Payment ID BI Diuji Coba 17 Agustus Buat Akurasi Data Bansos

Bank Indonesia (BI) akan memulai uji coba sistem Payment ID pada 17 Agustus 2025.

Uji coba tahap awal ini difokuskan untuk satu penerapan spesifik, yakni meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) non-tunai melalui verifikasi rekening penerima.

"Saat ini Payment ID masih dalam tahap uji coba/eksperimentasi untuk dapat digunakan pada satu use case tertentu saja yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial nontunai, yang akan dimulai prosesnya di 17 Agustus," kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono di Jakarta, Rabu (23/7), melansir Antara.

Dicky menjelaskan proses pengembangan sistem dan infrastruktur data Payment ID akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan.

Akses terhadap Payment ID juga akan sangat terbatas, hanya dapat digunakan oleh otoritas yang berwenang dan harus melalui persetujuan pemilik data sesuai ketentuan yang berlaku (private consent based).

Ia memastikan pengembangan dan penggunaan Payment ID akan sepenuhnya tunduk pada prinsip perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dicky menegaskan Payment ID tidak akan menggantikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi justru berperan sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis sektor keuangan, khususnya dalam penyaluran kredit.

Adapun Payment ID merupakan bagian dari inisiatif BI dalam pengembangan infrastruktur data BI Payment Info, sebagaimana tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Sistem ini disiapkan sebagai fondasi dari sistem pembayaran yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan berbasis data granular.

Lihat Juga : Luhut Sebut Tak Penting Bahas Ijazah: Apa Kontribusimu Buat Negara?

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dudi Dermawan Saputra menyebutkan Payment ID akan menjadi tanda pengenal unik (unique identifier) yang mengintegrasikan berbagai aktivitas keuangan masyarakat, yakni dari penghasilan, pengeluaran, tabungan, kartu kredit, e-wallet, hingga investasi dan utang termasuk pinjaman online (pinjol).

"Payment ID ini sangat powerful," ujar Dudi dalam acara Editors Briefing 2025 di Labuan Bajo, NTT, Jumat (16/7).

Ia menjelaskan sistem ini akan mampu mendeteksi lebih dini tindakan kecurangan (fraud) dan memberikan potret yang lebih akurat terhadap kondisi keuangan masyarakat. Sistem ini dinilai dapat menilai kesehatan keuangan individu tidak hanya dari sisi pemasukan, tetapi juga pengeluaran.

Misalnya, apabila pengeluaran melebihi pemasukan, maka sistem bisa mengidentifikasi bahwa kondisi keuangan seseorang tidak sehat.

BI memastikan keamanan dan privasi masyarakat menjadi prioritas dalam pengembangan Payment ID. Bila data perlu dibagikan, pemiliknya harus memberikan izin secara aktif. Contohnya, ketika seseorang mengajukan kredit ke bank, maka notifikasi akan dikirim ke ponselnya untuk menyetujui pembagian data.

"Kami (BI) akan melindungi pemilik Payment ID dan menghindari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak diinginkan," tegas Dudi.

BSPI 2030 mencatat tiga fungsi utama dari Payment ID. Pertama, sebagai kunci identifikasi untuk membentuk profil pengguna sistem pembayaran. Kedua, sebagai kunci otentikasi dalam pemrosesan transaksi.

Ketiga, sebagai kunci unik dalam agregasi data profil individu dengan data transaksi granular. Tujuan akhirnya adalah membangun sistem data sebagai barang publik untuk memperkuat integritas transaksi dan mendukung perumusan kebijakan nasional.

[Gambas:Video CNN]