Pemerintah Ungkap Cara Atasi 'Roh Halus' Agar Mal Tak Bangkrut

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengklaim punya cara mengatasi shifting belanja offline ke online, seiring fenomena 'roh halus' alias rombongan hanya ngelus yang 'gentayangan' di mal.

'Roh halus' mencuat setelah pengunjung hanya gemar melihat dan mengelus barang incaran mereka di pusat perbelanjaan, tetapi tak sampai belanja karena memilih beli online di marketplace.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan pergeseran belanja ke toko online dialami semua negara, bukan hanya Indonesia. Namun, pemerintah berjanji akan menyeimbangkan transaksi di mal-mal alias toko offline dengan marketplace.

"Kan teman-teman Kemendag (Kementerian Perdagangan) kita minta bikin kembali yang program diskon belanja macam-macam," kata Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (8/8).

"Intinya, belanja di mal kita juga bikin program (agar meningkatkan transaksi di mal)," tegasnya.

Anak buah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu menegaskan pihaknya terus melaksanakan sejumlah kerja sama lintas sektoral. Misalnya, antara Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital (Deputi III) Kemenko Perekonomian dengan Kemendag.

Di lain sisi, pemerintah mengklaim terus menggandeng pelaku usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Kerja sama dilakukan bersama sejumlah asosiasi, seperti Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) hingga Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).

"Yang non-digital (perdagangan di toko offline) juga kita kasih insentif dan kita bikin program juga," janji Susi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat transaksi online dari e-retail dan marketplace tumbuh 7,55 persen secara quarter to quarter (qtq). Data tersebut diklaim turut menyumbang pertumbuhan ekonomi 5,12 persen year on year (yoy) di kuartal II 2025.

Data transaksi marketplace mencuat di tengah isu Rombongan Jarang Beli (Rojali) dan Rombongan Hanya Nanya (Rohana) yang dikeluhkan para pedagang offline, terutama di mal. BPS juga sebelumnya tidak pernah melaporkan data tersebut.

Akan tetapi, Sesmenko Susi membantah data itu sengaja dimunculkan untuk menggugurkan isu Rojali dan Rohana. Ia juga menepis adanya arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada para anak buahnya untuk menonjolkan data tersebut.

"Oh, enggak (perintah Prabowo untuk merekam data transaksi di marketplace). Kalau BPS itu kan sebisa mungkin semua data kan memang harus di-record. Kalau ada yang belum (terdata), ya harus segera dilengkapi," bantah Susi.

"Bukan berarti terus oh ini (data transaksi di marketplace muncul), terus ditambahin karena ini (untuk membantah isu Rojali-Rohana), kan enggak. Kalau konsepnya BPS itu untuk seluruh komponen PDB (produk domestik bruto) harus di-record semuanya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]