih.

Mandat tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024. Aturan turunan dari beleid tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada 4 November 2024.

"Jadi, sudah dimulai proses untuk pembagian anggaran dan seterusnya. Secara bersamaan juga kita memantau perpres mengenai K/L, satu per satu sudah mulai keluar. Ini menjadi pedoman bagi alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan dikeluarkan pada akhir November atau awal Desember 2024," ungkap Suahasil.

"Berbagai macam program quick win dari Bapak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sebagian yang telah masuk di APBN 2025 berarti akan dikeluarkan dalam bentuk DIPA dan dijalankan sejak mulai awal pelaksanaan APBN 2025. Yang masih belum masuk, masih di dalam perencanaan dan digodok K/L," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]