Kenapa Rayuan Rp511 T Gagal Buat RI Lolos dari Tarif 32 Persen Trump?

Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana melihat Indonesia memang sulit mendapatkan tarif yang jauh lebih rendah dari Vietnam. Pasalnya, Vietnam sedari awal langsung memilih jalur damai dengan menawarkan tarif 0 persen untuk produk Amerika.

Hal itu berbeda dengan Indonesia.

Ia mengatakan berbagai tawaran pemerintahan Prabowo memang sejatinya sudah cukup mendorong Trump untuk 'mengampuni' Indonesia. Apalagi Prabowo tak ikut jalur perlawanan yang ditempuh Presiden China Xi Jinping.

Namun lagi-lagi, keikutsertaan Indonesia di BRICS menjadi ganjalan.

Kalaupun negosiasi yang dilakukan Indonesia selama 3 bulan kemarin berhasil, Andri menilai Trump memiliki beban untuk menetapkan tarif lebih rendah dari 20 persen bagi negara-negara yang tidak se-kooperatif Vietnam.

"Andaikan tarif Indonesia dikurangi sekalipun, angkanya tidak bisa serta merta jauh di bawah 20 persen atau sama dengan tarif 'Liberation Day' 2 April (32 persen). Apalagi, dengan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS yang akan sulit membuat tarif Indonesia menjadi di bawah 10 persen," kata Andri.

"Indonesia pada dasarnya ingin ikut menerima manfaat dari BRICS, namun tidak siap menerima konsekuensi geopolitik dari keikutsertaan dengan BRICS. Indonesia yang tadinya bisa mencoba untuk bermain dua kaki, bisa jadi kini dua kakinya sama-sama jatuh karena tidak bisa berpijak di salah satu sisi," sambungnya.

Tarif RI terancam bengkak ke 40 persen

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet sejatinya sudah punya dua skenario tarif yang diperoleh Indonesia dari AS.

Pertama, proyeksi tarif realistis di kisaran 35 persen-40 persen. Skenario ini ia buat karena  karena nihil terobosan yang ditawarkan Prabowo Cs ke pemerintahan Trump.

Sedangkan yang kedua adalah skenario moderat, di mana tarifnya bisa ditekan ke level 25 persen-28 persen andai Trump sudi menerima paket penawaran Indonesia.

Ia menganggap akses hilirisasi mineral bagi pengusaha-pengusaha AS sampai pengalihan impor energi yang ditawarkan Indonesia ke Trump sejatinya sudah cukup menarik.

Akan tetapi, keanggotaan Indonesia di BRICS dan partisipasi Presiden Prabowo dalam KTT berisiko dibaca sebagai pergeseran aliansi strategis. Ini jelas memperlemah posisi tawar Indonesia dalam konteks geopolitik.

"Ini membuka ruang bagi tarif tambahan 10 persen, seperti yang diancamkan Trump terhadap seluruh anggota BRICS. Jika diterapkan, total tarif atas produk Indonesia bisa menembus 40 persen," beber Yusuf.

"Risiko utama bukan hanya dari defisit dagang AS, tapi juga persepsi bahwa Indonesia menjauh dari pengaruh ekonomi Washington. Tanpa konsesi tambahan yang lebih eksplisit, terutama dalam isu Indo-Pasifik dan investasi strategis, peluang menghindari tekanan tarif makin kecil," imbuhnya.

Yusuf memberikan tiga opsi yang bisa dilakukan Indonesia sembari terus melakukan negosiasi dengan Gedung Putih.

Pertama, diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara BRICS dan mitra nontradisional lainnya.

Kedua, mempercepat implementasi perjanjian perdagangan bebas yang sedang berjalan. Ketiga, memberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi eksportir terdampak.